BATHINSOLAPAN (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengajak seluruh pihak untuk terus berkolaborasi dan memperkuat sinergi dalam menekan angka prevalensi stunting (tengkes), agar generasi Bengkalis bebas tengkes.
Sedangkan upaya percepatan penurunan tengkes, sejatinya telah dilakukan secara optimal dengan kerja nyata yang dapat dibuktikan dari beberapa laporan di lapangan, dengan menunjukkan bahwa jumlah anak tengkes yang diintervensi mengalami perubahan, terutama perubahan pada status gizinya.
"Namun ternyata, hasil kerja keras tersebut tidak selaras dengan hasil survei kesehatan Indonesia yang telah dirilis oleh pemerintah pusat. Di mana prevalensi tengkes kita di Kabupaten Bengkalis pada 2023 mengalami kenaikan menjadi 17,9 persen dari 2022 yang hanya sebesar 8,4 persen," ujar Sekretaris Daerah dr H Ersan Saputra, saat memimpin pelaksanaan diseminasi audit kasus stunting tahap I di Kantor Camat Bathin Solapan, Senin (3/6).
Ersan yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Bengkalis mengatakan, atas kenaikan angka prevalensi tengkes tersebut tentunya tidak perlu diperdebatkan saat ini, yang terpenting apa yang telah disampaikan tentunya harus menjadi catatan dan evaluasi bersama, dengan memperkuat sinergi dan kolaborasi, agar angka prevalensi tengkes ini dapat segera dituntaskan.
"Ya, minimal capaian target sebagaimana telah ditetapkan oleh Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021, yakni sebesar 14 persen pada 2024 ini harus bisa kita capai," ujarnya.
Ersan menegaskan, mulai sekarang semua lini harus bergerak pantas untuk melakukan percepatan penurunan tengkes secara konvergensi, agar tetap bisa membangun generasi masa depan Kabupaten Bengkalis, menjadi generasi yang unggul, berdaya saing dan berkualitas. Mengingat 2024 hanya tinggal lebih kurang 6 bulan saja lagi.
"Terkait dengan diseminasi hasil audit kasus tengkes Kabupaten Bengkalis, kami juga minta agar kegiatan diseminasi ini benar-benar terlaksana secara baik. Guna mengetahui faktor-faktor determinan yang menyebabkan potensi terjadinya tengkes, kemudian lakukan analisis yang baik dan lakukan juga penyusunan rencana tindak lanjut hasil audit kasus tengkes tersebut sebagai dasar penyusunan kebijakan intervensi tengkes ke depan," harapnya.
Sekda optimis dengan mengetahui faktor determinan penyebab terjadinya tengkes di Kabupaten Bengkalis, maka dapat menyusun strategi penanganannya. Kemudian rekomendasi tim pakar harus menjadi dasar dalam merumuskan berbagai kebijakan, sehingga ke depan kasus serupa tidak terjadi lagi dan diharapkan indikator desa bebas tengkes dapat tercapai.
"Kami juga meminta setelah kegiatan ini selesai, segera susun laporan hasil audit kasus tengkes yang telah dilakukan dan segera laporkan ke kami. Dan selanjutnya laporkan juga kepada TPPS provinsi sebagaimana alur yang ditetapkan. Kemudian segera lakukan audit kasus stunting tahap 2 pada wilayah dan sasaran yang berbeda agar gambaran menyeluruh faktor terjadinya tengkes di Kabupaten Bengkalis dapat terpetakan," ujarnya.
Sekda juga meminta, untuk memastikan semua hasil rekomendasi tim pakar disusun rencana tindak lanjutnya dan benar-benar dilaksanakan baik berupa intervensi pada sasaran yang diaudit maupun rencana tindak lanjut strategi daerah dalam upaya percepatan penurunan tengkes di Kabupaten Bengkalis.(ksm)
Editor : RP Arif Oktafian