BENGKALIS (RIAUPOS.CO) - Guna memperkuat koordinasi dan sinkronisasi dalam menjaga stabilitas politik, penguatan demokrasi, deteksi dini konflik, serta kerukunan masyarakat, Komisi I DPRD Bengkalis bersama Kantor Kesbangpol Bengkalis melakukan koordinasi ke Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Riau.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bengkalis, Tantowi Saputra Pangaribuan, Sekretaris Komisi, Dapot Hutagalung, serta para anggota komisi, dan didampingi Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bengkalis, Dr H Suwarto diterima Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Riau, H Boby Rachmat, beserta jajaran pejabat struktural dan fungsional di ruang kerjanya beberapa hari lalu.
Sekretaris Komisi I DPRD Bengkalis, Dapot Hutagalung, juga meminta penjelasan terkait langkah strategis Kesbangpol dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
Baca Juga: Hujan Deras Merata, Waspada Cuaca Ekstrem
“Kami mohon penjelasan lebih lanjut mengenai strategi Kesbangpol dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat, mencakup upaya deteksi dini potensi konflik, penguatan wawasan kebangsaan, serta pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan,” ujar Dapot Hutagalung.
Sementara itu, Ketua Komisi I, Tantowi Saputra Pangaribuan, menyoroti secara khusus penguatan konsolidasi antar umat beragama di Kabupaten Bengkalis.
Pada pertemuan itu, Kepala Kesbangol Riau H Boby Rachmat menyampaikan, apresiasi atas sinergi yang terjalin baik dengan Kesbangpol Kabupaten Bengkalis. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah, DPRD, TNI–Polri, tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh elemen masyarakat.
Boby juga menjelaskan, penguatan kerukunan dilakukan melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK). Kedua forum ini berperan aktif membangun komunikasi antar kelompok guna mencegah persoalan sosial berkembang menjadi konflik.
“Kami mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap radikalisme, ekstremisme, dan konflik sosial. Sebagai daerah pesisir, Kabupaten Bengkalis dinilai perlu memperkuat deteksi dini serta koordinasi lintas pihak untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. FKUB sendiri telah menerima dukungan dana hibah pada tahun berjalan untuk kegiatan komunikasi, konsolidasi, dan pemantauan kerukunan umat beragama,” jelas Boby.
Ia juga memaparkan capaian penting Provinsi Riau dalam penilaian Indeks Harmoni Indonesia (IHAI) 2026, meraih skor 7,32 melampaui target RPJMD sebesar 6,6 dengan 31.345 responden, menempati peringkat ke-4 terbanyak secara nasional. Sementara Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Riau mencapai 78,79, melampaui target 74,77. Kedua indeks ini kini menjadi acuan utama pemerintah pusat, termasuk Sekretariat Kabinet dan Kejaksaan Agung.
Baca Juga: Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Apresiasi Polda Riau Tindak Penyalahgunaan Bio Solar
“Kesbangpol berperan menjembatani urusan pemerintahan daerah melalui deteksi dini, pembinaan ideologi politik, penguatan wawasan kebangsaan, hingga ketahanan ekonomi. Saat terjadi potensi konflik, pendekatan kepada tokoh agama dan tokoh adat menjadi langkah pertama meredam gejolak sejak dini,” jelasnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
