Plt Kepala Bapenda Rohul, Zulheri SE MSi, mengatakan verifikasi dan validasi PKB dilakukan untuk memastikan seluruh data tunggakan pajak kendaraan yang tercatat benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Menurutnya, berdasarkan data awal Bapenda Provinsi Riau melalui UPT Pengelolaan Pendapatan Pasirpengaraian atau yang dikenal Kantor Samsat Pasirpengaraian, nilai tunggakan PKB di Kabupaten Rohul sekitar Rp40 miliar. Namun, data tersebut masih harus diverifikasi agar diketahui kondisi sebenarnya dari setiap objek pajak.
Baca Juga: PUPR Rohul Manfaatkan Sisa Material Aspal untuk Tambal Jalan Berlubang di Komplek Bina Praja
‘’Verifikasi ini penting untuk memastikan apakah kendaraan masih ada, masih beroperasi, sudah berpindah kepemilikan atau bahkan sudah tidak digunakan lagi. Dengan demikian, data yang dimiliki pemerintah benar-benar akurat, dari situ akan diketahui potensi penerimaan daerah ari PKB,’’ ujar Zulheri kepada Riau Pos, Kamis (6/8), usai rapat bersama dengan UPT Pengelolaan Pendapatan Pasirpengaraian di ruang rapat lantai 3 Kantor Bupati Rohul.
Untuk mempercepat proses tersebut, Pemkab Rohul membentuk kelompok kerja (Pokja) hingga tingkat kecamatan dan desa. Tim ini akan berkoordinasi langsung dengan Tim Gaspol yang terdiri dari Bapenda Provinsi Riau dan Bapenda Rohul.
Baca Juga: Warning OPD Hadir Tepat Waktu
Dalam verifikasi dan validasi data tunggakan PKB di lapangan, kata Zulheri, seluruh UPT Bapenda Provinsi Riau di wilayah Rohul dilibatkan. Pemerintah kecamatan dan desa diharapkan berperan aktif karena lebih mengetahui keberadaan kendaraan dan kondisi masyarakat di wilayah masing-masing.(hen)
Laporan ENGKI PRIMA PUTRA, Pasirpengaraian
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
