BENGKALIS (RIAUPOS.CO) - sudah enam bulan uang proyek yang sudah dikerjakan belum dibayarkan oleh Pemkab Bengkalis.
Ratusan kontraktor yang mengerjakan proyek Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis harus gigit jari dan seakan menelan pil pahit di tengah sulitnya ekonomi masyarakat, terutama menjelang Hari Raya Idulfitri mendatang.
“Dah pening kepala kita. Proyek dah dikerjakan tahun lalu, tapi sampai sekarang uangnya belum dibayar,” ucap A, salah satu kontraktor yang mengaku mengerjakan proyek Pemkab Bengkalis.
Ia mengharapkan, pemkab mencarikan solusi secepatnya, karena saat ini dalam bulan Ramadan dan juga menghadapi hari berat menjelang Hari Raya Idulfitri, pengeluarannya juga banyak.
Bahkan informasi di lapangan, juga menyebutkan, ada salah seorang kontraktor yang memenangkan tender proyek besar yang nilainya ratusan miliar dan pekerjaannya sudah selesai tahun lalu, juga belum mendapat pembayaran dari pekerjaannya.
Sedangkan kondisi utang Pemkab Bengkalis kepada kontraktor juga diakui oleh Bupati Bengkalis Kasmarni, usai menyampaikan laporan keuangan penggunaan pertanggung jawaban (LKPj) tahun anggaran 2024 di Gedung DPRD beberapa hari lalu.
Namun, berapa jumlah real-nya masih belum diketahui. Pasalnya, seluruh kegiatan tersebut tengah diaudit oleh BPK. Alasan belum dibayarnya hak kontraktor yang sudah menyelesaikan pekerjaan, karena dana transfer macet.
“Untuk proyek 2024 belum satupun yang dibayar, karena dana transfer dari pusat macet,” ucap Bupati Bengkalis Kasmarni didampingi Wakil Bupati Bagus Santoso dan Sekretaris Daerah Ersan Saputra.
Sedangkan dari informasi di lapangan yang berkembang, perkiraan utang Pemda Bengkalis kepada pihak ketiga (kontraktor) hampir mencapai Rp900 miliar.
Namun saat dikonfirmasi kepada Sekda Ersan mengaku, belum mengetahui angka pastinya. Selain belum dibayar, saat ini seluruh proyek tersebut tengah diaudit oleh BPK untuk menentukan apakah proyek tersebut boleh dibayar atau tidak.
Pasalnya, kata bupati, pihaknya tidak akan membayar proyek yang tidak sesuai peraturan yang berlaku, walaupun pekerjaan proyek tersebut sudah selesai. Hanya saja, dia tidak merinci di dinas mana saja terdapat proyek yang disebutnya tidak sesuai aturan tersebut.
“Kami tidak akan membayar proyek yang tidak sesuai aturan,” tegas Sekretaris Daerah Ersan Saputra menambahkan.
Sementara itu, terkait belum ditransfernya sisa anggaran 2024 oleh pemerintah pusat, juga berimbas kepada gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Kabupaten Bengkalis yang sampai saat ini belum dibayar. Sekda Ersan Saputra mengaku, sudah beberapa bulan belum menerima gaji. Gara-gara Treasury Deposit Facility (TDF) belum masuk, dirinya sudah beberapa bulan tidak menerima gaji.
Ersan menegaskan, sampai saat ini pemerintah pusat belum mentransfer dana tahun 2023 sebesar Rp724 miliar lebih. Kondisi ini mengganggu siklus keuangan daerah.(gem)
Editor : Arif Oktafian