PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah selesai melaksanakan evaluasi APBD tahun 2026 milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Selanjutnya, Pemprov Riau langsung menindaklanjuti evaluasi yang diberikan.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto mengatakan, setelah selesai menindaklanjuti evaluasi yang diberikan, pihaknya langsung menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
"Setelah selesai evaluasi tersebut kami langsung menyusun DPA-nya semua, termasuk juga menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Insya Allah targetnya bisa segera digunakan," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Plt Gubri juga menyebutkan bahwa saat ini Provinsi Riau mengalami devisit sebesar Rp1,2 triliun. Namun demikian ia menyebut sudah memiliki cara untuk mengatasi defisit anggaran tersebut.
"Untuk mengatasinya, itukan ada belanja modal sekitar Rp600 miliar itu tidak usah dikerjakan. Kemudian juga bisa dilakukan pemotongan anggaran SPPD, biaya makan minum, tidak usah rapat di hotel. Jadi Insya Allah bisa selesai," ujarnya.
Selain itu, ia juga meminta para ASN melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab dan meningkatkan kinerja di tahun 2026 ini, sehingga tunda bayar dan tunda salur bisa terselesaikan dengan secepatnya.
"Tahun 2025, tanggung jawab kita kepada masyarakat belum maksimal, terutama tunda bayar. Namun demikian, kita sudah mengupayakannya dengan sangat maksimal," ujarnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
