PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pengadilan Tipikor Pekanbaru pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru belum menerima memori banding dari terdakwa Gubernur Riau (Gubri) nonaktif Abdul Wahid hingga Selasa (11/8). Dengan demikian maka banding yang disampaikan kuasa hukum Wahid saat sidang pembacaan putusan pada 30 Juli 2026 lalu melewati batas waktu, 6 Agustus.
Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru), permohonan banding dari terdakwa atau penuntut umum dinyatakan gugur jika terdakwa atau penuntut umum tidak menyerahkan memori banding dalam jangka waktu paling lama tujuh hari setelah permohonan banding diajukan (Pasal 289).
Koordinator Humas PN Pekanbaru Jonson Parancis menjelaskan, hingga sore kemarin pihaknya belum menerima berkas apapun dari pihak Abdul Wahid. Baik secara langsung maupun lewat sistem terpadu atau online. ‘’Sesuai yang disampaikan kuasa hukum saat sidang putusan, Pak Abdul Wahid banding. Tapi sampai hari ini (kemarin, red) tak melengkapi dokumen-dokumen, juga tidak mencabut banding,’’ ujarnya.
Baca Juga: Karhutla Masih Membara di Lima Kabupaten
Jonson mengatakan, PN Pekanbaru juga sempat mempersilakan memasukkan memori kontra banding lewat sistem terpadu. Namun justru Jaksa KPK yang mengirimkan memori banding lebih dulu. ‘’Saat kuasa hukum menyatakannya banding waktu sidang, banding mereka sah. Makanya kita minta lengkapi, namun belum ada kita terima,’’ sambung Jonson.
Sementara itu pihak Abdul Wahid belum bisa dimintai tanggapan terhadap hal ini. Tim Kuasa Hukum yang mendampingi Abdul Wahid saat persidangan kini tidak lagi memegang surat kuasa.
Jonson juga menjelaskan pengajuan banding oleh JPU KPK yang teregistrasi sejak 4 Agustus 2026. ‘’Kita terima melalui sistem terpadu, online, itu pada tanggal 4 Agustus. Memori bandingnya (hari ini, red), juga sudah masuk,’’ sebut Jonson.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, memori banding disampaikan Tim JPU KPK sejak Senin (10/8). “Tim JPU KPK telah mengirimkan memori banding perkara Abdul Wahid (Gubernur Riau nonaktif), M Arief Setiawan (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Riau nonaktif), dan Dani M Nursalam (Tenaga Ahli Gubernur) melalui PN Tipikor Pekanbaru,” kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Senin (10/8).
Pengajuan memori banding ini sekaligus menunjukkan bahwa KPK belum menerima putusan pengadilan tingkat pertama tersebut. Sebelumnya, KPK menyatakan masih mempelajari secara menyeluruh pertimbangan majelis hakim sebelum menentukan langkah hukum.
Memori banding yang diajukan JPU KPK nantinya menjadi dasar bagi upaya hukum lanjutan untuk menguji kembali putusan perkara tersebut di tingkat banding. KPK mengajukan banding karena menilai terdapat sejumlah pertimbangan hukum dalam putusan yang perlu diuji kembali di tingkat banding.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
