TEMBILAHAN (RIUPOS.CO) -- Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) mengajukan pinjaman sebesar Rp200 miliar, menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Terutama pada kalangan DPRD Inhil.
Sikap kontra atas rencana pinjaman tersebut dinyatakan langsung oleh Ketua Fraksi PDI-P DPRD Inhil, Samino. Secara tegas pihaknya tidak akan menyetujui usulan pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Apalagi tanpa adanya kajian mendalam dan penjelasan komprehensif dari pihak eksekutif.
"Kami kawatir nantinya akan menjadi beban fiskal daerah," kata anggota DPRD Inhil itu, Sabtu (29/11/25). Terlebih, Samino menilai rencana peminjaman ini tidak sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Inhil.
Saran Samino, jika ingin membangun harusnya disesuaikan dengan kondisi anggaran yang ada. Dengan catatan, tetap mendahulukan program-program prioritas yang sejalan dengan Program Provinsi Riau dan Pusat. "Kami rasa defisit anggaran bukan alasan untuk melakukan pinjaman," tambahnya.
Lebih lanjut, dipaparkan Samino, pinjaman tersebut bukanlah keputusan biasa. Karena memiliki konsekuensi jangka panjang terhadap kondisi keuagan daerah. Sebab, selama beberapa tahun ke depan daerah harus dibebani untuk membayar bunga pinjaman.
"APBD Inhil berpotensi mengalami tekanan besar karena cicilan pinjaman yang diperkirakan mencapai Rp60 miliar per tahun. Utang ini akan dipotong secara otomatis dari dana transfer pusat," terang Samino.
Maka itu, pihaknya memiliki fungsi sebagai mitra pemerintah untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil harus rasional dan sesuai kemampuan keuangan daerah. Karena itu, Samino, meminta Pemkab Inhil membatalkan rencana pinjaman itu.
"Hubungan eksekutif dan legislatif harus dibangun di atas prinsip kemitraan yang sehat dan saling mengingatkan," tutupnya.
Sementara itu Asisten III Setdakab Inhil Fadillah, saat membacakan pidato Bupati Inhil, menyampaikan bahwa pinjaman yang dimaksud bukan untuk menambah beban daerah. Melainkan sebagai investasi jangka panjang yang manfaatnya akan kembali kepada masyarakat. "Melalui meningkatnya kualitas infrastruktur dan layanan publik," urainya.
Editor : Rinaldi