JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti terus mendorong pemerintah pusat mempercepat realisasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Tanjung Kedabu di Pulau Rangsang. Salah satu langkah yang kini dikejar adalah mempercepat penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan tersebut.
Upaya itu dilakukan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin dengan mendatangi Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI di Jakarta, Rabu (8/9). Dalam pertemuan tersebut, ia menyampaikan langsung kebutuhan percepatan pembangunan kawasan perbatasan kepada Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama BNPP RI Budi Setyono, didampingi Perencana Ahli Madya Aini Febriana.
Muzamil menilai keberadaan PLBN bukan lagi sekadar rencana pembangunan infrastruktur. Bagi masyarakat Pulau Rangsang, fasilitas tersebut berkaitan dengan akses pelayanan, aktivitas lintas batas, keamanan sekaligus peluang pertumbuhan ekonomi.
Baca Juga: Penasihat Hukum Terdakwa Minta Jokowi Dihadirkan Sidang Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
”Percepatan pembangunan PLBN ini sangat penting bagi masyarakat perbatasan. Karena itu, kami mendorong dukungan pemerintah pusat untuk menyelesaikan tahapan yang masih menjadi kendala,” kata Muzamil.
Menurutnya, salah satu persoalan yang harus segera diselesaikan adalah RDTR Pusat Pelayanan Pintu Gerbang (P3G) Tanjung Kedabu. Dokumen tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian terhadap pemanfaatan ruang dan menjadi pijakan dalam perencanaan pembangunan di kawasan tersebut.
Baca Juga: 1.653 Sekolah Elite Dicoret dari Penerima MBG
Tanjung Kedabu telah ditetapkan sebagai P3G Negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2020. Namun, hingga kini pembangunan PLBN di kawasan strategis yang berada di Pulau Rangsang dan menghadap Selat Malaka itu belum terealisasi.(wir)
Editor : Arif Oktafian