SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) - Ancaman abrasi di Pulau Rangsang kembali mendapat perhatian pemerintah pusat. Rombongan (BNPP) RI melakukan peninjauan langsung ke Kecamatan Rangsang Barat dan Rangsang Pesisir, Jumat (13/2/2026), guna melihat kondisi terkini wilayah pesisir yang terus tergerus.
Kunjungan tersebut didampingi Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Kepulauan Meranti, Tengku Arifin, mewakili Bupati Kepulauan Meranti.
Lokasi pertama yang disambangi adalah Desa Anak Setatah, Kecamatan Rangsang Barat. Kepala Bagian Perbatasan Setdakab Kepulauan Meranti, Gilang Wana Wijaya, memaparkan bahwa sekitar 128 hektare sawah di desa itu hanya terlindungi tanggul yang berbatasan langsung dengan laut.
Jika tanggul tersebut rusak atau jebol, air asin dikhawatirkan akan masuk dan merusak areal pertanian warga.
Menurut Gilang, garis pantai desa tersebut mencapai kurang lebih 5 kilometer. Dari jumlah itu, sekitar 3,5 kilometer telah ditanami mangrove sebagai upaya alami menahan abrasi. Namun, masih tersisa sekitar 1,5 kilometer di kawasan persawahan yang rawan terdampak.
“Upaya penanaman mangrove sudah dilakukan berulang kali, tetapi saat musim angin utara dan gelombang tinggi pada akhir tahun, tanaman yang masih muda kerap hanyut,” ujarnya.
Ia menilai pembangunan struktur pengaman seperti batu bronjong atau pemecah ombak menjadi solusi yang lebih permanen untuk melindungi lahan produktif tersebut.
Peninjauan kemudian berlanjut ke Desa Kedabu Rapat dan Desa Tanah Merah di Kecamatan Rangsang Pesisir.
Camat Rangsang Pesisir, Syaherullah, menjelaskan bahwa setiap akhir tahun, abrasi kerap diperparah angin kencang dan gelombang tinggi. Pada Desember lalu, longsor pantai dilaporkan mencapai sekitar 10 meter di beberapa titik.
Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara BNPP, Siti Metrianda Akuan, menyampaikan bahwa penanganan kawasan pesisir sebenarnya telah masuk dalam rencana pembangunan nasional periode 2020–2024.
Namun, karena belum seluruhnya tertangani, masih terdapat titik-titik kritis yang memerlukan perhatian lanjutan.
Ia menegaskan, Pulau Rangsang bersama Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat merupakan kawasan strategis perbatasan yang menjadi prioritas nasional. Selain menyangkut keselamatan masyarakat dan aktivitas ekonomi, persoalan abrasi juga berkaitan langsung dengan batas teritorial negara.
“Kami datang untuk melihat kondisi riil tahun 2026 dan memetakan tingkat keparahan abrasi. Data ini akan menjadi bahan laporan agar penanganannya bisa berlanjut,” ujarnya.
Tengku Arifin menyambut baik kehadiran tim BNPP yang turun langsung ke lapangan. Ia berharap hasil kunjungan tersebut dapat segera ditindaklanjuti melalui dukungan program dan anggaran dari pemerintah pusat.
Menurutnya, kemampuan fiskal daerah terbatas untuk membiayai pembangunan infrastruktur pengamanan pantai yang membutuhkan biaya besar.
Karena itu, sinergi pusat dan daerah dinilai penting agar perlindungan wilayah pesisir di Pulau Rangsang dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
“Kita tidak hanya bicara soal lahan pertanian dan permukiman warga, tetapi juga soal menjaga wilayah perbatasan negara,” tegasnya.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan BNPP turut didampingi sejumlah pejabat di lingkungan Setdakab Kepulauan Meranti, para camat, kepala desa, serta unsur masyarakat setempat. (wir)
Editor : M. Erizal