Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Banggar DPRD Rohil Soroti Peserta JKN

Z
Penulis: Zulfadhli❯
Suasana pelaksanaan rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Rohil bersama TAPD dan OPD terkait di ruangan paripurna DPRD Rohil, baru-baru ini.  (zulfadli/riau pos)
Suasana pelaksanaan rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Rohil bersama TAPD dan OPD terkait di ruangan paripurna DPRD Rohil, baru-baru ini. (zulfadli/riau pos)

Advertisement

 

BAGANSIAPIAPI (RIAUPOS.CO) - Persoalan tunggakan pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) kembali menjadi perhatian dalam pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Rohil.

Anggota Banggar DPRD Rohil Hamzah mempertanyakan kondisi tunggakan BPJS tahun 2025 yang hingga saat ini disebut masih mencapai lebih dari Rp30 miliar. Ia meminta pemerintah daerah memberikan kejelasan terkait langkah penyelesaian persoalan tersebut.

Advertisement

Menurut Hamzah, persoalan pembayaran BPJS sangat berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat. Sebab, dirinya mengaku kerap menerima keluhan dari masyarakat, terutama ketika terjadi kendala pelayanan akibat persoalan administrasi kepesertaan.

“Harus dicari solusinya bersama. Sampai saat ini tunggakan lebih dari Rp30 miliar, ini kenapa? Apakah memang belum ada kemampuan membayar atau bagaimana langkah pemerintah daerah,” ujarnya pada rapat banggar di Bagansiapiapi, baru-baru ini.

Advertisement

Ia mengatakan, masyarakat sering mempertanyakan status kepesertaan BPJS mereka, terutama ketika membutuhkan pelayanan kesehatan secara mendesak.

Hamzah juga menyoroti adanya masyarakat yang berada di wilayah Bagan Batu yang mengalami kekhawatiran terkait keberlangsungan kepesertaan BPJS. Ia berharap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait terus melakukan upaya penyelesaian agar persoalan tersebut tidak semakin membebani masyarakat.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Rokan Hilir menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus melakukan komunikasi dengan pihak BPJS Kesehatan terkait penyelesaian kewajiban tersebut.

Menurutnya, pihak BPJS memahami kondisi keuangan daerah dan pemerintah daerah terus berupaya mencari sumber anggaran untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

“Dari informasi yang kami terima, dalam waktu dekat akan ada dana transfer yang masuk. Kami mendapatkan informasi akan masuk sekitar Rp8,7 miliar dari dana cukai rokok. Setelah dana tersebut masuk, akan kita lakukan langkah penyelesaian,” katanya.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Artikel Terkait

Komisi D DPRD Rohil Gelar Rapat Tertutup

Komisi D DPRD Rohil Gelar Rapat Tertutup

Komisi D DPRD Rohil menggelar rapat tertutup membahas layanan kesehatan dan tunggakan iuran BPJS Pemkab Rohil yang mencapai Rp30 miliar lebi

Kritik Rapat Molor di DPRD Rohil, Darwis Syam Dorong Penegakan Disiplin Anggota Dewan

Kritik Rapat Molor di DPRD Rohil, Darwis Syam Dorong Penegakan Disiplin Anggota Dewan

Anggota Dewan Rohil Darwis Syam mendorong penegakan disiplin untuk DPRD. Hal itu disampaikan, agar ke depat rapat tidak molor lagi

Tak Kuorum, Rapat Banggar DPRD Rohil Sempat Diskorsing Dua Kali

Tak Kuorum, Rapat Banggar DPRD Rohil Sempat Diskorsing Dua Kali

rapat badan anggaran (banggar) dprd rokan hilir (rohil) sempat diskorsing dua kali karena tak kuorum bersama tapd pemkab rohil bahas apbd

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer