Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Soroti Konflik Agraria 

A
Penulis: Afiat Ananda❯
rapat bersama: Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI Adian Napitupulu (tengah) saat menggelar rapat bersama Pemerintah Provinsi Riau, akhir pekan kemarin. (humas dprd riau untuk riau pos)
rapat bersama: Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI Adian Napitupulu (tengah) saat menggelar rapat bersama Pemerintah Provinsi Riau, akhir pekan kemarin. (humas dprd riau untuk riau pos)

Advertisement

 

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Persoalan konflik agraria di Provinsi Riau kembali menjadi perhatian serius setelah kelompok masyarakat dari Kabupaten Indragiri Hulu dan Kampar menyampaikan berbagai aspirasi kepada Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI.  

Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada aspek hukum dan administrasi, tetapi juga menyentuh kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.  

Advertisement

Karena itu, BAM DPR RI mendorong adanya dialog terbuka, transparansi data, serta sinergi semua pihak guna merumuskan langkah penyelesaian yang adil dan berkelanjutan.  

Wakil Ketua BAM Adian Napitupulu mengatakan, pihaknya telah menerima berbagai aspirasi dari berbagai pihak terkait konflik agraria yang dinilai cukup kompleks. 

Advertisement

“Kami telah menerima aspirasi dari masyarakat Provinsi Riau, khususnya dari Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kampar. Aspirasi yang disampaikan menunjukkan adanya persoalan cukup kompleks dan telah berlangsung dalam jangka waktu yang tidak singkat,” katanya di Gedung Daerah Balai Serindit Pekanbaru, akhir pekan lalu. 

Dijelaskan,  konflik agraria di Kabupaten Indragiri Hulu berkaitan erat dengan sengketa hak guna usaha (HGU) antara masyarakat dan perusahaan yang telah berlarut-larut. 
Menurutnya, persoalan tersebut harus diselesaikan sebaik-baiknya untuk menimalisir konflik berkepanjangan. 

“Di Kabupaten Indragiri Hulu, persoalan berkaitan dengan sengketa hak guna usaha antara masyarakat dan perusahaan, termasuk ketidakjelasan batas wilayah, transparansi dokumen, serta permasalahan dalam pelaksanaan kemitraan plasma yang belum memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, di Kabupaten Kampar, konflik agraria memiliki karakteristik berbeda. Yakni adanya tumpang tindih antara kawasan hutan dengan wilayah yang telah lama dikelola oleh masyarakat.

“Di Kabupaten Kampar, konflik agraria berkaitan dengan tumpang tindih antara kawasan hutan dan wilayah yang telah lama dikelola masyarakat. Selain itu, terdapat dinamika terkait pemanfaatan izin hutan tanaman industri yang menimbulkan pertanyaan me­ngenai kesesuaian peruntukan,” lanjutnya.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Artikel Terkait

Ketika Negara, Masyarakat Adat, dan Korporasi Berbeda Memaknai Tanah

Ketika Negara, Masyarakat Adat, dan Korporasi Berbeda Memaknai Tanah

Konflik agraria di Riau bukan sekadar soal batas atau sertifikat, melainkan pertentangan makna antara hukum negara, adat, dan korporasi.

Minta Lebih Selektif dalam Menentukan Mitra

Minta Lebih Selektif dalam Menentukan Mitra

Anggota DPR RI Mafirion meminta PT Agrinas Palma Nusantara lebih selektif memilih mitra pengelola perkebunan.

Pemprov Gandeng Komnas HAM Bahas Sengketa Lahan di Rohul dan Kampar 

Pemprov Gandeng Komnas HAM Bahas Sengketa Lahan di Rohul dan Kampar 

Pemprov Riau dan Komnas HAM berkoordinasi menangani sengketa lahan di Rohul dan Kampar yang melibatkan masyarakat serta perusahaan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer