PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau siap memberikan dukungan penuh untuk pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Hal tersebut disampaikannya usai FGD Sosialisasi Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Gedung Daerah Provinsi Riau, di Pekanbaru, Jumat (21/11/2025).
"Sensus Ekonomi 2026 menjadi kegiatan strategis nasional yang akan menyediakan data penting untuk perencanaan pembangunan 10 tahun ke depan. Pemprov Riau sepenuhnya akan komit memberikan dukungan kepada BPS RI," kata SF Hariyanto.
SF Hariyanto juga mengatakan, pemerintah daerah akan memastikan seluruh perusahaan di Riau memberikan data yang benar dan akurat. Menurutnya, keterbukaan informasi dari pelaku usaha sangat diperlukan agar BPS dapat memotret kondisi ekonomi daerah secara utuh.
Pemprov Riau juga berkomitmen membantu BPS ketika ada perusahaan yang belum ditemukan atau belum bersedia berpartisipasi dalam sensus. Dukungan itu termasuk melakukan pendekatan, menyurati, hingga memanggil perusahaan agar ikut dalam pendataan.
"Partisipasi pelaku usaha sangat menentukan keberhasilan sensus. Data yang lengkap akan membantu pemerintah mengetahui kebutuhan sektor usaha, kendala yang dihadapi, dan peluang pengembangan ekonomi di masa mendatang," tambahnya.
Plt Gubernur juga memastikan, bahwa Pemprov Riau akan terus bersinergi dengan BPS untuk mengawal proses sensus agar berjalan lancar. Dengan kerja sama seluruh pihak, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan memberi gambaran akurat mengenai struktur ekonomi Riau.
Sementara itu, Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, meminta dukungan penuh dari para pelaku usaha khususnya perusahaan besar, untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Sonny mengakui bahwa kendala terbesar dalam pelaksanaan sensus di berbagai daerah adalah rendahnya partisipasi perusahaan besar. "Banyak perusahaan tidak bersedia menjawab pertanyaan mengenai aktivitas usaha mereka, sehingga menghambat proses pengumpulan data secara menyeluruh," katanya.
Adapun data yang diberikan perusahaan bersifat rahasia, dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik nasional. Oleh sebab itu, partisipasi sektor usaha menjadi krusial agar pemerintah dapat memperoleh gambaran yang akurat mengenai struktur ekonomi Indonesia dalam rentang waktu 10 tahun.
"BPS menargetkan pemetaan lengkap terkait jumlah pelaku usaha skala besar, menengah, kecil, hingga mikro, termasuk sektor usaha yang mereka jalankan. Data ini juga menentukan sektor mana yang kekurangan pelaku, sehingga pemerintah dapat memahami penyebab tingginya impor pada komoditas tertentu," ujarnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
