JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan membentuk tim untuk membantu Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mengawasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah di Indonesia. Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan tim pengawas berasal dari jajaran Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di seluruh kabupaten dan kota.
“Di lapangan saya punya banyak orang di seluruh kabupaten kota. Dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan dari yang lain-lain. DJKN juga banyak. Nanti akan kita bentuk tim untuk monitor di seluruh kabupaten kota seperti apa,” ujar Purbaya dalam jumpa media di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (26/6).
Purbaya mengatakan, pembentukan tim tersebut dilakukan setelah adanya keluhan dari Kepala BGN yang merasa kesulitan akan pengawasan pelaksanaan program MBG di daerah.
“Saya bilang kalau begitu yang mengawasi di daerah-daerah biar Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Mereka (BGN) setuju,” ujarnya.
Lanjutnya, berdasarkan permintaan Kepala BGN, Pemerintah akan melakukan pemangkasan anggaran MBG. Sebagai informasi, permintaan tersebut disampaikan langsung oleh kepala BGN saat melakukan pertemuan dengan jajaran pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Kamis, (25/6).
“KemarIn saya ketemu Kepala BGN. Dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN,” ucapnya. Ia menjelaskan, nantinya anggaran untuk program MBG akan menurun signifikan dari yang ditetapkan di awal sebesar Rp335 triliun.
Meski begitu ia tidak merinci potensi pemotongan atau penghematan anggaran untuk program MBG. “Saya pikir cukup signifikan. Tapi nanti biar kepala BGN yang mengumumkan,” ujarnya.
Baca Juga: Efisiensi hingga Rp45 Miliar, Plt Gubri: MBG Tidak Berpengaruh pada Penurunan Retribusi Daerah
Sebagai informasi, total alokasi anggaran untuk Program MBG sepanjang 2026 ini tercatat Rp335 triliun, artinya belanja untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut baru terealisasi 26,3 persen hingga bulan Mei 2026.
Keresahan Mitra BGN
Sebagai ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG yang bertanggung jawab mengevaluasi pelaksanaan program prioritas tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memahami keresahan para mitra BGN. Dia berjanji akan memfasilitasi mereka untuk duduk bersama untuk membahas persoalan di lapangan dan mencari solusinya.
Keterangan itu disampaikan oleh Menko Zulhas saat bertemu dengan Presidium Mitra MBG di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, pada Kamis (25/6). Dalam kesempatan itu, dia menyampaikan bahwa pihaknya mengerti dan memahami pengorbanan para mitra BGN dalam ikhtiar menyukseskan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
”Saya tahu keresahan para mitra, mitra sudah banyak yang berkorban. Semua laporan pasti akan dicek dan ditinjau. Mitra diminta menunggu karena kami juga sedang membangun komunikasi dengan kepala BGN yang baru,” ungkap Zulhas dikutip dari keterangan resmi pada Jumat (26/6).
Agar semua pihak bisa menyampaikan pandangannya, Zulhas memastikan bahwa pihaknya akan memfasilitasi Presidium Mitra MBG untuk duduk bersama dalam forum koordinasi dengan BGN dan semua pihak terkait. Tujuannya agar persoalan yang dirasakan pelaksana di lapangan bisa dicarikan solusi sehingga pelaksanaan program tersebut semakin baik.
”Nanti Presidium akan kami undang dalam rapat koordinasi terbatas bersama BGN dan stakeholder terkait agar berbagai persoalan di lapangan dapat dibahas dan dicarikan solusi,” kata dia.
Dalam pertemuan dengan Zulhas, turut hadir beberapa perwakilan organisasi mitra MBG yang tergabung dalam presidium tersebut, Diantaranya DPP Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi), Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas (HMD GEMAS), Asosiasi Pangan Gizi Indonesia Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (APGI3T), Relawan Masyarakat Bersatu Gotong Royong (REL MBG), dan Aliansi Pemantau Program Badan Gizi Nasional (APPBGN).
Selain itu, turut hadir perwakilan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Mereka menyampaikan beberapa aspirasi seperti perlunya pelibatan mitra dalam penyusunan kebijakan, evaluasi kebijakan moratorium, perlindungan hukum, kepastian usaha, serta penguatan komunikasi antara BGN dengan para mitra sebagai pelaksana program di lapangan. Mengingat peran mereka juga besar.
”Awalnya BGN berencana membangun dapur dengan biaya sekitar Rp4 miliar per unit menggunakan APBN. Namun, dengan keterlibatan mitra, negara dapat menghemat anggaran sangat besar. Jika dikalikan dengan target 27.820 dapur, potensi penghematan mencapai sekitar Rp111,28 triliun,” ucap Alven Stony yang mewakili DPP Gapembi.
Karena itu, Alven menilai para mitra perlu dilibatkan dalam dalam forum rapat, diskusi, maupun perumusan kebijakan bersama BGN. Dia menyampaikan bahwa keterlibatan mitra akan membuka jalur komunikasi yang efektif antara BGN dan pelaksana program di lapangan. Selain itu, persoalan yang dirasakan langsung di lapangan juga akan diketahui secara lebih klir.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum APGI3T Herwil Junaidi mengungkapkan, MBG sudah memberikan dampak ekonomi yang signifikan, baik di wilayah perkotaan maupun kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Sayangnya sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah terpencil mengalami keterlambatan operasional akibat kebijakan baru.
”Kami berharap kebijakan yang diterbitkan tidak justru menghambat percepatan pelaksanaan program di daerah 3T. Wilayah-wilayah ini memerlukan perhatian dan perlakuan khusus,” ujarnya.
Sementara itu, M. Nurkhoiron dan Ai Rahmawati sebagai perwakilan dari PBNU menyampaikan bahwa organisasinya berkomitmen mengembangkan 1.000 titik dapur MBG melalui kerja sama dengan BGN. Namun sampai saat ini baru 214 dapur pesantren yang beroperasi. Di saat bersamaan, lebih dari 130 dapur masih berhadapan dengan berbagai kendala.
”Padahal target kami dalam satu tahun ini adalah merealisasikan harapan Presiden Prabowo Subianto agar 1.000 SPPG di lingkungan pesantren PBNU dapat segera beroperasi. Tantangan terbesar saat ini masih pada aspek koordinasi dan komunikasi dengan BGN,” kata Khoiron.(das)
Editor : Bayu Saputra