BENGKALIS (RIAUPOS .CO) -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Ed Efendi menyampaikan jawaban resmi terhadap pandangan umum tujuh fraksi dalam Sidang Paripurna DPRD terkait Rancangan APBD tahun anggaran 2026 beserta nota keuangan di DPRD Bengkalis, Jumat (21/11/2025).
Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua III DPRD H Misno dihadiri ketua fraksi, ketua komisi, kepala perangkat daerah bersama 30 orang anggota DPRD Bengkalis.
Ed Efendi mengatakan, pemerintah daerah membuka jawaban dengan memberikan apresiasi kepada DPRD atas pandangan, saran, hingga kritik konstruktif yang diberikan terhadap rancangan APBD 2026.
"Pandangan fraksi bukan hanya masukan, namun energi positif untuk mempercepat pembangunan dan mewujudkan Bengkalis Bermarwah, Maju, Sejahtera dan Unggul," ujar Ed.
Ia memberikan jawaban terperinci atas seluruh pandangan tujuh fraksi DPRD, di antaranya Fraksi PDI Perjuangan. Di mana pemerintah sejalan dengan pentingnya selektivitas belanja daerah, peningkatan mutu pendidikan, kesehatan, infrastruktur publik, dan langkah optimalisasi PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta penguatan tata kelola BUMD.
Fraksi Nasional Demokrat, pemerintah menegaskan, bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas serta sinkronisasi kebijakan daerah, provinsi, dan nasional menjadi landasan dalam penyusunan RAPBD 2026.
Fraksi Gerindra, pemerintah juga memastikan RAPBD selaras dengan kebijakan nasional termasuk Asta Cita Presiden, serta membuka ruang inovasi dan penguatan sektor prioritas seperti pelayanan publik, pengelolaan aset, pendidikan, kesehatan, mitigasi abrasi dan peningkatan PAD.
Fraksi PKS, pemerintah sepakat perlunya program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat, membuka lapangan kerja, meningkatkan sarana dan infrastruktur pelayanan publik serta mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat.
Fraksi PKB, pemerintah menegaskan penyusunan APBD tetap berpegang pada regulasi dan prinsip kehati-hatian fiskal. Pemerintah juga mencermati kebijakan nasional terkait transfer ke daerah yang berpotensi mempengaruhi struktur anggaran, sehingga efisiensi anggaran menjadi keharusan.
Fraksi Bintang Demokrat Karya, pemerintah menyoroti tahapan penyusunan RAPBD 2026 yang telah melalui pembahasan bersama Banggar dan komisi terkait serta menekankan pentingnya strategi peningkatan PAD guna menghadapi prediksi penurunan transfer pusat.
Fraksi Amanat Perindo Persatuan, pemerintah menyambut baik dorongan efisiensi belanja serta eksplorasi sumber pendanaan alternatif seperti KPDBU, hibah internasional, CSR, dan pengembangan sektor pariwisata, termasuk pembenahan layanan Roro yang dinilai mendesak untuk ditingkatkan melalui dukungan lintas sektor dan peluang APBN.
Mengakhiri penyampaiannya, pemerintah mengajak seluruh fraksi tetap memperkuat sinergitas dalam tahapan lanjutan pembahasan RAPBD 2026. "Setiap catatan DPRD adalah kompas untuk memastikan APBD ini tepat sasaran, realistis, berkualitas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Bengkalis," jelasnya.
Editor : Rinaldi