PASIRPENGARAIAN (RIAUPOS.CO) - PEMERINTAH Kabupaten Rokan Hulu (Pemkab Rohul) akan merasionalisasi belanja yang tidak prioritas dan menunda pengeluaran yang belum mendesak dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2027 yang telah disampaikan ke DPRD Rohul, Senin (19/10) malam.
Langkah ini dilakukan menyusul penurunan pendapatan transfer dari pemerintah pusat sekitar Rp204,6 miliar. Namun pemerintah daerah berkomitmen tidak mengesampingkan pelayanan dasar masyarakat dan pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan daerah.
’’Penyesuaian belanja daerah tahun 2027 harus dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Di sisi lain, pemerintah daerah juga akan menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak dan retribusi, pengelolaan aset serta pengembangan potensi ekonomi lokal,’’ ungkap Bupati Rohul Anton menjawab Riau Pos, Rabu (21/10).
Baca Juga: Awal November, 3 Ranperda Rohul Mulai Dibahas Dewan, Dua Lewat Pansus, Ini Penjelasan Sekwan
Menurutnya, penurunan pendapatan transfer dari pemerintah pusat mengharuskan pemerintah daerah menyesuaikan rencana belanja yang telah disepakati dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027.
’’Karena itu, belanja yang tidak menjadi prioritas akan dirasionalisasi, sedangkan pengeluaran yang tidak mendesak ditunda. Pemerintah daerah tetap memperhatikan pemenuhan belanja wajib dan pelayanan dasar masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2027,’’ ungkapnya.
Di tengah keterbatasan fiskal tersebut, Bupati Anton memastikan pembangunan infrastruktur tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. Belanja modal infrastruktur akan diarahkan berdasarkan kebutuhan masyarakat, terutama di kawasan pinggiran dan pedesaan yang masih memiliki keterbatasan akses dan fasilitas dasar.
Baca Juga: Baru Isi BBM di SPBU Kepenuhan, Pelangsir Diciduk Bawa 700 Liter Solar di Mobil Bertangki Modifikasi
Kebijakan itu, lanjutnya, tetap diselaraskan dengan kemampuan keuangan daerah dan prioritas pembangunan nasional. Selain mengatur belanja, Pemkab Rohul juga berupaya mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat dengan meningkatkan PAD.
Anton menegaskan, langkah peningkatan PAD Rohul harus tetap memperhatikan iklim usaha agar kebijakan pemerintah tidak menghambat aktivitas ekonomi masyarakat maupun dunia usaha.
Pemerintah daerah menyadari bahwa struktur penerimaan Rohul hingga kini masih bergantung pada pendapatan transfer. Karena itu, inovasi dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah dinilai penting untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus mendukung keberlanjutan pembangunan.
Baca Juga: Hanya 15 KDMP di Rohul Layak Beroperasi
Terkait pengeluaran pembiayaan, Bupati menjelaskan, pemerintah daerah mengalokasikan pembayaran utang sesuai kesepakatan bersama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Penyertaan modal daerah juga diharapkan dapat memberikan dividen atau bagian laba serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
