BENGKALIS (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait usulan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi di Ruang Rapat Hang Tuah Lantai II Kantor Bupati Bengkalis, Jumat (22/5).
FGD tersebut dipimpin langsung Wakil Bupati Bengkalis H Bagus Santoso didampingi Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Bengkalis Hadi Prasetyo, Sekretaris Dinas Pendidikan Muthu Saily, Dewan Pendidikan Kabupaten Bengkalis, Sekretaris Bappeda Syahrudin, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.
Juga dihadiri perwakilan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Riau Safwan Mahendra dan Agustina Eka Saputri, Direktorat SMA Kemendikdasmen Oky Setyawan, serta Tim Ahli Direktorat SMA Kemendikdasmen Kiki Rachmat.
Baca Juga: Pastikan Pasokan Bahan Pokok Aman Jelang Iduladha
Kadisdik Bengkalis Hadi Prasetyo menjelaskan, menindaklanjuti surat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tertanggal 20 Februari 2026 yang ditandatangani Prof Abdul Mu’ti terkait dukungan pendidikan dalam program Sekolah Nasional Terintegrasi, Pemkab Bengkalis melalui surat Bupati Bengkalis tertanggal 3 Maret 2026 telah mengusulkan sejumlah potensi lokasi pembangunan sekolah dimaksud.
”Dalam usulan itu terdapat lima calon lokasi, yakni di Kecamatan Bengkalis, Bantan, Bukit Batu, Mandau dan Pinggir,” jelas Hadi.
Baca Juga: Karyawati Salah Satu Ritel di Duri Bengkalis Diduga Jadi Korban Kekerasan Seksual Atasannya
Ia menambahkan, dari lima lokasi yang diusulkan, Kecamatan Bengkalis menjadi perhatian pihak kementerian. Tim verifikasi dari kementerian bersama pihak terkait juga telah melakukan peninjauan lapangan terhadap calon lokasi pembangunan sekolah tersebut.
”Untuk Kabupaten Bengkalis sendiri mengambil pola konsolidasi dalam pengembangan Sekolah Nasional Terintegrasi,” tambahnya.
Baca Juga: Bengkalis Juara 1 Lomba Pantun Malay Youth Summit, Ketua DPRD Riau Kaderismanto Beri Ucapan Selamat
Sementara itu, Safwan Mahendra dari BPMP Riau memaparkan bahwa Sekolah Nasional Terintegrasi merupakan konsep pendidikan terpadu yang menggabungkan jenjang SD, SMP dan SMA dalam satu sistem manajemen dan tata kelola pendidikan.
Menurutnya, pemerintah daerah diminta menyediakan lahan sekitar 20 hingga 32 hektare sebagai kawasan pendidikan terpadu bertaraf internasional. ”Seluruh jenjang pendidikan nantinya berada dalam satu manajemen yang dipimpin seorang direktur dan membawahi kepala sekolah pada masing-masing jenjang pendidikan,” terang Safwan.(ifr/ksm)
Editor : Arif Oktafian