PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus mendukung penguatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan terus berkoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Langkah tersebut diperlukan agar perluasan layanan pemenuhan gizi dapat berjalan optimal dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi mengatakan, pihaknya komitmen untuk terus mendukung penyelenggaraan program nasional tersebut. Satu di antara perhatian utama adalah memastikan setiap penambahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkoordinasi dengan pemerintah daerah sebelum dilakukan peresmian.
Ia menambahkan, dukungan pemerintah daerah dilakukan melalui koordinasi dan pemetaan tugas yang jelas antara Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) dengan seluruh jajaran Satuan Tugas (Satgas) MBG di daerah.
“Pemerintah daerah terus berkomitmen memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku,” ujarnya.
Dijelaskannya, koordinasi tersebut penting untuk memastikan seluruh pihak memahami tanggung jawab masing-masing dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program. Terlebih, adanya penambahan unit pelayanan membutuhkan kesiapan dan keterlibatan pemerintah daerah agar pelaksanaannya dapat dikawal secara optimal.
“Kita melakukan pemetaan bidang tugas secara jelas melalui koordinasi yang intensif antara pihak KPPG dengan seluruh jajaran Satgas MBG di daerah. Kami tentu menyambut baik adanya penambahan SPPG yang baru-baru ini dilakukan,” jelasnya.
Sekda Syahrial Abdi menyebutkan, Pemprov Riau meminta agar informasi mengenai penambahan 87 SPPG dapat disampaikan secara terperinci. Khususnya terkait data dan kepastian lokasi pembangunan maupun operasional unit pelayanan tersebut.
Kepastian informasi itu dinilai penting agar pemerintah daerah dapat melakukan pemetaan kebutuhan, mengawal kesiapan wilayah, serta memastikan dukungan dan alokasi yang diperlukan sebelum unit pelayanan diresmikan.
“Dengan begitu, kami meminta agar data dan kepastian lokasi penambahan 87 SPPG tersebut dapat dikonfirmasikan kepada kami sebelum peresmian resmi dilakukan. Dengan demikian, Pemerintah Daerah dapat ikut mengawal hingga memastikan kesiapan alokasinya,” ungkap Syahrial Abdi.
Selain persoalan koordinasi dan penambahan unit pelayanan, aspek perizinan juga menjadi perhatian Pemprov Riau. Salah satunya terkait Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang menjadi bagian penting dalam memastikan kelayakan dan keamanan operasional pelayanan makanan bergizi.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
