BENGKALIS (RIAUPOS.CO) - Hari ke empat aksi demo masyarakat dari Desa Darul Aman, Kelurahan Tanjung Kapal, dan Kelurahan Batu Panjang Kecamatan Rupat, Bengkalis sempat terjadi ketegangan, ketika ratusan pasukan Brimob Polda Riau di turunkan ke lapangan pada, Kamis (16/10/2025) siang.
Di jadwalkan pagi ini (Jumat) ratusan massa tetap bertahan di bawah tenda perjuangan, memblokade jalan menuju PT Pratama Riau. Aksi ini merupakan buntut dari tidak direalisasikannya tuntutan masyarakat atas pembagian kebun 20 persen dalam bentuk plasma HGU PT Priatama Riau (PR). Massa menunggu kedatangan Gubri Abdul Wahid dan Kapolda Riau.
Menggunakan empat mobil bus, pasukan Brimob terlihat sampai di lokasi aksi. Kondisi itu membuat masyarakat khawatir, karena aksinya bakal dibubarkan secara paksa. Namun karena ada negosiasi oleh koordinator lapangan ke Kapolda Riau, akhirnya pasukan Brimob Polda Riau ditarik mundur.
"Ya, sebelumnya kami sempat khawatir akan terjadi bentrok dengan petugas keamanan Brimob Polda Riau. Namun setelah kami bernegosiasi dan menghubungi langsung Kapolda Riau, maka pasukan Brimob ditarik," ujar Isa, salah seorang korlap, Kamis (16/10/2025).
Ia mengku, besok (Jumat) Kapolda Riau bersama Gubernur Riau akan turun langsung ke lapangan, untuk menyelesaikan persoalan ini. Karena dari masyarakat akan tetap bertahan sampai titik penghabisan, sebelum tuntutannya dikabulkan.
Ketua Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Riau-Kepri, Muhammad Aidil, mengecam jika benar polisi mau dibenturkan dengan masyarakatnya sendiri hanya demi melindungi kepentingan korporasi.
"Bagaimana mungkin negara membela perusahaan yang izinnya saja diduga tidak ada? Seharusnya polisi menertibkan perusahaan itu," ujarnya.
Menurut Aidil, persoalan ini bukan sekadar konflik ekonomi, melainkan ujian keberpihakan negara terhadap rakyat kecil. Ia menilai masyarakat Rupat berjuang secara damai menuntut hak mereka, bukan melakukan tindakan anarkis.
Di akhir pernyataannya, HMI mengajak seluruh jajaran Polri-khususnya Polda Riau dan Polres Bengkalis-untuk tetap profesional, humanis, dan tidak berpihak dalam menangani situasi di Rupat.
"Kami yakin Polri masih punya hati nurani. Kami percaya Polri tidak akan menodai wibawa institusinya hanya demi kepentingan korporasi. Negara ini milik rakyat, bukan milik korporat," harap Aidil.
Sementara itu, ditempat terpisah Humas PT Priatama Riau, Tomas yang dikonfirmasi terkait tuntutan masyarakat yang sampai saat ini belum dipenuhi perusahaan menjawab, bahwa semua usulan permintaan sudah disampaikan ke masyarakat.
"Kita bahkan sebelumnya sudah melakukan sosialisasi terkait skema pembangunan kebun diluar kebun inti HGU perusahan. Jadi semuanya ditolak oleh masyarakat," ujarnya.
Ia mengatakan, sesuai regulasi dan peraturan pemerintah, tentu perusahaan tidak bisa melanggarnya. Karena perusahaannya juga sudah go publik dan tidak sembarangan mengambil keputusan.
Di mana kata Tomas, usulan dari tuntutan masyarakat sudah disampaikan, dari satu desa dan dua kelurahan itu akan dibangun masing-masing desa 20 persen dari luas lahan HGU perusahaan di setiap desa. Seperti di Desa Darul Aman, luas lahan perusahaan 2 ribu ha, akan dibangunkan kebun seluas 400 ha dari luas lahan 20 persen tersebut.
"Bahkan kami akan membantu masyarakat mulai dari penyediaan lahan melalui pembebasan, penanaman, pemiliharaan sampai masa panen nantinya. Barulah dihitung oleh pihak akuntan independen berapa pagu kreditnya setiap hektarenya. Di sini perusahaan juga yang menjamin ke bank untuk pembayaran kreditnya," jelasnya.
Ia menyebutkan, dari perusahaan tetap berjalan sesuai aturan undang-undang, yang diatur oleh pemerintah Republik Indonesia. Bahkan tawaran perusahaan nanti akan memakai skema pola Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA) untuk mengelola perkebunan secara bersama maupun sistem plasma, dimana petani yang tergabung dalam koperasi, mengelola kebun mereka sendiri, dan menjual hasil produksinya kepada perusahaan inti.
"Jadi kami sudah sampaikan, kami bersedia memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat melalui Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyaraka (FPKM) di luar HGU perusahaan sebesar 20 persen, dari luasan desa yang masuk dalam HGU perusahaan," jelasnya.
Ketika ditanya terkait IUP, Tomas menjawab, karena perusahaanya membeli dari perusahaan lain, tentu perusahaan sebelumnya sudah memiliki izin. Bahkan pihaknya juga sudah mengurus perizinan sesuai regulasi yang ditetapkan pemerintah.
"Tapi dengan kondisi saat ini, kami tidak bisa memanen sawit karena diblokir masyarakat. Maka kami mengalami kerugian mencapai Rp1,5 miliar perhari. Jadi kami pun tidak memprovokasi atau membenturkan antara karyawan perusahaan dengan masyarakat. Artinya kami juga tidak menginginkan adanya bentrok dalam aksi demo ini," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Bengkalis Muhammad Azmir menyampaikan, agar kedua belah pihak dapat menyelesaikan ini dengan baik. "Ya, selesaikan dengan baik dan jangan ada aksi anarkis. Karena yang rugi kita semua," harapnya.
Ia mengaku, tidak tau kenapa masyatakat tidak mau menerima solusi dari perusahaan, namun pihaknya sebagai pemerintah akan tetap mencarikan solusi agar persoalan ini cepat diselesaikan. Apalagi masyarakat yang menggelar aksi sampai berhari-hari lama dan pihaknya meminta perusahaan mau mendengarkan aspirasi masyarakat.
Polres Bengkalis menerjunkan sebanyak 100 personel gabungan untuk melakukan pengamanan selama aksi unjuk rasa masyarakat Pulau Rupat terhadap PT Priatama Riau (PR) yang telah berlangsung sejak Senin (13/10) hingga Kamis (16/10).
Di sisi lain, selama empat hari pelaksanaan pengamanan, para personel kepolisian menjalankan tugas dengan pendekatan humanis dan persuasif. Bahkan, sebagian anggota rela bermalam di rumah warga sekitar lokasi unjuk rasa demi menjaga keamanan serta menjalin hubungan baik dengan masyarakat. Tak jarang, pihak aparat kepolisian juga memberikan minuman dan makanan kepada peserta unjuk rasa di lokasi sebagai bentuk dukungan atas sikap humanis.
Kapolres Bengkalis AKBP Budi Setiawan menegaskan, langkah pengamanan yang dilakukan jajarannya murni bertujuan untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tertib, tanpa ada kepentingan apa pun di baliknya.
"Kami dari Polres Bengkalis akan terus mendukung masyarakat dalam menyampaikan aspirasi secara baik dan damai. Tidak ada kepentingan apa pun dalam hal ini selain memastikan keamanan bersama," ujar AKBP Budi Setiawan, Kamis (16/10).
Kapolres menyampaikan, bahwa pihaknya juga telah memfasilitasi dialog antara perwakilan pendemo, pemerintah daerah, dan pihak perusahaan. Pertemuan yang semula dijadwalkan pada Selasa pekan depan akan dipercepat menjadi Jumat (17/10/2025) di Kantor Bupati Bengkalis.
"Jumat kita akan lakukan mediasi antara perusahaan dan pendemo di Kantor Bupati Bengkalis agar permasalahan ini dapat diselesaikan dengan baik," ungkap Kapolres.
Editor : Rinaldi