Perang tanpa Peluru: Menakar Benturan Kedaulatan Ekonomi dan Logika Finansial Modern
Langkah ini diambil sebagai respons atas ketergantungan yang dinilai terlalu tinggi terhadap fluktuasi pasar modal global dan arus modal jangka pendek (hot money) yang rentan bergejolak. Secara konseptual, arah baru ini membawa angin segar bagi penguatan ketahanan domestik. Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga memicu benturan keras dengan sistem finansial modern yang memiliki aturan main tersendiri.
Tengok saja salah satu program andalan yang kini gencar digaungkan, yaitu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di atas kertas, kebijakan fiskal ekspansif ini bukan sekadar program sosial bagi-bagi pangan gratis kepada masyarakat. Jika dijalankan dengan tata kelola yang benar, program ini memiliki potensi besar untuk menggerakkan rantai pasok ekonomi akar rumput secara masif.
Rantai ekonomi sektor riil-mulai dari petani padi, peternak telur, pelaku UMKM kuliner, koperasi desa, hingga tenaga kerja lokal-akan saling terhubung dalam sebuah ekosistem produksi yang hidup. Duit negara tidak mengalir ke luar, melainkan berputar di dalam ekosistem domestik untuk menggerakkan perekonomian pedesaan.
Semangat kemandirian yang sama juga melandasi pembentukan Koperasi Merah Putih. Lembaga ini diproyeksikan sebagai kendaraan ekonomi rakyat agar wilayah pedesaan dan kelurahan tidak sekadar menjadi target pasar bagi produk-produk korporasi besar, melainkan mampu tumbuh menjadi institusi ekonomi mandiri yang memiliki fungsi distribusi, produksi, simpan pinjam, serta pemenuhan kebutuhan pangan dasar secara swadaya.
Di ranah makro, negara juga mulai memperketat kendali atas komoditas strategis melalui badan konsolidasi aset seperti Danantara serta pengetatan kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE). Melalui instrumen ini, negara ingin memastikan bahwa kekayaan alam yang melimpah-seperti batu bara, kelapa sawit, dan mineral kritis-tidak mengalami kebocoran nilai tambah ke luar negeri. Dengan menahan devisa hasil ekspor lebih lama di dalam negeri, pasokan dolar Amerika Serikat di pasar domestik dapat diperkuat sehingga memitigasi risiko depresiasi rupiah.
Bahkan, restrukturisasi regulasi pada Bank Indonesia (BI) juga diarahkan agar bank sentral tidak lagi hanya terpaku pada mandat konvensionalnya, yaitu menjaga stabilitas harga dan nilai tukar. Pemerintah mendorong agar otoritas moneter turut mengambil peran aktif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta pembiayaan sektor riil. Langkah ini mencerminkan orientasi kebijakan yang sangat mengutamakan pertumbuhan (pro-growth). Dari kacamata pengambil kebijakan di Jakarta, arah perubahan ini sangat rasional: sebuah negara berdaulat tidak boleh membiarkan nasib ekonominya didikte sepenuhnya oleh sentimen para spekulan di pasar finansial global. Negara harus memiliki kendali penuh atas sumber daya, pangan, devisa, dan penyerapan tenaga kerja demi pembangunan jangka panjang yang berkeadilan.
Baca Juga: Gerakan Politik-Ekonomi Talam Ketan Durian
Benturan Dua Logika: Kedaulatan versus Imbal Hasil
Namun demikian, mengimplementasikan strategi ekonomi yang berorientasi domestik ini tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Tantangan terbesar dari arah kebijakan ini adalah posisinya yang secara frontal melawan arus besar tata kelola finansial modern. Sistem keuangan global memiliki standar, logika, dan bahasa ekonomi yang sangat berbeda, bahkan sering kali bertolak belakang dengan kebutuhan pembangunan sektor riil di negara berkembang.
Dalam arsitektur keuangan global, pasar hanya mengenal bahasa angka dan kepastian keuntungan. Di sinilah benturan kepentingan itu muncul ke permukaan secara nyata:
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
