
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Sidang perkara korupsi dengan terdakwa Gubernur Riau (Gubri) nonaktif Abdul Wahid di Pengadilan Tipikor Pekanbaru menarik perhatian publik, Rabu (3/6). Pasalnya, sidang kali ini dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto yang dihadirkan sebagai saksi.
Saat bersaksi SF Hariyanto meluruskan terkait bantuan perbaikan atau renovasi Rumah Dinas (Rumdis) Kapolda Riau sebesar Rp300 juta dan mengaku tidak dilibatkan dalam kebijakan dan penganggaran saat Abdul Wahid aktif menjadi gubri.
Selain itu, SF juga membeberkan soal salah seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Riau yang curhat ke dirinya terkait permintaan uang 5 persen dari anggaran UPT yang dipimpin.
SF Hariyanto meluruskan kesaksian Kepala Biro Pembangunan Setdaprov Riau Thomas Larfo Dimiera pada sidang sebelumnya. Ia membeberkan empat poin di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin Delta Tamtama dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Meyer Volmer Simanjuntak dan kawan-kawan, kemarin.
“Izin yang mulia. Saya ingin meluruskan. Pertama, saya tegaskan bahwa Polda Riau tidak pernah meminta dan memohon kepada Pemprov Riau untuk perbaikan rumah,’’ sebutnya. Kemudian, SF Hariyanto juga menegaskan, jika ia tidak meminta Thomas untuk mencari uang sebesar Rp300 juta.
‘’Ketiga, saya tak pernah meminta Thomas menemui Pak Arief (Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau nonaktif, red) untuk meminta duit. Saya pun bisa menelepon Pak Arief, bukan tak bisa telepon Pak Arief. Saya kecewa sama Thomas, saya bisa kok telepon Pak Arief. Tapi dia tidak pernah melapor ke saya setelah itu,’’ ujarnya.
‘’Berarti Bapak tidak pernah berkomunikasi dengan Thomas untuk mencarikan uang Rp300 juta untuk Kapolda?,’’ tanya JPU kepada SF Haryanto. SF Hariyanto menjawab. ‘’Saya tidak pernah meminta Thomas mencarikan uang,’’ ujarnya.
SF Hariyanto lalu menjelaskan, yang benar adalah dirinya meminta Thomas mengecek kondisi Rumah Dinas Kapolda Riau. JPU pun bertanya mengapa SF menanyakan ke Thomas yang saat itu tidak bertugas di Dinas PUPR-PKPP, tapi di Setdaprov Riau. ‘’Saya minta tolong Thomas itu coba dicek karena rumah dinasnya (Kapolda) sudah lama dipakai, karena dia mantan Kabid Cipta Karya,’’ ujarnya.
SF Hariyanto beralasan bila Thomas sudah berhasil menaksir nilainya sesuai pengalamannya di Dinas Cipta Karya, maka bisa dialokasikan melalui APBD. ‘’Bukan saya suruh mencari duit. Ini kan jadi fitnah jadinya. Makanya perlu saya luruskan informasinya,’’ tegasnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




