Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Datangi Kantor Bupati, KPK Sorot Pokir DPRD

R
Penulis: Redaksi❯
LIMAPULUH KOTA (RIAUPOS.CO) - Munculnya program dan kegiatan pembangunan daerah berbasis pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, mendapat sorotan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam sorotannya, KPK melalui Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Wilayah 1 Kordinator Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah), Juliawan Superani, tidak mempersoalkan munculnya pokir DPRD dalam kegiatan pembangunan di berbagai daerah, termasuk di Sumbar.

Akan tetapi, Juliawan Superani yang datang ke kantor Bupati Limapuluh Kota di Sarilamak, Harau, Rabu (25/4), meminta setiap pokir DPRD, dimasukkan ke dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan berbasis elektronik. Di mana kedua sistem ini lebih dikenal aparatur pemerintahan daerah sebagai e-planning dan e-budgeting.

“Pokok pikiran anggota DPRD, nantinya, dapat dimasukkan ke dalam aplikasi e-planning dan e-budgeting. Tujuannya, agar ke depan tidak akan ada lagi istilah proyek titipan, proyek pribadi dan lainnya,” kata Juliawan yang berbicara di hadapan pasangan kepala daerah Limapuluh Kota Irfendi Arbi-Ferizal Ridwan, serta ketua DPRD Safarudin Datuak Bandaro Rajo, dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Sebelum mendorong pokir DPRD dimasukkan ke dalam aplikasi e-planning dan e-budgeting, Juliawan Superani juga mendorong Pemkab Limapuluh Kota dan seluruh daerah yang sudah berikrar  melaksanakan rencana aksi pencegahan korupsi di Sumbar, agar segera mengaplikasikan e-planinng dan e-budgeting, dalam mengelola perencanaan dan keuangan daerah. Ini penting dilakukan daerah untuk mencegah korupsi.(jpg)

Advertisement
Advertisement
Editor : RP Redaksi
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Artikel Terkait

Bupati Kuansing Nonaktif Suhardiman Amby Mulai Disidang Pekan Depan

Bupati Kuansing Nonaktif Suhardiman Amby Mulai Disidang Pekan Depan

Bupati Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif Suhardiman Amby segera menghadapi peradilan tindak pidana korupsi.

KPK Tagih Transparansi Raffi Ahmad sebagai Pejabat

KPK Tagih Transparansi Raffi Ahmad sebagai Pejabat

KPK meminta Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad transparan terkait kontrak pengadaan jasa influencer senilai Rp14,7 miliar.

Dugaan Konflik Kepentingan Proyek Influencer Rp14,69 Miliar Milik Raffi Ahmad Didalami KPK

Dugaan Konflik Kepentingan Proyek Influencer Rp14,69 Miliar Milik Raffi Ahmad Didalami KPK

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya perlu menelaah lebih lanjut temuan ICW pengadaan jasa pemengaruh atau influencer Rp14,69 M

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer