RENGAT (RIAUPOS.CO) -- Warga di sejumlah kecamatan atau jauh dari SPBU dalam wilayah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) mengeluh akibat keterbatasan bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Pasalnya, pembelian BBM subsidi yang sebelumnya menggunakan rekomendasi desa, saat ini tidak lagi dilayani pihak SPBU.
Kondisi itu sudah terjadi sejak beberapa pekan terakhir ini. Bahkan, dengan kondisi itu mengakibatkan harga BBM jenis Pertalite yang biasa digunakan masyarakat menjadi melambung.
Salah seorang warga Desa Kilan Kecamatan Batang Cenaku, Samsu ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa, harga BBM jenis Pertalite di warung atau pengecer sudah mencapai Rp15 ribu hingga Rp16 ribu per liter. Sebelumnya, harga Pertalite hanya 12.500 per liter dan di SPBU hanya Rp10 ribu per liter.
Baca Juga: BBM Naik, Sopir hingga Pengguna Dexlite Mengeluh
"Sejak dua pekan ini, BBM jenis Pertalite di tempat kami sudah mulai terbatas. Kalaupun ada, harganya sudah naik dari biasanya," ujar Samsu, salah seorang warga Desa Kilan Kecamatan Batang Cenaku, Selasa (21/4/2026).
Harga BBM jenis Pertalite untuk wilayah bagian arah ke ujung Desa Kilan seperti Desa Sipang Kecamatan Batang Cenaku, mencapai Rp17 ribu hingga Rp18 ribu per liter. Bahkan, harga BBM jenis Pertalite di daerah paling ujung Kecamatan Batang Cenaku tidak tertutup kemungkinan mencapai lebih Rp20 ribu per liter.
Untuk itu harapnya, kondisi ini hendaknya dapat teratasi dengan cepat. Sehingga warga tidak lagi sulit dan mengeluhkan mahalnya harga BBM jenis Pertalite. Karena tidak mungkin warga mengisi BBM jenis Pertalite ke SPBU dengan waktu tempuh mencapai 30 hingga 45 menit. "Informasinya, saat ini pihak SPBU membutuhkan rekomendasi dari Pemkab Inhu bukan lagi tingkat desa," katanya.
Baca Juga: Antrean Kendaraan Masih Berlangsung di Kuansing, Pengelola SPBU Perketat Penggunaan Barcode
Sementara itu, Manager SPBU di Jalan Lintas Timur Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida, Oxy Maryuanda SE MSI mengatakan, pihaknya tidak melayani rekomendasi desa untuk pembelian BBM subsidi. "Ada pengetatan aturan oleh pemerintah dan BPH Migas untuk memastikan distribusi lebih tepat sasaran," sebut Oxy Maryuanda.
Untuk saat ini katanya, pembelian BBM subsidi harus menggunakan aplikasi XStar. Dimana, aplikasi XStar berbasis website dari BPH Migas untuk mendigitalisasi penerbitan surat rekomendasi pembelian BBM subsidi dan kompensasi Jenis Bahan Bakar Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus (JBT/JBKP).
"JBT/JBKP itu agar lebih transparan dan tepat sasaran. Aplikasi itu memudahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengeluarkan XStar dan konsumen pengguna seperti nelayan, petani serta usaha mikro," ucapnya.
Baca Juga: Rela Antre Berjam-jam Demi 2 Liter Pertalite
Dalam pada itu Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Inhu, Riswidiantoro SE mengatakan bahwa, pihaknya sudah membahas peralihan dari rekomendasi tersebut. "Kemarin kami menggelar sosialisasi sekaligus monitoring dan evaluasi (monev) terkait Peraturan BPH Migas nomor 4/2025 tentang perubahan atas peraturan BPH Migas nomor 2/2024 mengenai penerbitan surat rekomendasi untuk pembelian Jenis BBM Tertentu (JBT/minyak Solar) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP/minyak Pertalite) serta persiapan XStar," sebutnya.
Ia menyebutkan tentang pentingnya surat rekomendasi sebagai dasar pembelian BBM tertentu dan BBM khusus penugasan yang diterbitkan oleh perangkat daerah sesuai dengan bidang masing-masing. Untuk pengeluaran rekomendasi itu tambahnya, masih dilakukan koordinasi dengan pihak BPH Migas. "Sedang koordinasi dengan pihak BPH Migas untuk percepatan akun penerbitan rekomendasi," terangnya.
Editor : Rinaldi