JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan menyelenggarakan Muktamar ke-35 pada Juli-Agustus 2026. Proses pergantian kepemimpinan itu akan didahului oleh Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) pada April 2026.
Warga Nahdlatul Ulama (NU) Khalilur R Abdullah Sahlawiy menyatakan, penyelenggaraan Muktamar ke-35 harus dimulai dari upaya memulihkan kepercayaan. Hal itu dapat dibangun dengan memperbaiki integritas kepemimpinan.
“Krisis integritas pada PBNU saat ini sangat nyata, terutama terkait isu tata kelola haji, mulai dari kuota, katering, pemondokan, hingga pengadaan layanan. Terlepas dari proses hukum yang berjalan, persoalan ini telah berdampak pada persepsi publik,” kata pria yang karib disapa Gus Lilur, Kamis (23/4).
Ia menjelaskan, dalam teori legitimasi Weberian, otoritas kepemimpinan tidak hanya bertumpu pada prosedur formal, tetapi juga pada kepercayaan moral. Karena itu, ia menekankan integritas pemimpin ke depan seharusnya tidak lagi dipertanyakan.
Dengan demikian, secara etis dan organisatoris, pengurus PBNU yang terseret atau terindikasi dalam praktik korupsi tidak memiliki dasar moral yang kuat untuk melanjutkan kepemimpinan pada periode berikutnya.
“Muktamar harus menjadi mekanisme korektif, bukan sekadar mekanisme reproduksi kekuasaan,” tegasnya.
Ia pun menyoroti konsolidasi yang dibangun oleh alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), di antaranya Muhaimin Iskandar hingga Nusron Wahid.
Ia memahami, alumni PMII berhak merebutkan tahta PBNU, tetapi kepemimpinan di PBNU juga mampu diisi oleh pihak-pihak yang berlatar belakang HMI, GMNI, dan organisasi kepemudaan lain.
“Bukan hanya alumni organisasi kepemudaan, bahkan semua umat Islam yang non NU, jika mau masuk NU, juga bisa mengisi jajaran PBNU. Pun, orang non muslim, jika ia masuk Islam, lalu masuk NU, harus dibolehkan masuk jajaran PBNU,” cetusnya.
Oleh karena itu, Gus Lilur menyuarakan kepemimpinan PBNU ke depan harus diisi oleh orang-orang yang memiliki integritas, sehingga tidak tercemar dengan prilaku korupsi. “Abuktor atau asal bukan koruptor harus dimaknai sebagai standar minimum dalam proses Muktamar,” tuturnya.
Lebih lanjut, Gus Lilur menyatakan bahwa Muktamar NU 2026 harus menjadi titik balik. Proses pergantian kepemimpinan itu harus digunakan untuk memulihkan kepercayaan publik, mengangkat nilai-nilai organisasi, dan memastikan bahwa NU tidak lagi menjadi alat kepentingan sempit.
“Jika momentum ini tidak dimanfaatkan, maka NU berisiko kehilangan basis moral yang selama ini menjadi kekuatannya. Karena itu, sebelum membicarakan siapa yang akan memimpin, NU perlu memastikan satu hal, bahwa kepemimpinan itu bersih,” pungkasnya.(jpg)
Editor : Arif Oktafian