KAMPAR (RIAUPOS.CO) – Seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Kampar menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2025 untuk dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya.
Meski memberikan persetujuan, masing-masing fraksi menyampaikan berbagai apresiasi, kritik, serta rekomendasi strategis kepada Pemerintah Kabupaten Kampar sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, dan pembangunan.
Pandangan umum fraksi-fraksi tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kampar sebagai bagian dari pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di ruang rapat paripurna DPRD Kampar, Senin (6/7/2026).
Baca Juga: Naik, Harga Kelapa Sawit Mitra Plasma di Riau Pekan Ini Jadi Rp3.859 per Kg
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD I Iib Nursaleh didampingi Ketua DPRD Ahmaf Taridi, Wakil Ketua II Zulpan Azmi.
Rapat paripurna dihadiri Bupati Kampar Ahmad Yuzar, Wakil Bupati Misharti, Sekda dan kepala OPD. Dan anggota DPRD Kampar.
Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicara Ristanto mengapresiasi kinerja pemerintah daerah sekaligus menyampaikan enam catatan strategis. Fraksi ini mendorong optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), termasuk percepatan penerbitan KTP dan dokumen kependudukan lainnya guna meningkatkan pelayanan masyarakat sekaligus mendukung potensi pendapatan daerah.
Baca Juga: RS Awal Bros Group Raih Dua Penghargaan dari Yakes Telkom
Gerindra juga meminta Pemkab Kampar segera melengkapi seluruh persyaratan administrasi pelaksanaan Program Sekolah Rakyat (PSR) agar dapat segera direalisasikan oleh pemerintah pusat. Selain itu, pemerintah daerah diminta lebih aktif mengawasi fluktuasi harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit demi melindungi kepentingan petani.
Pada aspek pengelolaan anggaran, Fraksi Gerindra menilai anggaran konsumsi makan dan minum yang mencapai lebih dari Rp20 miliar perlu dievaluasi agar dapat dialihkan untuk kebutuhan yang lebih prioritas seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan masyarakat. Berdasarkan hasil rapat internal fraksi, Gerindra menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025.
Sementara itu, Fraksi Partai Golkar melalui juru bicara Jordan Saragih menilai pelaksanaan APBD 2025 secara umum telah berjalan sesuai kebijakan yang ditetapkan dan mengapresiasi langkah efisiensi belanja yang dilakukan pemerintah daerah.
Namun, Fraksi Golkar menyoroti masih terbatasnya transparansi informasi keuangan daerah, khususnya terkait penerimaan pajak dan retribusi daerah yang dinilai belum dipublikasikan secara rinci. Fraksi meminta pemerintah melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait meningkatkan keterbukaan informasi melalui website resmi pemerintah.
Golkar juga meminta penjelasan mengenai selisih antara target pendapatan sebesar Rp3,020 triliun dengan realisasi sekitar Rp2,936 triliun, serta realisasi belanja sebesar Rp2,916 triliun dari anggaran Rp3,092 triliun. Selain itu, fraksi mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi pajak dan retribusi, perbaikan sarana pendidikan, penempatan pejabat berdasarkan kompetensi, menghindari rangkap jabatan, serta mempercepat pengisian jabatan definitif Sekretaris DPRD Kabupaten Kampar.
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) melalui juru bicara Idris menegaskan pentingnya penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). PAN mencatat realisasi pendapatan daerah sebesar sekitar Rp2,936 triliun dari target Rp3,020 triliun dan mendorong pemerintah mengoptimalkan sumber-sumber PAD melalui pajak, retribusi, pengelolaan aset daerah, serta peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Baca Juga: Bonus Atlet PON dan Peparnas 2024 Tak Kunjung Cair, Jawaban Kadispora Riau: "Wallahu A'lam Bishawab"
Fraksi PAN juga meminta pemerintah memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Riau untuk memperoleh tambahan anggaran pembangunan. Dalam bidang belanja, PAN menekankan pentingnya penggunaan anggaran secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Selain itu, PAN merekomendasikan peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, penyediaan tenaga medis dan obat-obatan, penguatan pencegahan penyalahgunaan narkotika, pengembangan sektor unggulan seperti kelapa sawit, karet, gambir, kakao, pertanian, hortikultura, perikanan, pertambangan, serta optimalisasi pengelolaan aset daerah. Fraksi PAN juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap proyek pembangunan yang belum selesai hingga akhir tahun anggaran.
Fraksi Partai NasDem melalui juru bicara Eko Sutrisno mengapresiasi meningkatnya realisasi pendapatan daerah di berbagai sektor selama Tahun Anggaran 2025 yang dinilai menunjukkan peningkatan kemandirian daerah.
Baca Juga: Terdakwa Korupsi Meninggal Dunia usai 3 Hari Dakwaan Dibacakan
Meski demikian, NasDem menilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kampar yang masih berada pada peringkat kelima perlu mendapat perhatian serius. Fraksi meminta OPD terkait meningkatkan kinerja pada sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang berpengaruh terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.
NasDem juga meminta pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap kondisi pasar-pasar tradisional sebagai bagian dari penguatan ekonomi masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Fraksi NasDem menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.
Berbeda dengan fraksi lainnya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui juru bicara Reza Pahlevi tidak menyampaikan catatan khusus terhadap Ranperda tersebut. PKB lebih banyak memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Kabupaten Kampar di bawah kepemimpinan Bupati Ahmad Yuzar dan Wakil Bupati Misardi.
Baca Juga: Iran Lanjutkan Perundingan dengan AS usai Pemakaman Khamenei
PKB mengapresiasi pembangunan jalan yang menghubungkan tiga desa, penerapan manajemen talenta berbasis sistem merit bagi aparatur sipil negara, serta komitmen pemerintah membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Meski demikian, PKB mengingatkan agar komitmen pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme terus menjadi landasan dalam seluruh penyelenggaraan pemerintahan. Fraksi PKB juga menegaskan komitmennya mengawal seluruh program pemerintah daerah dan secara resmi menerima Ranperda untuk dibahas lebih lanjut.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui Rinaldo Saputra mengapresiasi capaian pembangunan daerah, di antaranya pertumbuhan ekonomi sebesar 7,697 persen, tingkat kemiskinan 6,29 persen, dan tingkat pengangguran terbuka 4,57 persen.
Baca Juga: OPEC+ Sepakati Kenaikan Produksi, Harga Minyak Mentah Dunia Bergerak Turun
Namun, PPP mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Fraksi ini mendorong percepatan transformasi ekonomi melalui hilirisasi komoditas unggulan, pembangunan desa produktif, penguatan BUMDes, peningkatan kualitas sumber daya manusia, investasi yang berkualitas, penguatan UMKM, serta reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis digital.
PPP juga menyoroti kondisi infrastruktur jalan kabupaten yang belum sepenuhnya mantap karena dinilai berdampak terhadap aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan masyarakat. Berdasarkan hasil rapat internal, Fraksi PPP menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda untuk dibahas pada tahapan berikutnya.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara Azhari mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kampar mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Baca Juga: Harga Emas Antam Naik Rp19.000
PDIP kemudian menyampaikan empat catatan strategis. Pertama, pemerintah diminta meningkatkan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) melalui pemerataan akses pendidikan, termasuk memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau terkait penyediaan sekolah menengah atas di wilayah terpencil.
Kedua, pemerintah diminta memberikan penjelasan mengenai besarnya nilai piutang daerah yang mencapai sekitar Rp374 miliar.
Ketiga, PDIP mengapresiasi meningkatnya kontribusi sejumlah BUMD terhadap PAD, namun meminta pemerintah terus melakukan pembenahan terhadap BUMD yang belum memberikan kontribusi optimal.
Baca Juga: Investasi di KEK Tembus Rp353,3 T
Keempat, fraksi menyoroti kerusakan jalan di kawasan Tapung Raya dan meminta Pemerintah Kabupaten Kampar meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau maupun pemerintah pusat agar percepatan pembangunan infrastruktur dapat dilakukan melalui berbagai skema pendanaan, termasuk usulan peningkatan status jalan maupun program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah.
Menutup rapat paripurna, pimpinan sidang menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi atas pandangan umum yang telah disampaikan. (kom)
Editor : M. Erizal