Komisi III DPRD Bengkalis Bahas Pengelolaan PI 10 Persen

BENGKALIS (RIAUPOS.CO) -  Di tengah penerimaan daerah yang mengalami penuru­nan dalam beberapa tahun terakhir, potensi Participa­ting Interest (PI) 10 persen, Komisi III DPRD Bengkalis bersama PT Riau Petroleum Rokan (RPR) membahas mekanisme pengelolaan kontribusi PI terhadap pendapatan daerah

Ketua Komisi III Sanusi didampingi Wakil Ketua III DPRD H Misno disambut Manager PT RPR Genta Gamariy Titando bersama bagian keuangan Tita Yulandi dan Sekretaris Yuke Thalia Sandra di ruang rapat PT RPR di Pekanbaru, akhir pekan lalu.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas berbagai aspek pengelolaan PI 10 persen, terutama terkait mekanisme pengelolaan, aspek keuangan, penerimaan dan pemanfaatan hasil PI, serta kontribusinya terhadap pendapatan daerah.

Baca Juga: Polsek Mandau Amankan 18 Paket Sabu di Bathin Solapan

Wakil Ketua III H Misno mengatakan, pertemuan tersebut merupakan bagian dari upaya DPRD memperoleh informasi secara langsung sekaligus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan potensi daerah.

“Kami ingin memperoleh penjelasan secara langsung mengenai pengelolaan PI 10 persen, khususnya terkait mekanisme keuangan dan manfaatnya bagi daerah. Informasi ini penting bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan,” ungkap H Misno.

Menurutnya, diperlukan kejelasan mengenai mekanisme pengelolaan PI yang selama ini masih menimbulkan pertanyaan di kalangan pemerintah daerah. Salah satu perhatian DPRD adalah penurunan penerimaan yang cukup drastis dalam beberapa tahun terakhir.

Baca Juga: Warga Rupat Datangi Imigrasi, Desak Deportasi WNA Asal Malaysia

“Kami ingin mendapatkan pencerahan secara menyeluruh. APBD daerah semakin mengecil dan kami berharap potensi dari PI ini dapat menjadi salah satu tumpuan PAD yang memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan,” ujar H Misno.

Sementara itu, Ketua Komisi III Sanusi menegaskan bahwa DPRD memberikan perhatian serius terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan PI 10 persen.

Menurut  Sanusi, potensi yang berasal dari sektor minyak dan gas bumi merupakan aset strategis daerah yang harus dikelola secara profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.