Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan ASN Tahun 2024 berlangsung keesokan harinya, Kamis 14 Maret 2024 tentang usulan penuntasan ASN tahun 2024 yang digelar bersama beberapa kementerian.
Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan ASN Tahun 2024 terdiri dari Kemenpan RB, Kemendikbudristek, Kementerian Kesehatan dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Masing-masing kementerian memaparkan kondisi dan usulan penuntasan ASN tahun 2024 dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan ASN Tahun 2024 itu.
Kemenpan RB menyampaikan arah kebijakan pengadaan CASN tahun 2024:
Fokus pada pelayanan dasar: Tenaga Guru, Tenaga Kesehatan. Seoptimal mungkin menyelesaikan permasalahan tenaga non ASN di instansi pemerintah. Merekrut talenta-talenta baru (fresh graduate) melalui seleksi CPNS. Mengurangi sedapat mungkin rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital.
Melihat dari Statistik Kelulusan Formasi ASN yang disampaikan Kemenpan RB, keterisian formasi PPPK Guru baru mencapai 78 persen atau sekitar 230.707, sedangkan yang tidak terisi adalah 65.081 dari total 295.788 formasi yang ditetapkan di 513 instansi daerah.
Sedangkan pada tahun 2024, total kebutuhan ASN mencapai 2.302.543, sedangkan usulan yang sudah masuk sebanyak 1.385.815 dari formasi 1.289.824 yang disediakan.
Pemerintah memprioritaskan pemenuhan kebutuhan tenaga guru dengan mengalokasikan 22 persen dari total kebutuhan ASN tahun 2024 untuk tenaga pendidikan di daerah. Bagian inilah yang menjadi target Presiden Joko Widodo dalam mengalokasikan 2,3 juta formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 2024.
Data itu dapat diartikan sebagai kondisi kementerian yang didorong melakukan percepatan, kebut target hingga Desember 2024 sebagai muara akhir penyelesaian ASN, terutama mekanisme seleksi PPPK.
Itu sebabnya daerah-daerah juga didorong untuk memaksimalkan usulan dalam upaya penuntasan pengadaan ASN tahun 2024. Anas yang menyebut pelamar PPPK akan diterima 100 persen, praktiknya tetap akan membagi beban anggaran ke daerah.
Ini karena sumber gaji PPPK ada dua, yakni dari APBN dan APBD. KemenPAN RB memberikan pilihan bagi pemerintah daerah untuk bisa mengangkat tenaga honorer menjadi PPPK paruh waktu atau PPPK penuh waktu.
Daerah yang memiliki anggaran cukup akan mengangkat seluruh pegawai PPPK dengan status PPPK penuh waktu. Sementara itu, daerah yang belum memiliki anggaran cukup akan tetap mengangkat dengan status PPPK paruh waktu. "Jadi baik yang paruh waktu maupun penuh waktu 2,3 juta tadi pasti dapat NIP (Nomor Induk Pegawai)," jelas Azwar Anas.
Kondisi di Kemendikbudristek sampai dengan 2023 telah meluluskan 774.999 guru PPPK. Tahun 2024, 419.146 guru PPPK diusulkan sebagai kuota untuk kebut taget mencapai 1 juta guru terpenuhi.
"Kami melanjutkan pemenuhan kebutuhan guru ASN di sekolah negeri melalui Seleksi Guru PPPK. Adapun kuota yang dipenuhi tahun ini sebanyak 419.146 guru PPPK, sehingga Insya Allah target 1 juta guru terpenuhi," kata Mendikbud Ristek Nadiem Makarim dikutip dari keterangan tertulis.
Dalam Teknis Penyusunan Usulan Prioritas Kebutuhan Tenaga Guru Tahun 2024, berikut usulan Rekomendasi Kemendikburistek dalam upaya penuntasan ASN PPPK
1. Tetap Mengupayakan Penuntasan Lulus PG 2021 (P1)
Dari 14.070 P1 yang terakomodir formasinya pada usulan 2024 sebanyak 11.437, masih tersisa 2.633
Total Instansi yang masih belum menuntaskan P1 ada 30 Instansi
2. Perkembangan Formasi PPPK Pengawas Sekolah
Dibutuhkan 22.531 formasi untuk mengisi kekurangan kebutuhan pengawas sekolah. Tahun 2024 hanya mengisi 18.729 formasi pengawas sekolah jenjang ahli muda.
3. Mengutamakan Formasi bagi Tendik (Tenaga Administrasi Sekolah). Formasi TAS masuk dalam usulan formasi PPPK Teknis
4. Pengadaan Guru Tahun 2024 hanya melalui Mekanisme PPPK. Terdapat 77 Instansi yang mengusulkan CPNS dengan total usulan 11.270. Mengubah usulan dari CPNS menjadi PPPK
5. Tetap menggunakan Dapodik dan database lulusan PPG Kemdikbudristek. Terdapat 179 instansi yang jumlah usulannya melebihi jumlah non ASN yang ada.
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/3/2024) menegaskan pemenuhan jumlah target guru harus dipastikan dapat memenuhi sebaran tenaga pengajar sesuai kebutuhan sejumlah daerah di tanah air.
"Kecukupan secara jumlah saja saya kira belum memecahkan masalah yang dihadapi. Setelah jumlahnya cukup, lebih penting dari itu yang harus dipastikan adalah sebaran guru yang diangkat itu dipastikan sesuai dengan kebutuhan di setiap daerah," ujar Lestari.
Selain ketepatan dalam memenuhi kekurangan jumlah guru di daerah-daerah, ujar Lestari, kualitas guru yang diangkat tersebut juga harus sesuai dengan kebutuhan di daerah tersebut.
Sumber: Pojoksau.id (Jawa Pos Group)
Editor : RP Rinaldi