Arief Setiawan Akui Setor Uang Operasional Abdul Wahid lewat Dani Nursalam dan Ajudan
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Persidangan perkara dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kamis (4/6/2026), mengungkap mekanisme pengumpulan dana yang disebut untuk kebutuhan operasional gubernur.
Fakta itu terungkap dari keterangan Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau, M Arief Setiawan, yang hadir sebagai saksi mahkota. Di persidangan, Arief membenarkan adanya permintaan dana operasional gubernur yang sebelumnya disampaikan melalui Tenaga Ahli Gubernur Riau, Dani M Nursalam.
Saat dikonfirmasi jaksa mengenai dana sebesar Rp1 miliar yang diberikan melalui Dani, Arief menjawab tegas. "Betul, untuk kebutuhan operasional Pak Gubernur," ujar Arief di hadapan majelis hakim yang diketuai Delta Tamtama.
Baca Juga: Dani Sebut Uang Rp1 Miliar untuk Operasional Wahid
Tidak hanya itu, Arief juga mengungkap bahwa sejak awal dirinya diarahkan untuk berkoordinasi dengan Dani Nursalam terkait berbagai urusan.
Menurut Arief, pertemuan pertama dengan Abdul Wahid setelah pelantikan gubernur berlangsung sekitar Maret 2025 di kediaman gubernur. "Pak gubernur menyampaikan nanti kalau ada apa-apa koordinasi dengan Dani," kata Arief.
Ia menegaskan Dani bukan atasan langsung maupun memiliki hubungan struktural dengannya. "Pak Dani adalah orang dekatnya Pak Gubernur," ujarnya.
Baca Juga: PLN Regional Riau Audiensi ke Kejati Riau
Di kesempatan itu, Arief mengaku pernah menyampaikan keinginannya untuk mengundurkan diri dari jabatan Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau karena banyak pihak yang disebut menginginkan posisi tersebut.
Namun, menurut Arief, Abdul Wahid saat itu meminta dirinya tetap menjabat karena belum ada pengganti. "Intinya begitu, saya tetap menjadi Kepala Dinas PUPR," katanya.
Arief juga dikonfirmasi mengenai keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terkait pengumpulan dana dari enam kepala UPT.
Jaksa membacakan BAP Arief yang menyebut Ferry Yunanda selaku Sekretaris Dinas PUPR-PKPP Riau pernah melaporkan bahwa enam kepala UPT hanya sanggup menyediakan dana sebesar Rp3 miliar.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
