JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang kabinet pertama dengan menteri-menterinya, Rabu (23/10). Rapat perdana itu digelar cukup panjang dengan berbagai arahan dari Prabowo. Salah satunya menyinggung soal program makan bergizi gratis (MBG) dan transformasi kesehatan.
’’Janganlah kita bangga menjadi anggota G20 kalau rakyat kita masih banyak yang miskin. Masih banyak yang lapar,” kata Prabowo dalam pengantar rapat.
Dia ingin semua pembantunya segera bergerak. Program makan bergizi gratis juga harus segera dilaksanakan. Sebab, Badan Gizi Nasional dan anggarannya sudah dibentuk sejak akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Prabowo juga telah melantik Mayor Jenderal TNI (Purn) Lodewyk Pusung untuk membantu Dadan Hindayana. ’’Kepala Badan Gizi Nasional dan semua program K/L untuk siapkan. Segera kita mulai,” katanya kepada seluruh menteri dan kepala lembaga.
Prabowo ingin program tersebut tepat sasaran. Dia menyadari ada beberapa orang yang meragukan program makan bergizi gratis itu. ’’Saya tidak katakan itu bisa selesai dalam satu minggu atau tiga bulan. Tidak ada,” ujar Prabowo.
Dia ingin mengajak kabinetnya untuk menjawab keraguan tersebut. ’’Kita bisa alokasi dana, kita bisa kerahkan sumber daya,” lanjutnya. Prabowo begitu yakin program andalannya saat kampanye itu akan berjalan. ”Yang tidak mendukung hal ini, silakan keluar dari pemerintahan yang saya pimpin,” tegasnya.
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana seusai rapat menyebut, program makan bergizi gratis harus berjalan. Targetnya 2 Januari tahun depan. ”TNI itu salah satu mitra yang bisa membantu kesuksesan program makan bergizi. Mitra yang lain banyak,” ungkapnya.
Dadan menyatakan, penyusunan organisasi lembaganya sudah selesai. Ada empat deputi yang akan membantunya. Itu menambah optimismenya. Penerima makan bergizi gratis itu adalah ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan seluruh anak sekolah se-Indonesia. Anggaran Rp15 ribu/porsi sudah dialokasikan dalam APBN.
Untuk diketahui, program MBG rencananya disalurkan bertahap. Skenarionya, pada tiga bulan pertama, MBG diberikan sebanyak 3 juta porsi. Jumlah itu akan naik dua kali sehingga pada April meningkat sebanyak 6 juta porsi.
Setidaknya ada sekitar 82,9 juta jiwa yang akan mendapat program tersebut. Mulai ibu hamil, ibu menyusui, balita, siswa SD hingga SMA. Harapannya, pemenuhan gizi anak-anak Indonesia lebih terjamin. Sehingga dapat mendukung upaya peningkatan kualitas SDM Indonesia.
Guru Jadi Fokus Kabinet Prabowo
Usai dipanggil Presiden Prabowo Subianto dan rapat bersama pejabat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Mendikdasmen Abdul Mu’ti dan dua wamennya, Atip Latipulhayat dan Fajar Riza Ul Haq menetapkan arah kebijakannya ke depan. Guru jadi salah satu fokus kebijakannya.
Mu’ti menjelaskan, pemenuhan hak pendidikan bagi warga negara jadi hal utama pihaknya. Diakuinya, sudah banyak data yang beredar tentang capaian angka partisipasi kasar (APK) baik untuk pendidikan dasar dan menengah, yang menunjukkan belum seluruh warga negara Indonesia mendapatkan layanan pendidikan.
“Dan strateginya memang kita akan memperbanyak layanan pendidikan, termasuk idealnya adalah layanan pendidikan non-formal,” ujarnya dalam temu media di Jakarta, Rabu (23/10) malam.
Termasuk, peningkatan kualitas sarana-prasarana pendidikan. Mu’ti menyebut, program ini sudah ada dalam anggaran 2025. Dimana, sebagian besar berkaitan dengan rehabilitasi dan pembangunan ruang-ruang kelas baru. “Ini menjadi sangat penting karena kualitas pendidikan itu, termasuk juga kualitas pembelajaran ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana,” sambungnya.
Masalah guru juga jadi perhatiannya. Banyak kebijakan terkait tenaga pendidik yang disampaikan olehnya. Mulai dari peningkatan kualitas guru, penambahan jumlah guru, hingga soal kenaikan gaji.
Mengenai penambahan guru, Sekjen PP Muhammadiyah ini mengaku masih berhitung. Sebab, jumlah guru ini sangat terkait dengan jumlah murid.
Sementara, untuk peningkatan kualitas guru akan dilakukan secara menyeluruh pada semua guru. Namun, ada tiga bidang khusus yang ditugaskan Prabowo untuk ditingkatkan penuh. Pertama, peningkatan kualitas guru matematika. “Karena memang peningkatan kualitas guru matematika ini sangat berkaitan dengan peningkatan kemampuan numerasi di kalangan murid kita, yang memang angkanya belum cukup seperti yang kita harapkan,” paparnya.
Kedua, peningkatan kualitas guru IPA. Di mana, peningkatan kualitas guru ini dinilai sangat berkaitan dengan prioritas pemerintah untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam bidang pendidikan matematika, sains dan teknologi.
Terakhir, peningkatan guru pembimbingan konseling (BK). Mu’ti menjelaskan, peningkatan guru di bidang ini mendesak dilakukan lantaran masih banyaknya angka bullying atau kekerasan di satuan pendidikan. Bahkan, mirisnya, pelakunya sebagian besar siswa dan sebagian lainnya guru. Ataupun kalangan lainnya.
“Karena selama ini kami melihat banyaknya persoalan yang berkaitan dengan kekerasan karena kurangnya konseling yang dilakukan oleh guru. Dan juga keterbatasan guru pembimbingan konseling,” paparnya.
Dalam upaya peningkatan guru BK ini akan dilakukan dalam dua cara. yaitu, penambahan guru BK dan meningkatkan kualitas guru-guru di bidang studi lain. Misalnya, guru pendidikan agama untuk bisa memiliki kemampuan konseling.
“Termasuk di dalamnya juga, kami usahakan nanti kalau dananya, ada pelatihan kepada guru-guru semuanya,” katanya. Hal ini, lanjut dia, berkaitan dengan value education atau pendidikan nilai. Sehingga, pendidikan tidak sekadar bagaimana mengajarkan dan mentransformasikan ilmu tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan nilai dalam setiap bidang mata pelajaran.
Kebijakan terkait guru ini tak hanya sampai di sana. Mu’ti bahkan menyebut akan ada peningkatan gaji dan kesejahteraan guru. “Nah saya belum bisa menyebut angkanya tetapi sudah ada anggarannya di tahun 2025,” ungkapnya.
Menurutnya, ini jadi bagian dari quick wind Prabowo. Mengingat, isu kesejahteraan guru masih menjadi persoalan yang serius. Diakuinya, sempat ada kritik soal tak adanya sertifikasi yang membuat pendapatan guru sangat rendah. Namun, begitu ada sertifikasi yang ada malah peningkatan kredit-kredit kebutuhan yang konsumtif. Bukan peningkatan kualitas pengajar, peningkatan kualitas, dan dedikasi untuk mendidik. Karenanya, harapannya dengan peningkatan kesejahteraan ini akan diikuti dengan semangat untuk mendidik yang meningkat pula.
“Kita ingin peningkatan kesejahteraannya ini berkorelasi dengan peningkatan kualitas, yang harapannya tentu kalau gurunya berkualitas maka proses pembelajarannya juga akan berkualitas,” tuturnya.
Sementara itu, Kemenag di bawah Komando Nasaruddin Umar bakal lebih fokus soal pendidikan. Pasalnya urusan haji dan jaminan produk halal, sudah diambil badan sendiri setingkat kementerian. Saat memimpin rapat pimpinan (rapim) perdana, Nasaruddin menyinggung soal kurikulum. Khususnya yang dijalankan di satuan pendidikan di bawah naungan Kemenag.
Dia menawarkan ide tentang konsep kurikulum pendidikan agama dan keagamaan yang dapat mengajarkan keragamaan Indonesia. Serta mengajarkan sikap saling menghormati di antara perbedaan yang ada. Muatan seperti itu, diharapkan akan dapat meningkatkan toleransi serta kerukunan antar umat beragama.
“Satu isu yang saya akan tawarkan kepada kawan-kawan semua nanti itu adalah bagaimana menciptakan satu konsep kurikulum yang betul-betul meng-Indonesia,” kata mantan Wakil Menteri Agama di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu.
Nasaruddin mengatakan muatan yang khas Indonesia itu tidak hanya pada kurikulum saja. Tetapi juga turunannya. Bahkan sampai wawasan guru yang mengampu pelajaran agama.
Nasaruddin mengatakan dengan muatan kurikulum yang meng-Indonesia itu, diharapkan lembaga pendidikan agama dan keagamaan dapat menciptakan satu kohesi sosial. Kemudian menumbuhkan suasana yang sangat saling menghargai satu sama lain. “Menghargai secara betul-betul,” jelasnya.(lyn/mia/wan/c6/oni/jpg)
Editor : Rindra Yasin