SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengakui masih menghadapi persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan.
Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten Kepulauan Meranti yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tercatat masih rendah, kondisi ini disebut sebagai imbas dari kasus korupsi yang sempat mencoreng daerah ini pada masa lalu.
Pengakuan tersebut disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharuddin. Ia menegaskan rendahnya skor SPI menjadi peringatan keras bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan menyeluruh, bukan sekadar pernyataan komitmen.
“Nilai SPI kita memang masih rendah. Ini tidak bisa dipungkiri dan menjadi cerminan bahwa masih ada pekerjaan besar yang harus dibereskan, apalagi Meranti pernah menghadapi kasus korupsi sebelumnya,” ujar Muzamil, Rabu (17/12/2025).
Menurutnya, pemerintah daerah saat ini berupaya memutus mata rantai praktik koruptif melalui langkah-langkah struktural di dalam birokrasi. Salah satu instrumen yang digunakan adalah evaluasi kinerja pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan secara berkala dan terukur.
“Mutasi dan rotasi jabatan bukan sekadar formalitas. Itu bagian dari evaluasi kinerja dan upaya menutup celah-celah yang berpotensi disalahgunakan,” tegasnya.
Selain pembenahan struktur, pengawasan terhadap kedisiplinan ASN juga diperketat. Muzamil menyebutkan, penguatan integritas aparatur menjadi fokus utama untuk mencegah terulangnya praktik penyimpangan yang berdampak pada keuangan daerah dan kepercayaan publik.
“Kami menekankan agar ASN tidak hanya patuh secara administratif, tetapi juga memiliki kesadaran integritas. Penyimpangan sekecil apa pun bisa berujung pada masalah besar,” katanya.
Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak akan bersikap toleran terhadap tindakan yang merugikan keuangan negara. Setiap indikasi pelanggaran akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.
“Tidak ada ruang kompromi terhadap korupsi. Pembenahan ini kami lakukan agar pemerintahan berjalan lebih bersih, transparan, dan akuntabel, sekaligus memperbaiki kepercayaan publik yang sempat tergerus,” pungkas Muzamil.
Editor : M. Erizal