Kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan berbagai sebaran titik api hingga kini masih terus mengganggu aktivitas di berbagai daerah, termasuk Riau. Pada awal September 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Provinsi Riau mencatat luas karhutla di Riau telah mencapai sekitar 18 ribu hektare. Sebagian besar karhutla yang terjadi di Riau bahkan terjadi di kawasan gambut, ekosistem yang berperan penting sebagai penyimpan karbon dan pengatur tata air untuk keseimbangan lingkungan.
Pada kondisi ini, masyarakat biasanya lebih menaruh perhatian pada kondisi kualitas udara akibat kabut asap, gangguan kesehatan masyarakat, sekolah yang harus diliburkan (atau sekolah jarak jauh), dan upaya pemadaman api. Sementara itu, di tengah karhutla ini sebetulnya masih ada persoalan ekonomi yang juga perlu perhatian. Mobilitas masyarakat terhambat, produktivitas pekerja menurun, pariwisata melemah, aktivitas ekonomi terganggu, sementara biaya penanganan bencana membengkak. Ekosistem gambut yang rusak akibat karhutla juga perlu waktu yang lama untuk bisa pulih kembali. Karhutla menjadi contoh bagaimana kerusakan lingkungan berdampak juga pada kerugian ekonomi.
Sebab itu, karhutla tidak bisa dipandang hanya sebagai bencana musiman. Apalagi hanya sekedar soal bagaimana memadamkan api. Karhutla perlu menjadi momentum bagi kita untuk bersama-sama membangun sistem ekonomi yang lebih ramah lingkungan. Semua pelaku ekonomi, termasuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) punya peran yang penting untuk turut memastikan terwujudnya ekonomi yang tidak hanya bertumbuh, tapi juga berkelanjutan (sustainable).
Baca Juga: Ketika Sawit Membakar Langitnya Sendiri
Keberlanjutan sebagai Isu Ekonomi, Bukan Sekedar Isu Lingkungan
Dalam beberapa waktu terakhir, terjadi perubahan yang cukup mendasar pada ekonomi global. Sebelumnya, daya saing produk sangat ditentukan oleh harga dan kualitas. Namun saat ini, para pelaku ekonomi mulai menaruh perhatian terhadap bagaimana suatu produk dihasilkan.
Uni Eropa misalnya, menerapkan berbagai kebijakan yang mendorong rantai pasok dan keberlanjutan lingkungan. Lewat European Union Deforestation Regulation (EUDR) misalnya, Uni Eropa melarang impor minyak kelapa sawit jika produk tersebut berasal dari lahan yang mengalami deforestasi atau pembukaan hutan setelah tanggal 31 Desember 2020.
Tren ini juga merambah ke berbagai perusahaan besar dunia yang menerapkan standar lingkungan tertentu kepada pemasoknya. Hal ini membuat pelaku usaha tidak hanya bersaing soal kualitas produk, tapi juga soal kualitas proses produksinya.
Praktek di negara maju juga telah menunjukkan bahwa prinsip keberlanjutan tidak menghambat pertumbuhan usaha, tapi justru sudah menjadi bagian dari daya saing dan memperkuatnya. Di Jepang, banyak usaha kecil menerapkan konsep pengurangan limbah dan efisiensi energi. Begitu pula di Jerman, banyak usaha menengah menjadi pemasok industri besar karena mampu memenuhi standar lingkungan yang tinggi.
Berbagai contoh tersebut menjadi pelajaran betapa isu keberlanjutan bukan hanya masalah menjaga lingkungan. Keberlanjutan menjadi strategi bisnis untuk menciptakan usaha yang lebih efisien, tahan risiko dan lebih mampu bertahan dalam jangka panjang. Faktanya, penerapan prinsip keberlanjutan seperti pengurangan konsumsi energi, penghematan air hingga mengurangan limbah turut berdampak pada efisiensi biaya produksi. Sederhananya, usaha yang lebih ‘hijau’ karena menerapkan prinsip berkelanjutan berpotensi besar untuk menjadi usaha yang lebih menguntungkan.
Tren Prinsip Keberlanjutan di Indonesia
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
