BENGKALIS (RIAUPOS.CO) - Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas Komisi DPRD Bengkalis, mendesak Direktur Perumda Tirta Terubuk Bengkalis Abel Ikbal mengundurkan diri dari jabatannya. Karena dinilai tidak mampu mengatasi persoalan air bersih yang saat ini mengalami krisis air baku di waduk.
Dalam RDP lintas komisi, yang berlangsung, Senin (6/4) sore, para legislator melontarkan kritik tajam sekaligus mengultimatum dan menuntut langkah nyata setelah berulang kali persoalan distribusi air bersih tak kunjung selesai.
“Ini untuk yang ketiga kalinya dipanggil, manajemen Perumda Tirta Terubuk Bengkalis kembali dihadapkan pada evaluasi terbuka. Namun hingga kini, solusi konkret yang diharapkan belum juga terlihat, sementara kondisi di lapangan masih jauh dari kata normal,” kata Anggota Komisi II DPRD Bengkalis Firman.
Ia menegaskan, di tengah kekeringan sumber air baku yang belum pulih, bahkan kian berlumpur, membuat distribusi tersendat. Situasi ini menegaskan persoalan yang terjadi tidak lagi semata bersifat teknis, melainkan mencerminkan lemahnya respons yang cepat, terukur dan berorientasi pada hasil.
Dia menilai manajemen Perumda Tirta Terubuk masih terjebak dalam pola kerja pasif dan tidak adaptif terhadap situasi krisis air baku. “Kalau hal sederhana saja tidak bergerak, bagaimana mau bicara solusi besar? Kerja itu dimulai, bukan ditunggu,” tegasnya.
Baca Juga: Kejari Bengkalis Terima Berkas SPDP Kasus Lakalantas yang Menimpa Wakil Ketua DRPD Hendrik Firnanda
Ia mengatakan, saat dicarikan solusi agar belajar dengan daerah lain, malah tidak hadir. Tapi saat dihadapkan dengan persoalan air baku yang kurang, langkah yang dilakukan sangat lamban. Bahkan hanya untuk membangun sumur bor saja banyak retorikanya.
“Malah menunggu sambungan pipa suplai air baku yang ada di waduk PT Meskom yang menelan anggaran,” tegasnya.
Pimpin rapat Fakhtiar Qodri mengungkapkan, forum rapat secara tegas menolak pola penanganan yang terus berulang dalam bentuk alasan tanpa diikuti tindakan nyata. Ia menilai, berlarutnya persoalan menunjukkan kurangnya ketegasan dalam pengambilan keputusan.
“Air kebutuhan pokok masyarakat yang pelanggannya mencapai 5.000 rumah tangga. Tidak ada ruang untuk alasan yang terus diulang. Yang dibutuhkan sekarang adalah keputusan dan tindakan nyata,” tegas Fakhtiar.
Ia mengingatkan, keterlambatan penanganan tidak hanya berdampak pada terganggunya pelayanan, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap Perumda Tirta Terubuk Bengkalis. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka krisis yang dihadapi bukan hanya soal air, melainkan juga krisis kepercayaan publik.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
