Sudah menjadi semacam anekdot di kalangan masyarakat, musim di Riau tidak hanya dua, tapi bertambah jadi tiga. Selain musim hujan dan musim kemarau, kini ada musim asap.
Telah lebih kurang dua bulan terakhir bisa dikatakan hampir seluruh wilayah di Riau tertutup oleh kabut asap. Cahaya matahari tak bermaya lagi, semua pemandangan menjadi kelabu.
Bahkan, beberapa hari terakhir indeks standar pemantau udara (ISPU) di Pekanbaru telah menujukkan bahwa kualitas udara sudah mencapai tingkat berbahaya.
Hampir tak ada lagi tempat yang aman, sebab nyatanya di dalam rumahpun bau asap tetap tercium.
Inilah tragedi negeri yang tak putus dirundung asap. Terbukti, sejak tahun 1997, kita belum pernah lepas dari bencana ini. Padahal, sungguh banyak kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh rakyat.
Dari sisi perekonomian saja, sudah seringkali terjadi hampir semua penerbangan terpaksa di-delay baik dari dan menuju Pekanbaru. Bahkan, Bandara Sultan Syarif Kasim II sempat ditutup untuk sementara.
Pada pedagang, terlebih yang berjualan di alam terbuka benar-benar harus makan asap. Terlebih bagi mereka yang buka mulai malam hingga dinihari di mana saat itulah kabut asap benar-benar paling parah.
Dari sisi pendidikan, sudah tak terhitung banyaknya siswa (termasuk orangtua yang mengantar mereka) jadi sangat tergangggu ketika pergi sekolah.
Bahkan, sejumlah sekolah terpaksa ditutup atau para siswa harus mengenakan masker meski di dalam kelas. Yang paling berat tentu dari sisi kesehatan.
Sejak bencana kabut asap menggerayangi Riau, jumlah penderita infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) di rumah-rumah sakit dan Puskesmas meningkat, sebagian besar di antaranya adalah para lanjut usia dan anak balita.
Bencana kabut asap kronis di Riau juga ditengarai menjadi penanggung jawab utama makin tingginya kasus anak penderita autis di Tanah Melayu ini.
Berani bertaruh, beberapa tahun ke depan kita akan menjadi juara kanker paru-paru. Jika dikalkulasi, sudah berapa triliun kerugian kita secara materiil hanya karena asap. Belum lagi hak kita yang hilang karena tak bisa lagi menghirup udara segar.
Sayangnya, sudah kurang lebih 12 tahun, kita tak pernah berani punya revolusi melawan asap. Kita lebih sering mengeluh bahwa ini adalah bencana nasional bahkan internasional.
Tak hanya Riau yang terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tapi juga provinsi bahkan negara lain. Kita lantas berdalih bahwa kabut asap tidak bisa lagi diselesaikan dengan cara konvensional. Kita kemudian (lagi-lagi) beralibi, kita tak punya cukup dana, sementara sudah miliaran rupiah keluar untuk hujan buatan yang kemudian malah gagal, atau permintaan helikopter kita yang tak kunjung ditanggapi pusat.
Paling-paling yang kita lakukan hanyalah pergi melihat lahan yang terbakar, menyiramkan air untuk memadamkan api, lantas kemudian fotonya dimuat di surat kabar.
Bagi orang berduit, bencana kabut asap mungkin adalah saatnya berlibur. Jika kabut asap datang, tinggal melancong ke luar negeri. Tapi, bagi sebagian masyarakat kita, kabut asap sungguh adalah bencana yang tak tertanggungkan lagi azabnya.
Apalagi, sudahlah lingkungan berasap, periuk nasi di rumah malah tak kunjung berasap.
Semua hanya perlu satu: iktikad baik. Karena itu, revisi UU 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup sungguh merupakan angin segar. Dengan demikian para pembakar lahan bisa ditangkap, didenda, dipenjara seberat-beratnya tanpa bisa berdalih apapun. Menteri Lingkungan Hidup, Ir Rachmat Witoelar mengakui selama ini sulit menghukum para pembakar lahan.
Sebab perusahaan yang membakar lahan menggunakan jasa masyarakat. Sementara, sewaktu kejadian, pemiliknya tak berada di tempat. Kondisi ini sulit untuk memberi sanksi.
Jika kita ada hati untuk menuntaskan semua ini, tak ada yang tak punya jalan keluar. Rakyat sungguh sudah muak dengan kabut asap. Jangan justru menanti lagi muak itu menjadi amuk.***
Editor : Rindra Yasin