Rasanya kita punya segudang alasan untuk mengatakan, bahwa ternyata perkembangan pasca deru debu reformasi hingga kini lebih banyak melahirkan keluhan-keluhan di tengah-tengah masyarakat.
Harapan tentang Indonesia yang lebih baik sungguh, jauh panggang dari api! Di sadari atau tidak, kita sebetulnya terperangkap dalam halusinasi demokrasi yang justru menelanjangi kemunafikan kita sebagai suatu bangsa.
Berbagai aneka problematika rakyat tak memproduksi renungan bagi para elite politik dan pemimpin negeri. Berbagai kritikan tak berbuah perbaikan.
Segala masukan, meminjam puisi WS Rendra, terbentur oleh meja-meja kekuasaan yang macet! Tak pelak lagi, kini kita sedang berhadapan dengan sosok kekuasaan yang di kuasai oleh aneka kepentingan (pribadi dan kelompok) dan mengarah pada final actualization diri yang hanya terkonsentrasi dan terfokus pada kekuasaan dan kekayaan semata.
Sementara itu kehidupan rakyat banyak yang berada di luar diri para elite hanya dilihat dari perspektif atau sudut pandang apa yang bisa di dapatkannya dari rakyat (saat pemilu misalnya). Egois!
Egois dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti mementingkan diri sendiri. Hal ini paling tidak paralel dengan apa yang pernah diungkapkan oleh Erich Fromm dalam bukunya Man for Himsel, bahwa orang yang selfish (egois) tertarik hanya pada dirinya sendiri. Tidak merasa senang kalau memberi, tapi hanya senang kalau mendapatkannya. Karena orang yang bersifat egois tidak mempunyai minat untuk mengetahui keperluan-keperluan sesamanya. Bahkan egois tak hanya terungkap lewat ucapan, tapi juga melalui perbuatan.
Seseorang bisa tampil menjadi sosok yang sangat egois dengan menyalahkan sesuatu atau orang lain agar diri sendiri bisa bebas alias cari aman. Manusia memang bukan mahluk yang sempurna, karena kesempurnaan bukan pakaian manusia. Manusia kadang khilaf dan kerap tak sadar kalau dirinya sedang di landa keegoisan yang begitu berlebihan.
Dari definisi egois di atas sudah barang tentu hampir semua orang akan mendeskripsikan kata egois dengan makna yang berkonotasi negatif. Dan tentu pula siapapun tidak akan ingin di cap dan mendapat kita serahkan pada hukum prediket sebagai pribadi-pribadi yang egois termasuk para elite dan pemimpin negeri meski telah nyata-nyata mempraktekkannya dengan sempurna.
Akan tetapi harus diingat, bahwa egois tidak melulu berkonotasi negatif, karena egoisme mengandung sisi positif dan sisi negatif sekaligus.
Keegoisan diri sangat di perlukan dalam hidup. Sebab, tanpa keegoisan diri, niscaya manusia tidak akan bisa mempertahankan kepentingan diri untuk tetap survive dalam menjalani hidup yang penuh dengan persaingan.
Dalam konteks ini keegoisan diri tak bisa dideskripsikan sebagai sesuatu yang negatif. Keegoisan menjadi bermakna negatif, manakala diimplementasikan secara berlebih-lebihan hingga melanggar batas kewajaran dan overdosis serta berdampak buruk bagi diri sendiri maupun lingkungan di sekitarnya.
Tak pelak lagi, setiap manusia memang telah melekat sifat keegoisannya dalam diri, tentu dengan kadar yang sudah pasti berbeda-beda di antara sesama manusia. Namun, manusia makhluk sempurna yang telah di anugerahi akal pikiran. Oleh karenanya, hanya kecerdasan berfikir dan kejernihan hati yang dapat dijadikan media sebagai pengontrol yang paling efektif terhadap keegoisan diri, sehingga keegoisan yang ada dapat berjalan secara proporsional dan sehat serta tidak merugikan kepentingan orang lain.
Dengan demikian, maka sifat egois untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan diri sejatinya adalah sebuah kewajaran. Tapi justru menjadi tidak wajar bilamana keegoisan diri di laksanakan secara berlebihan sehingga berkecendrungan dalam memproduksi sifat yang menzalimi hak-hak orang lain, seperti yang dengan sempurna telah di praktekkan oleh pemimpin negeri dan para elit di atas panggung perpolitikan kontemporer Indonesia.
Betapa tidak, egoisme telah menempatkan elit politik dan pemimpin negeri berdiri berseberangan dengan kepentingan dan aspirasi rakyat. Kepentingan dan aspirasi rakyat kerap tidak terwakili oleh aneka kebijakan yang di ambil oleh para elit dan pemimpin negeri. Padahal, jutaan rakyat hidup di bawah garis kemiskinan, kehilangan tempat tinggal dan tergusur dengan alasan pembangunan.
Jutaan lainnya tak mendapatkan pekerjaan dan terpasung oleh sistem koneksitas yang angkuh dan egois! Keegoisan para elit dan pemimpin negeri telah menempatkan kesejahteraan hidup rakyat tak lebih hanya di jadikan sebatas retorika di atas panggung-panggung politik.
Karena titik soalnya bukan sekedar kemiskinan itu sendiri. Bukan! Melainkan proses pemiskinan yang secara kontinyu tetap terjadi sebagai konsekuensi logis dari sistem pendistibusian ekonomi yang timpang, yang hanya menguntungkan segelintir orang, persis paradigma kekuasaan ala Orde Baru yang egois.
Dalam konteks ini tak berlebihan bila di katakan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sejatinya telah kehilangan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan kebenaran.
Fakta ini seolah-olah memberi gambaran nyata dari sebuah potret buram kehidupan bangsa yang sedang terengah-engah, habis daya, frustasi, bahkan merasa seperti ayam mati di lumbung padi.
Sebagai penutup, tiba-tiba saya teringat apa yang di prediksi oleh Robert O Kaplen dalam The New Evil of The 21 st Century (1999), bahwa demokrasi yang sedang melanda dunia ketiga termasuk Indonesia yang meretas jalan bagi terjadinya reformasi untuk membuka katup otoritarianisme rezim Orde Baru, melahirkan bandit-bandit baru. Selanjutnya demokrasi malah membawa bencana ketimbang perbaikan-perbaikan bagi negara dunia ketiga.
Agusyanto Bakar,
PNS Kabupaten Pelalawan
Editor : Rindra Yasin