JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Permintaan ombudsman untuk menunda waktu seleksi aparatur sipil negara (ASN) hingga setelah pilkada serentak terbentur regulasi.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) memastikan tidak mungkin menunda seleksi ASN karena beleid terkait mengatur penyelesaian tenaga non-ASN paling lambat Desember 2024.
Beleid yang dimaksud Undang-Undang Nomor 20/2023. Menurut Men PAN-RB Abdullah Azwar Anas, ombudsman tidak perlu khawatir seleksi ASN akan dijadikan komoditas politik dalam pilkada.
Sebab, lanjut dia, tidak mungkin ada nama-nama baru yang bisa diusulkan pemerintah daerah untuk menjadi ASN. ”Mereka yang bisa diproses adalah yang telah masuk database di BKN (Badan Kepegawaian Nasional, Red),” terangnya.
Apalagi, saat ini tidak diperbolehkan mengangkat tenaga non-ASN. Karena itu, setiap calon kepala daerah tidak lagi bisa mengumbar janji politik pengangkatan ASN. ”Seleksi ASN juga sangat ketat. Bahkan, kami pakai face recognition untuk mencegah joki,” ujarnya.
Terpisah, anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan, boleh saja ombudsman mengusulkan penundaan. Namun, kata dia, usulan itu tentu perlu dikaji secara mendalam.
Sebab, lanjutnya, pendaftaran CASN tentu sudah direncanakan secara matang. Proses pendaftaran pastinya juga sudah dibahas antara BKN dan Kemen PAN-RB.
’’Pendaftaran CASN itu berkaitan dengan hajat hidup orang banyak,’’ beber politikus PAN itu.
Sementara itu, anggota komisi II lainnya Mardani Ali Sera mengatakan, usulan ombudsman merupakan ide yang masuk akal. Apalagi, kata anggota Fraksi PKS DPR RI itu, jika Pj kepala daerah ikut kontestasi dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut. ’’Itu yang dikhawatirkan,’’ ucapnya.
Sumber: JawaPos.com
Editor : M. Erizal