PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Wali Kota (Wako) Pekanbaru Agung Nugroho mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari RT hingga RW, untuk bersinergi bersama LPS dalam pengelolaan sampah.
”Kami berharap seluruh RT dan RW ikut mendukung LPS. Tanpa dukungan masyarakat, program ini tidak akan berjalan maksimal,” ujar Agung, Rabu (11/2).
Melalui sistem yang diterapkan, warga cukup menempatkan sampah rumah tangga di depan rumah masing-masing. Selanjutnya, petugas LPS akan melakukan penjemputan secara langsung.
Pemko menargetkan pengangkutan sampah dilakukan setiap hari agar tidak terjadi penumpukan di lingkungan warga. Evaluasi kinerja juga terus dilakukan guna memastikan pelayanan berjalan efektif dan konsisten.
”Target kita, setiap hari sampah dijemput. Jadi tidak ada lagi sampah yang menumpuk di lingkungan masyarakat,” tegasnya.
Dengan keterlibatan aktif masyarakat, Pemko optimistis upaya mewujudkan Pekanbaru yang bersih dan tertata dapat tercapai.
Pemko menargetkan pengangkutan sampah dilakukan setiap hari agar tidak terjadi penumpukan di lingkungan warga. Evaluasi kinerja juga terus dilakukan guna memastikan pelayanan berjalan efektif dan konsisten.
”Target kita, setiap hari sampah dijemput. Jadi tidak ada lagi sampah yang menumpuk di lingkungan masyarakat,” tegasnya.
Dengan keterlibatan aktif masyarakat, Pemko optimistis upaya mewujudkan Pekanbaru yang bersih dan tertata dapat tercapai.
Tarif Perlu Dievaluasi
Baca Juga: Kota Pekanbaru Mulai Diselimuti Kabut Asap, 275 Titik Panas Terdeteksi di Riau
Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru Zulfan Hafiz, masih adanya masyarakat yang tidak memakai jasa layanan Lembaga Pengelolaan Sampah (LPS) dinilai sebagai salah satu penyebab masih adanya tumpukan sampah di pinggir-pinggir jalan.
Soal masih adanya masyarakat yang enggan memakai jasa LPS, Zulfan Hafiz meminta agar masalah ini harus diselesaikan secepatnya.
Dari pengakuan masyarakat, Zulfan melihat persoalan tarif layanan LPS menjadi penyebab masyarakat enggan memakai jasa LPS.
” Masih ada warga yang memilih buang sampah sendiri salah satunya karena tarif. Dulu mungkin bayar Rp15 ribu, sekarang jadi Rp30 ribu. Kami kira wajar ada masyarakat yang merasa keberatan,” katanya, kemarin.
Saat ini, kata dia, LPS dikenakan biaya retribusi per tonase sebesar Rp100. Beban tersebut berdampak pada tarif yang harus dibayarkan masyarakat. Karena LPS juga harus menutup biaya operasional sekaligus mengambil margin keuntungan.
”LPS juga tentu mengambil keuntungan untuk operasional mereka. Apalagi ada biaya per tonase Rp100 itu, otomatis memengaruhi tarif ke masyarakat. Makanya ini perlu dievaluasi,” ujarnya lagi.
Ia mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memberikan subsidi biaya operasional kepada LPS. Ini agar biaya ke masyarakat dapat ditekan seminimal mungkin. Ia optimistis, dengan adanya dukungan tersebut, partisipasi masyarakat dalam menggunakan layanan LPS akan meningkat. ”Jika ada subsidi pemerintah ke LPS, tentu tarif bisa turun. Sehingga masyarakat tidak lagi merasa keberatan. Kemudian LPS juga semangat kerjanya,” ujarnya politisi NasDem ini.
Selain soal tarif, Zulfan juga mengaku masih menerima keluhan saol jadwal pengangkutan sampah dinilai belum optimal. Pada beberapa wilayah sampah disebut hanya diangkut satu kali dalam sepekan sehingga berpotensi menimbulkan penumpukan.
Zulfan juga meminta agar dilakukan evaluasi terhadap jadwal pengangkutan. Ia juga menilai idealnya pengangkutan dilakukan minimal tiga kali dalam sepekan agar sampah tidak menumpuk terlalu lama di lingkungan permukiman.
Baca Juga: Demi Keadilan dan Perdamaian Dunia, Pep Guardiola Terus Bersuara Bela Palestina dan Menentang Perang
”Kalau hanya sekali atau dua kali seminggu, sampah bisa menimbulkan bakteri, ulat, jamur, dan menjadi sumber penyakit,’’ ucapnya.(ilo/end/yls)
Laporan TIM RIAU POS, Kota