RIAUPOS.CO - Delapan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Riau telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi. Penetapan status tersebut mengingat saat ini wilayah Provinsi Riau sudah memasuki musim hujan dan sebagai bentuk antisipasi dini potensi bencana.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD Damkar) Riau M Edy Afrizal mengatakan, delapan daerah tersebut adalah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Siak, Rokan Hilir (Rohil), Indragiri Hilir (Inhil), Bengkalis, Kuantan Singingi (Kuansing), Kota Pekanbaru, dan Kota Dumai.
Lebih lanjut dikatakan M Edy Afrizal, saat ini tinggal empat daerah lagi yang belum menetapkan status serupa. “Tinggal empat daerah lagi yang belum menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi. Yakni Kabupaten Kampar, Indragiri Hulu, Pelalawan, dan Kepulauan Meranti,” ujarnya.
Pihaknya pun mendorong keempat daerah ini agar dapat menerapkan status serupa agar jika terjadi bencana dapat dilakukan penanganan dengan cepat. “Kami mendorong agar daerah yang belum untuk segera menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi agar ketika terjadi bencana dapat segera dilakukan tindakan,” sebutnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto juga mengimbau seluruh pemerintah kabupaten/kota meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Kondisi ini seiring meningkatnya curah hujan dan cuaca ekstrem di Riau.
Hal tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Arahan Presiden Republik Indonesia terkait Mitigasi Bencana Hidrometeorologi, High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Riau bersama kabupaten/kota di Gedung Daerah Balai Serindit, Pekanbaru, Senin (8/12).
Rakor ini juga membahas kesiapan menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru 2026. “Presiden Republik Indonesia menekankan perlunya peningkatan kewaspadaan daerah terhadap bencana alam, khususnya banjir dan cuaca ekstrem dengan respons cepat, aksi konkret lintas sektor, serta koordinasi yang kuat,” sebutnya.
Dikatakannya, berdasarkan data yang ada Riau saat ini memasuki periode cuaca ekstrem dan puncak musim hujan. Tercatat 39 kecamatan dan 170 desa berstatus rawan banjir, serta 23 kecamatan dan 36 desa rawan longsor, sehingga seluruh daerah diminta meningkatkan kesiapan secara maksimal.
Untuk memastikan kesiapsiagaan, dirinya telah menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PUPR-PKPP) agar memastikan seluruh alat berat dalam kondisi baik dan siap digunakan sewaktu-waktu guna mendukung penanganan darurat.
“Berdasarkan data BMKG adanya prediksi peningkatan curah hujan di sejumlah wilayah, terutama di Pekanbaru, Kampar, Rokan Hulu, dan Pelalawan. Kondisi ini, menuntut langkah mitigasi cepat tanpa menunggu terjadinya bencana,” ujarnya.
Dengan kondisi tersebut, SF Hariyanto meminta kepala daerah bersama forkopimda mengaktifkan posko bencana di kabupaten dan kota selama 24 jam, serta segera melaksanakan apel kesiapsiagaan, normalisasi sungai, perbaikan tanggul, dan penanganan titik-titik rawan drainase yang kerap menjadi sumber genangan.
Terkait pengelolaan PLTA Koto Panjang, ia menekankan pentingnya koordinasi dan sistem peringatan dini agar pembukaan pintu air tidak dilakukan secara bersamaan sehingga tidak memperparah potensi banjir di wilayah hilir, khususnya Kabupaten Kampar.
Selain itu, ia meminta seluruh kepala daerah memastikan ketersediaan dan pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) secara cepat dan tepat sasaran. “Serta melakukan pelaporan kondisi bencana secara real-time guna mempercepat pengambilan keputusan dan penanganan di lapangan,” tuturnya.
Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho mengatakan, penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi ini merupakan langkah antisipasi. “Kita menetapkan Status Siaga Darurat ini untuk memastikan instansi terkait lebih terkoordinasi dan responsif dalam menghadapi potensi banjir, sebagai dampak cuaca ekstrem,” katanya.
Selain itu langkah penetapan status ini juga menindaklanjuti keputusan Gubernur Riau serta hasil Rapat Koordinasi Kesiapan Menghadapi Bencana Hidrometeorologi. Apalagi BMKG memprediksi Kota Pekanbaru berpotensi mengalami curah hujan kategori rendah sampai menengah hingga Januari 2026.
Agung Nugroho juga mengimbau warga untuk memastikan kondisi saluran air di lingkungannya berfungsi dengan baik untuk mengantisipasi bencana banjir. “Maka kita semua harus berkolaborasi bersama lintas instansi dan masyarakat. Kami pemerintah juga berkomitmen dalam memperkuat mitigasi bencana,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kota Pekanbaru, Iwa Gemino menjelaskan sesuai hasil pemetaan tim di lapangan belum lama ini, di Kota Pekanbaru terdapat sejumlah wilayah rawan banjir yang berada di lima kecamatan.
Kawasan paling rawan banjir ada di Kecamatan Rumbai dan tiga kelurahan termasuk rawan banjir akibat luapan aliran Sungai Siak. Kelurahan tersebut yakni Palas, Sri Meranti, dan Meranti Pandak. Kawasan lainnya yang rawan banjir seperti Kelurahan Sialang Munggu di Kecamatan Tuah Madani. Lalu Kelurahan Sail dan Kelurahan Sialang Sakti di Kecamatan Tenayan Raya.
Kemudian Kelurahan Sungai Sibam di Kecamatan Bina Widya. Ada juga Kelurahan Perhentian Marpoyan dan Kelurahan Sidomulyo Timur di Kecamatan Marpoyan Damai. Tim BPBD Pekanbaru sudah melakukan pemantauan terhadap lokasi rawan banjir serta melakukan koordinasi dan mengajak kerja sama dari camat, lurah dan warga mengantisipasi banjir di kawasan rawan banjir.
“Kami tidak hanya melakukan pemantauan dan pemetaan, tapi juga mengajak kerja sama semua pihak dalam mengantisipasi banjir, terutama di aliran Sungai Sail dan Sungai Siak,” tegasnya.
Di Rokan Hilir (Rohil), Bupati H Bistamam menerangkan penetapan Status Siaga Darurat bencana ini sebagai upaya strategis, menyikapi langkah-langkah, dan kesiapan penangganan bencana yang rawan terjadi. Dirinya menyebutkan perlunya langkah yang komprehensif terkait kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.
Selain itu, pemerintah daerah juga telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 162 Tahun 2025 mengenai upaya antisipatif terhadap potensi banjir. “Peningkatan debit air di wilayah hulu, khususnya di Kabupaten Rokan Hulu, telah terkonfirmasi melalui koordinasi dengan perangkat daerah setempat. Kenaikan permukaan air di hulu, akan berdampak langsung pada wilayah hilir sehingga membutuhkan kewaspadaan dan kesiapan maksimal dari seluruh pemangku kepentingan di Rohil,” katanya.
Bupati turut menyoroti kondisi meteorologis di wilayah pesisir yang mengalami intensitas angin kencang dan hujan lebat. Untuk menghindari risiko keselamatan, pemerintah daerah telah mengimbau seluruh nelayan agar menunda aktivitas melaut hingga akhir Desember. Pemkab Rohil telah menyalurkan bantuan paket sembako bagi masyarakat nelayan.
Di Siak, Bupati Afni mengatakan Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi berlangsung 2 bulan, terhitung 5 Desember sampai 31 Januari. Ia pun mengimbau warganya untuk sementara tidak berlibur atau berkunjung ke daerah daerah rawan bencana. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi dan pencegahan agar tidak ada masyarakat Siak yang terdampak.
Langkah trategis ini, disebutkan Bupati Afni juga direalisasikan di sekolah sekolah melalui Kadisdik yang menyampaikan ke Korwilcam Bidang Pendidikan dan Kebudayaan se-Kabupaten Siak. Kepala sekolah diminta menyampaikan kepada guru dan peserta didik. “Kepala sekolah agar menyampaikan ke orang tua agar tidak melakukan kunjungan atau rekreasi wisata ke luar wilayah Siak pada saat libur sekolah, libur Natal dan Tahun Baru 2026,” ujarnya, Sabtu (6/12) malam.
Sementara itu, Pemkab Indragiri Hulu (Inhu) baru mengagendakan Rapat Koordinasi (Rakor) tentang Penetapan Status Darurat Bencana Hidrometeorologi. “Sesuai undangan awal, rakor dilaksanakan hari ini (Senin, red). Namun karena ada rapat di Provinsi Riau maka ditunda ke Kamis (11/12),” ujar Kepala Kantor Penanggulangan Bencana Daerah (KPBD) Inhu Mulyadi, Senin (8/12).
Namun demikian sambungnya, wilayah Kabupaten Inhu khususnya untuk bencana banjir belum berpotensi terjadi. Karena air sungai yang ada masih tergolong normal. Hanya saja kepada warga diimbau agar tetap waspada. “Sebelum penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Inhu tahun 2025, warga diimbau tetap waspada,” imbau Mulyadi.
Sementara itu, Pemkab Kepulauan Meranti baru menetapkan Siaga Bencana Hidrometeorologi hingga 31 Desember 2025. Menyikapi hal itu, Bupati Kepulauan Meranti Asmar menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk memperkuat upaya mitigasi dan kesiapsiagaan.
Ia meminta BPBD bersama TNI-Polri, camat, dan kepala desa turun langsung ke lapangan dalam memetakan potensi ancaman serta memberikan edukasi kepada masyarakat agar tindakan pencegahan dapat dilakukan lebih cepat. BPBD Kepulauan Meranti sejak pekan lalu telah melakukan pemetaan wilayah rawan banjir, termasuk di Kecamatan Tebing Tinggi, Tebing Tinggi Timur, dan Rangsang Barat.
Sejumlah desa pesisir yang sebelumnya terdampak banjir rob juga kembali menjadi titik pengawasan. Selain memantau kondisi lapangan, BPBD sedang menyiapkan lokasi evakuasi, jalur penyelamatan, serta penyaluran bantuan darurat. Koordinasi dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, dan pemerintah kecamatan terus ditingkatkan untuk memastikan respons cepat jika bencana terjadi.
Di sisi lain, warga pesisir dan nelayan diminta lebih berhati-hati mengingat potensi gelombang tinggi yang dapat muncul sewaktu-waktu. Pemerintah mengimbau agar nelayan tidak memaksakan diri melaut saat peringatan dini dikeluarkan. ‘’Warga yang tinggal di daerah rawan diminta menyiapkan barang penting dan dokumen pribadi untuk memudahkan proses evakuasi bila kondisi memburuk,’’ ujarnya.(sol/ayi/fad/mng/kas/wir/das)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
