JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Najib Qodratullah menilai Indonesia memiliki posisi penting di pasar global. Oleh karena itu, Indonesia perlu menjaga stabilitas ekonomi.
Najib mengatakan, keuangan Indonesia tengah dihadapkan pada tantangan besar. Mulai dari anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun hingga menyentuh level 6.700 usai pengumuman rebalancing terbaru Morgan Stanley Capital International (MSCI).
Kondisi ini perlu ditangani karena pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I 2026 berhasil menorehkan catatan positif mencapai 5,61 persen. Nilai tersebut menjadi catatan terbaik selama 10 tahun terakhir.
Baca Juga: Agung Nugroho Jadi Calon Tunggal Ketua DPD Demokrat Riau
Najib menilai penting mengedepankan persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa dalam kondisi seperti ini. Terlebih ketidakpastian global bisa menjadi ancaman nyata bagi perekonomian.
“Indonesia menjadi salah satu negara di dunia yang memiliki pertumbuhan cepat. Ketika ekonomi suatu negara naik, yang diperebutkan bukan cuma pasar domestik, akses bahan mentah, jalur logistik, pengaruh politik, kontrol teknologi dan aliansi regional,” katanya, Rabu (13/5).
Indonesia memiliki posisi strategis di pasar global karena memiliki tiga hal. Yakni populasi besar, sumber daya alam seperti nikel, batubara, sawit, hingga posisi maritim strategis mulai dari ALKI, Selat Malaka hingga jalur Indo-Pasifik.
Baca Juga: Komisi II DPR Minta MK Beri Kepastian Hukum
“Jadi jika ekonomi tumbuh stabil, Indonesia makin penting dalam peta persaingan antara United States, Cina, dan kekuatan regional lain,” jelasnya.
Menurutnya, gangguan yang kerap kali melanda Indonesia bersifat non konvensional. “Misalnya tekanan ekonomi seperti hambatan dagang, kampanye boikot komoditas, manipulasi harga komoditas ekspor hingga relokasi investasi ke negara pesaing,” ungkapnya. “Indonesia sangat bergantung pada ekspor komoditas. Jika harga energi terguncang, efeknya cepat terasa pada fiskal dan rupiah,” tambahnya.
Gangguan non konvensional lainnya seperti intervensi informasi baik disinformasi media sosial, pembelahan isu agama/suku, penggiringan opini anti-pemerintah dan sentimen pasar lewat rumor. “Tujuannya bukan menjatuhkan negara secara militer, tetapi membuat keputusan ekonomi tersendat,” tuturnya.(jpg)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
