JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Climate Policy Initiative (CPI) meluncurkan pembaruan Dasbor Pembiayaan Sektor Ketenagalistrikan Indonesia yang memotret pendanaan di sektor ini selama 2019-2023. Hasilnya, sepanjang 2019-2023, investasi di sektor ketenagalistrikan Indonesia mencapai 38,02 miliar dolar AS, atau rata-rata 7,6 miliar dolar AS per tahun.
Director of CPI Indonesia Tiza Mafira akhir pekan kemarin menyampaikan, realisasi investasi tersebut masih kurang dari setengah kebutuhan tahunan yang mencapai 19,4 miliar dolar AS. Untuk mencapai target iklim nasional pada 2030.
Temuan menarik yang berhasil dirangkum CPI yakni, dari total realisasi tersebut di atas, rata-rata tahunan investasi energi baru terbarukan (EBT) baru menacapai 1,79 miliar dolar AS. Angka ini jauh di bawah kebutuhan investasi tahunan yang sebesar 9,1 miliar dolar AS untuk mencapai target Enhanced NDC.
“Meskipun Indonesia baru saja meluncurkan Second NDC dengan estimasi total kebutuhan investasi mencapai 472,6 miliar dolar AS hingga tahun 2035, tidak ada alokasi sektoral yang secara khusus dilaporkan untuk EBT,” terang Tiza.
Investasi EBT juga lebih rendah dibandingkan rata-rata tahunan investasi bahan bakar fosil yang tercatat yakni sebesar 2,55 miliar dolar AS. Tiza menambahkan, angka investasi di bahan bakar fosil kemungkinan masih lebih besar, sebab ada yang tidak tercatat seperti untuk PLTU captive.
Lebih lanjut Tiza memaparkan, investasi EBT terutama berasal dari sumber domestik (55 persen) dan terpusat pada pembangkit listrik EBT berbasis baseload (panas bumi dan tenaga air). Investasi dari sumber domestik terbagi atas pembiayaan swasta (60,4 persen) dan pembiayaan publik (37 persen).
“Pembiayaan untuk EBT variabel (surya dan angin) mengalami tren peningkatan, dari 0,03 miliar dolar AS pada 2019 menjadi 0,68 miliar dolar AS pada 2023,” katanya.
Cina dan Korsel Pemodal Terbesar Secara keseluruhan, swasta menjadi penggerak utama pembiayaan di sektor ketenagalistrikan dengan kontribusi 73,72 persen. Lebih dari setengahnya atau setara 59,25 persen pembiayaan dialokasikan untuk bahan bakar fosil.
Sumber investasi swasta internasional yang menonjol dalam pembiayaan bahan bakar fosil berasal dari China (2,48 miliar dolar AS) dan Korea Selatan (1,52 miliar dolar AS).
DMO Kaburkan Nilai Riil Investasi Sementara itu, melihat efisiensi portofolio energi PLN, Tiza menjelaskan bahwa sebenarnya biaya operasional pembangkit listrik berbahan bakar fosil per unit produksi cukup tinggi.
Diesel misalnya yang membutuhkan Rp2.541 untuk menghasilkan 1 kWh. Sedangkan gas Rp1.450 per kWh, dan batu bara Rp603 per kWh.
Sebagai pembanding, biaya operasional per unit produksi PLN untuk EBT relatif lebih rendah, antara lain panas bumi (Rp977 per kWh), air (Rp110 per kWh), dan tenaga surya (Rp3.111 per kWh).
Target Iklim Mungkinkah Tercapai? Pada akhirnya, lanjut Tiza, transisi energi Indonesia terus bergerak maju. Namun keberhasilannya tidak hanya bergantung pada seberapa besar investasi yang dapat dimobilisasi. Tetapi juga pada ke mana dan bagaimana investasi tersebut mengalir.(jpg)
Editor : Rindra Yasin