BANGKINANG (RIAUPOS.CO) -- RSUD Bangkinang memastikan pelayanan kesehatan dan ketersediaan obat bagi pasien hingga saat ini masih berjalan normal, meski rumah sakit tersebut menghadapi tunda bayar pengadaan obat yang nilainya diperkirakan mencapai Rp18 miliar.
Direktur RSUD Bangkinang, dr Imawan Hardiman mengatakan, tunggakan tersebut saat ini masih dalam proses verifikasi dan review oleh Inspektorat sehingga nilainya masih bersifat dinamis. "Kalau sampai saat ini, insya Allah belum ada pengaruh terhadap pelayanan maupun ketersediaan obat," kata dr Imawan, Selasa (12/5/2026).
Pernyataan itu disampaikan menanggapi rencana hearing Komisi II DPRD Kampar bersama Dinas Kesehatan dan manajemen RSUD Bangkinang terkait persoalan tunggakan pembayaran obat.
Baca Juga: DPRD Kampar Soroti Tunggakan Obat RSUD Bangkinang Rp18 Miliar, Khawatir Pasokan Terhenti
Menurut Imawan, distribusi obat dari pihak penyedia masih berjalan lancar selama pembayaran tetap dilakukan secara bertahap oleh rumah sakit. "Itu tunda bayar sedang diverifikasi dan di-review oleh Inspektorat. Nilainya sekitar itu," ujarnya.
Ia menegaskan, hingga kini pelayanan kepada pasien belum mengalami gangguan akibat persoalan tersebut. "Kalau kita bayar, aman. Sampai sejauh ini belum ada pengaruh," katanya.
Manajemen RSUD Bangkinang, lanjut dia, terus berupaya melakukan pelunasan kewajiban secara bertahap melalui pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). "Pelunasan dilakukan secara perlahan melalui pendapatan rumah sakit," ucapnya.
Baca Juga: RSUD Arifin Achmad Lakukan Operasi Bypass Jantung Tanpa Alat Pengganti Jantung Sementara
Meski demikian, pihak rumah sakit saat ini masih memprioritaskan pembayaran kewajiban tahun 2026 sambil menunggu hasil review Inspektorat terkait tunggakan sebelumnya. "Kami membayar yang tahun 2026 lebih dulu sambil menunggu review dari Inspektorat," jelasnya.
Selain persoalan tunda bayar pengadaan obat, RSUD Bangkinang juga masih memiliki piutang lama program jaminan kesehatan daerah sebesar sekitar Rp6,1 miliar. Menurut Imawan, piutang tersebut merupakan sisa kewajiban sebelum diberlakukannya sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). "Dulu sempat dicicil. Sekarang tinggal sekitar Rp6,1 miliar," katanya.
Meski menghadapi persoalan keuangan, manajemen RSUD Bangkinang memastikan stabilitas pelayanan kesehatan tetap menjadi prioritas utama. "Yang jelas, untuk ketersediaan obat dan pelayanan sampai sekarang tidak terganggu. Sejauh ini masih bisa kami handle," tegasnya.
Editor : Rinaldi