BENGKALIS (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis menyambut baik kerja sama pola pembibitan sumber daya manusia (SDM) dengan Politeknik Statistika STIS Jakarta. Karena ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam membangun sistem pemerintahan yang profesional dan berbasis data.
"Ya, keberadaan SDM statistik yang memadai akan memperkuat fondasi pembangunan daerah. Karena kita sangat berkepentingan memiliki tenaga statistisi yang andal. Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan formasi, tetapi juga untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil didukung data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Staf Ahli Bupati Andris Wasono usai Rapat usulan kerja sama dengan Politeknik Statistika STIS Jakarta di Kantor Bupati, Jumat (5/12/2025).
Sedangkan Kepala Bagian Kerjasama Setdakab Bengkalis, Dian Rahmadhany, juga memaparkan bahwa kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari kebutuhan peningkatan kapasitas SDM di bidang statistik pada perangkat daerah Kabupaten Bengkalis.
Dian menjelaskan, kebutuhan tenaga fungsional statistisi yang kompeten dan profesional semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sementara itu, ketersediaan SDM dengan kompetensi statistik masih terbatas, sehingga diperlukan langkah strategis melalui pola pembibitan.
“Melalui pola pembibitan di Politeknik Statistika STIS, kita berharap putra-putri daerah Bengkalis dapat mengikuti pendidikan kedinasan yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Setelah lulus, mereka dapat kembali mengabdi dan memperkuat formasi jabatan fungsional Statistisi di lingkungan Pemkab Bengkalis,” terang Dian.
Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Muda, Ners Diah Tantri Kusumaningtiyas, turut memaparkan mekanisme kerja sama pola pembibitan berdasarkan ketentuan Politeknik Statistika STIS.
Ia menjelaskan, bahwa pola pembibitan merupakan jalur penerimaan mahasiswa yang dilakukan melalui kerja sama resmi antara Pemda dan STIS untuk memenuhi kebutuhan ASN di daerah.
"Prosesnya meliputi pengajuan usulan formasi, penandatanganan kesepakatan kerja sama, pengajuan izin prinsip ke KemenPAN-RB, hingga pelaksanaan seleksi dan pendidikan oleh STIS," jelasnya.
Tantri juga menyampaikan, melalui pola pembibitan ini, pemerintah daerah memiliki kewajiban menyiapkan pembiayaan pendidikan sesuai ketentuan, mengurus formasi CPNS bagi lulusan, serta memastikan penerimaan kembali putra-putri daerah setelah mereka menyelesaikan pendidikan.
Ia menegaskan, bahwa pola pembibitan akan mendukung penguatan tata kelola data daerah karena lulusan STIS dibekali kompetensi statistik dan komputasi statistik yang sangat diperlukan dalam perencanaan pembangunan.
Editor : M. Erizal