JAKARTA (RP) - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng menegaskan pembangunan venues PON XVIII 2012 Riau harus terus digesa, terutama tujuh venues yang belum rampung.
Sejauh ini, pria asal Makassar ini kembali menyatakan tak perlu dilakukan penundaan. Menpora yakin semua sarana dan prasarana olahraga multiiven empat tahunan itu akan siap menjelang pembukaan pada 9 September mendatang.
Hal itu dikatakan Andi usai menerima laporan resmi dari Ketua KONI Pusat Tono Suratman di Kantor Kemenpora, Selasa (5/6).
‘’Progres persiapan PON saat ini terus berjalan. Dari 52 venue, sebagian besar sudah selesai bahkan sudah diujicobakan dan dalam tahap finishing. Target kita sebelum iven PON dimulai seluruh venue sudah selesai, sehingga tidak perlu ada penundaan,’’ ujar Andi didampingi Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kemenpora Djoko Pekik Irianto.
Menurut laporan dari KONI, kata Andi, dari 52 venue yang disiapkan untuk PON, tujuh di antaranya memang masih menyangsikan dengan progres yang relatif rendah, di bawah 60 persen, yakni venue boling, wushu, sepaktakraw, gulat, futsal, baseball/softball dan biliar, sehingga perlu digesa pembangunannya.
‘’Insya Allah PON dapat dimulai tepat waktu dan menjadi peningkatan prestasi di berbagai ajang olahraga. Kami tetap mendorong untuk menyelesaikan semuanya. Bersama KONI akan meninjau terus progress-nya dari waktu ke waktu seluruh persiapan itu,’’ tegasnya lagi.
Kendati demikian, lanjut Andi, pihaknya telah mengantisipasi kemungkinan terburuk sebagai alternatif lain jika ketujuh venue itu tidak selesai. Misalnya, venue boling yang sedang dibangun dapat diantisipasi dengan menggunakan bangunan lama yang masih berfungsi dengan baik.
‘’Begitu juga venue wushu, sepaktakraw, gulat, futsal, baseball dan biliar yang bisa dicarikan alternatif-alternatif lain, sehingga bisa terlaksana tanpa menganggu penyelenggaran PON secara keseluruhan,’’ terang Andi sembari menegaskan semua pertandingan dilaksanakan di Provinsi Riau.
Dalam waktu dekat, tambah Andi, Menko Kesra Agung Laksono akan mengundang Gubernur Riau, PB PON, KONI, KOI dan Kemenpora untuk membicarakan lebih lanjut, terutama soal tujuh venue tersebut.
‘’Jadi nanti Gubernur Riau dan jajaran akan melaporkan lebih detail dan lengkap lagi terutama yang krusial-krusial itu, bagaimana rencananya, tahapannya dan solusinya akan kita bicarakan bersama-sama,’’ pungkas Andi.
Di bagian lain, Wakil Gubernur Riau HR Mambang Mit optimis pelaksanaan PON bisa berjalan sesuai jadwal.
‘’Meskipun banyak permasalahan yang muncul, namun kita tetap optimis PON di Riau dapat digelar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Untuk itu dukungan berbagai pihak sangat diperlukan dalam melaksanakan amanah tersebut,’’ harap nya.
PB PON Laporkan Kondisi Riil
Di bagian lain, Pengurus Besar (PB) PON dalam pekan ini siap bertemu pemerintah pusat untuk melaporkan kondisi riil perkembangan persiapan PON XVIII.
‘’Bersama Ketua Umum (Gubri, red) pekan ini kita akan bertemu dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kemenpora dan pihak KONI untuk melaporkan secara berkala tentang kondisi persiapan PON Riau,’’ sebut Ketua Harian PB PON, Syamsurizal saat ditemui Riau Pos, Senin (4/6) kemarin di ruangannya.
Menurutnya, permasalahan tentang kondisi terkini persiapan PON memang perlu intervensi pemerintah pusat agar ada solusi terbaik demi menggesa persiapan supaya bisa dilaksanakan tepat waktu. Syamsurizal menambahkan, pihaknya juga akan mempertanyakan janji pusat pada awal 2012 lalu yang siap membantu penambahan anggaran biaya persiapan PON.
‘’Yang paling utama kita meminta janji pusat yang siap membantu tambahan anggaran biaya PON, sekitar Rp200 miliar kurang lebih masih ada dan kita akan tagih,’’ tambahnya.
Terhalangnya beberapa pendanaan karena pembahasan APBD Perubahan 2012 tertunda, lanjutnya, juga akan menjadi bahan laporan. Termasuk pengadaan peralatan dari 39 cabor yang dipertandingkan dan beberapa keperluan 13 bidang di PB PON.
‘’Seluruh bidang yang ada di PB PON sudah stand by dan siap menggesa pelaksanaan, baik bidang akomodasi, transportasi, konsumsi, bidang pertandingan dan kondisi venue tetap kita jalankan semaksimal mungkin,’’ lanjutnya.
Lebih jauh Syamsurizal menjelaska, dari segi teknis dan non teknis, ia tidak bisa mengalkulasikan secara pasti berapa persen sudah selesai dan berapa persen pula yang dibutuhkan bantuan pusat untuk menyelesaikan yang tersisa.
‘’Dengan belum adanya dana dan belum bisanya mengucur anggaran membuat kita meraba-raba dalam persiapan, sehingga sukar untuk menggesa, namun sebisa mungkin memang kita harapkan bantuan dari pusat dan intervensi tersebut seharusnya bisa jadi lebih bermanfaat dengan sisa waktu yang ada,’’ paparnya.
Di bagian lain, Plt Kepala Dinas Pemuda dan Olahrga Riau Emrizal menyebutkan, keperluan dana menjadi kendala apalagi DPRD belum membahas Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2012.
Sementara tambahan dari anggaran tersebut diharapkan bisa segera dimanfaatkan. ‘’Saat ini tidak serta merta bisa dilaksanakan segera sebab memerlukan payung hukum,’’ imbuh Emrizal.
Menurutnya, memang yang diperlukan sekarang ini adalah penyegeraan proses pengesahan APBD-P. ‘’Makanya kita mengharapkan bisa segera digesa lagi pembahasan untuk kemudian dianggarkan di tingkat DPRD,’’ sebutnya kepada Riau Pos, Selasa (5/6) kemarin.
Sementara itu, salah seorang pengamat ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Prof Dr B Isyandi mengatakan kondisi sekarang ini bisa diibaratkan bagai buah simalakama.
Dimana persiapan Riau untuk menyukseskan PON sangat bergantung pada penambahan dana dari APBD-P dan kalau tidak dikucurkan, persiapan akan terkendala, sementara jika tetap digesa, belum ada payung hukum yang benar-benar bisa memberikan legalitas dalam pengesahan nantinya.
‘’Pemprov dan DPRD harus arif untuk duduk bersama mengkonsultasikan APBD-P tersebut ke BPK selaku pengawas penggunaan anggaran dan Mendagri selaku pihak yang mengesahkan, agar bisa segera disahkan dan digunakan dengan tetap mengikuti aturan yang baik,’’ ungkapnya.
Marwah Riau
Sementara itu, Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) H Tenas Effendy meminta pelaksanaan PON harus didukung secara bersama oleh semua komponen masyarakat Riau. Tenas yang didampingi Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAMR Al azhar menilai pelaksanaan PON ini menjadi tanggungjawab dan marwah Riau.
‘’Sudah seharusnya pelaksanaan PON didukung secara bersama oleh semua komponen masyarakat Riau,’’ ungkap Tenas di Balai Adat Melayu Riau.
LAM Riau juga menyarankan, agar PON dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Terkait adanya persoalan-persoalan hukum, justru jangan terdiam dalam ketakutan.‘’Proses yang ada diserahkan kepada hukum, tapi melanjutkan pekerjaan adalah tanggung jawab bersama,’’ sebut Tenas Effendy.
Al azhar juga mengungkapkan, pelaksanaan PON di Riau sudah menjadi kesepakatan eksekutif dan legislatif yang mencerminkan perwakilan masyarakat Riau ketika memintanya ke pusat. Karena itu, pelaksanaan PON yang sudah di depan mata harus dilakukan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.
Al azhar melihat setidaknya ada beberapa alasan yang bisa dipertimbangkan mengapa LAM Riau menilai kalau pelaksanaan PON harus tetap sesuai jadwalnya di Riau. Pertama, untuk pelaksanaan PON, rakyat Riau sudah cukup berkorban seperti dana APBD yang begitu besar disedot untuk PON. ‘’Kalau masyarakat Riau sudah berkorban seperti itu, akan jadi dua kali korban bagi masyarakat kalau itu tidak dilaksanakan di Riau,’’ ungkapnya.
Alasan kedua, yang meminta menjadi tuan rumah adalah Riau. Kalau sekarang Riau menyatakan tidak sanggup dan tidak siap, ini berkaitan dengan marwah. Orang tidak akan menganggap itu secara individu tapi secara konteks Riau secara keseluruhannya. Proses hukum yang sekarang berlangsung harus dihormati dan dijalankan sampai ada kepastian hukumnya.
Al azhar justru mempertanyakan kenapa mesti takut. Justru ketakutan harus diuraikan dan dicari jalan keluar penyelesaiannya. Tidak ada salahnya Riau belajar dari pelaksanaan PON XVII Kalimantan Timur dan pelaksanaan SEA Games di Palembang Sumatera Selatan yang mendapatkan dukungan Kepres sebagai dukungan payung hukumnya.
‘’Nah kita, kenapa tidak melakukan itu. Bersama-sama meminta dukungan Kepres dalam pelaksanaan PON ini. Karena PON juga agenda nasional,’’ ujarnya.
Bahas KUA-PPAS APBD-P 2012
Sementara itu, Ketua DPRD Riau Drs HM Johar Firdaus MSi menargetkan pembahasan KUA-PPAS APBD Perubahan 2012 di tingkat komisi sudah selesai tanggal 31 Mei 2012. Namun melihat kondisi yang berkembang saat ini, dimana maka target waktu tersebut akan berubah.
Terkait pembangunan venue, kata Johar, masih perlu penambahan anggaran di APBD-P sekitar Rp13 miliar lagi. Sementara Stadion Utama Riau pembangunannya sudah selesai. Namun yang jadi masalah pemerintah berutang dengan kontraktor. ‘’Realisasi fisik sudah mencapai lebih dari 97 persen sementara realisasi keuangan baru 80 persen. Jadi kita masih terutang,’’ ujar Johar.
Sementara mengenai pengunduran jadwal, Johar mengatakan, akan terjadi pembekakan biaya dan rusaknya jadwal dan persiapan atlet. ‘’Kita berharap jadwal yang ditetapkan 9 September bisa tetap terlaksana.
Kalau soal kekurangan dana, bisa saja menggunakan dana cadangan yang sudah dianggarkan setiap tahun Rp100 miliar hingga akhir 2011 dengan total Rp500 miliar. Hanya saja, kita tak tahu apakah dana tersebut sudah terpakai apa belum,’’ ujar Ketua DPRD Riau Drs HM Johar Firdaus MSi menjawab Riau Pos, Senin (4/6).
Mengenai nasib Perda Nomor: 5/2008 Tentang Pengikatan Anggaran Pembangunan Main Stadium, Johar menjelaskan bahwa Perda tersebut sudah berakhir Desember 2011 dimana jika diteruskan pembahasan akan membahayakan semua pihak. Meski begitu, DPRD telah meminta pihak Pemprov untuk membentuk tim khusus guna mempelajari ketentuan hukum jika Perda tersebut direvisi.
‘’Tim khusus Pemprov tersebut sudah terbentuk, dan sudah bekerja, namun sampai sekarang kita belum terima hasilnya. Kita juga menyarankan tim juga berkonsultasi dengan KPK, BPK, LPP, dan semua pihak terkait. Jika memang bisa direvisi, kita akan melakukannya,’’ jelasnya.(yud/rio/egp/ans) Editor : RP Redaksi