PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - DPRD Kota Pekanbaru terus mematangkan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.
Pembahasan, sudah berlangsung beberapa waktu, tidak hanya dilakukan di Badan Anggaran (Banggar), tetapi juga di tingkat komisi. Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi mitra kerja masing-masing komisi telah dipanggil untuk mengikuti rapat kerja.
Di antara yang sudah tergambar sejauh ini, anggaran Rp167 miliar untuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Rp403 miliar untuk Dinas Kesehatan, Rp700 miliar untuk Dinas Pendidikan dan Rp15 miliar untuk Dinas Sosial. Itu belum masuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan sejumlah OPD lain.
Sejumlah alokasi anggaran yang diusulkan itu turut menjadi perhatian DPRD. Ketua Fraksi Golkar DPRD Pekanbaru H Roni Amriel SH MH mengatakan, pembahasan anggaran merupakan tahapan penting untuk memastikan kebijakan fiskal daerah disusun sesuai kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat.
Angka-angka yang diusulkan setiap OPD tersebut, kata Roni, harus mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat Kota Pekanbaru.
“Perlu kami tekankan, anggaran daerah itu tidak hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi pemerintahan. Namun, juga harus mampu menjawab berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat. Tidak kalah penting itu adalah tepat sasaran dalam penggunaannya,” sebut Roni.
Roni mengatakan, pihaknya ingin memastikan bahwa sektor pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, program sosial, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat mendapatkan perhatian yang proporsional.
Sementara pembangunan infrastruktur, lanjut Roni, tidak hanya berkaitan dengan pembangunan jalan, tetapi juga penanganan drainase serta revitalisasi sarana pendidikan. Untuk sektor kesehatan, DPRD juga menyoroti pentingnya keberlanjutan program Universal Health Coverage (UHC).
Roni menegaskan setiap anggaran yang dialokasikan dalam APBD harus digunakan secara efektif, efisien, transparan, dan tepat sasaran.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
