PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Suasana Rapat Koordinasi bersama Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendadak mencair sekaligus tegang ketika Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, beberkan sederet persoalan yang membelit daerahnya.
Dalam forum resmi yang digelar di Ruang Melati Lantai Tiga, Kantor Gubernur Riau, Muzamil tak segan menumpahkan unek-uneknya di hadapan Wamendagri, Gubernur Riau Abdul Wahid, dan Wakil Gubernur SF Hariyanto, Kamis (16/10/2025) siang.
Ia menyoroti langsung pembangunan yang tersendat, transfer keuangan daerah yang mengecil, dan inflasi di wilayah perbatasan yang tak terkendali.
“Kami di Kepulauan Meranti ini bukan tidak mau berbenah, tapi ruang fiskal kami makin sempit. Infrastruktur dasar banyak yang belum tersentuh, dan transfer pusat terus berkurang. Kalau begini terus, bagaimana kami bisa mengejar ketertinggalan?” tegas Muzamil, yang langsung menarik perhatian seluruh peserta rapat.
Lebih jauh, Muzamil menyoroti kondisi ekonomi Meranti yang kian menantang. Pertumbuhan ekonomi daerah hanya 2,95 persen terendah di Riau, karena rantai distribusi logistik yang panjang dan biaya transportasi yang mencekik.
“Kami ini daerah perbatasan, Pak Wamen. Ironisnya, harga barang dari luar negeri justru lebih murah dibanding dari daratan sendiri. Bayangkan, untuk sembako saja kami harus bayar ongkos distribusi berlapis-lapis. Itulah sebabnya inflasi di Meranti paling tinggi di Riau,” keluhnya.
Untuk itu menegaskan bahwa perdagangan lintas batas harus jadi perhatian serius pemerintah pusat. Menurutnya, tanpa kebijakan afirmatif, daerah perbatasan seperti Meranti akan terus menjadi penonton dalam arus ekonomi nasional.
“Kami tidak minta istimewa, kami hanya minta adil. Kalau pusat mau bicara pertumbuhan ekonomi, tolong lihat juga daerah-daerah yang jalannya rusak, dermaganya hancur, dan kapal barangnya cuma datang seminggu sekali,” ujarnya tajam.
Sementara itu, Wamendagri Bima Arya mengakui kondisi ekonomi nasional secara umum masih positif dengan pertumbuhan tinggi. Namun ia juga mengingatkan bahwa ketergantungan berlebihan pada sektor migas tidak menjamin kesejahteraan daerah.
“Pertumbuhan nasional memang baik, tapi kita tidak bisa menutup mata pada ketimpangan daerah. Justru daerah seperti Meranti harus menjadi fokus perhatian dalam kebijakan fiskal ke depan,” katanya menanggapi paparan Wabup Meranti.
Dalam rapat tersebut, Gubernur Riau Abdul Wahid turut melaporkan bahwa realisasi APBD Riau 2025 baru mencapai 64 persen dan terus diupayakan percepatannya.
Ia berharap masukan para kepala daerah, termasuk dari Wabup Meranti, dapat menjadi alarm bagi pemerintah pusat untuk memperbaiki mekanisme transfer dan percepatan realisasi pembangunan.
Editor : M. Erizal