RIAUPOS.CO - KONGRES ke-34 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO yang digelar di Pekanbaru, 25–30 Mei 2025, kembali menjadi panggung pertaruhan marwah dan arah perjuangan kader-kader Islam muda di Indonesia. Namun, dalam senyap gaung takbir dan slogan perjuangan, terdengar pula desas-desus tentang praktik kotor yang mencederai cita-cita suci HMI, yakni politik uang (money politics). Apakah ini sekadar rumor musiman? Ataukah sebuah gejala membusuk yang telah lama diam-diam ditoleransi, lalu kini menjelma menjadi budaya baru dalam forum tertinggi organisasi yang dulu melahirkan para pemikir besar bangsa?
Mari kita sejenak mengingat sosok Nurcholish Madjid-Cak Nur- yang tak hanya menggagas Nilai Dasar Perjuangan (NDP) HMI, tetapi juga menyuarakan keberanian moral dalam menyikapi dekadensi organisasi. Ia pernah melontarkan pernyataan mengejutkan, “HMI sebaiknya dibubarkan saja, agar tidak menjadi bulan-bulanan dan dilaknat.” Pernyataan tersebut dimuat di Harian Media Indonesia, Jumat, 14 Juni 2002, halaman 28. Pernyataan Cak Nur sangat tegas bahwa untuk mencari koruptor hingga mister clean ada di HMI.
Ia merasa bahwa pengkaderan semenjak tahun 1960-an tidak semuanya membuahkan hasil yang baik. Cak Nur secara khusus menyoroti praktik money politics ketika menyampaikan pernyataan tentang lebih baik dibubarkannya HMI tersebut. “Bahkan para senior yang ingin menjadi pengurus menggunakan money politics. Karena menjadi pengurus merupakan jenjang menjadi pejabat,” tegas Cak Nur. Ketika ditanya pengurus yang dimaksud adalah ketua umum, Cak Nur membenarkan.
Pernyataan ini bukan sembarangan. Ia lahir dari rasa cinta yang dalam terhadap organisasi, namun juga dari kejujuran intelektual untuk menolak kepura-puraan. Bila hari ini, hampir seperempat abad setelah itu, kita menyaksikan politik uang mulai menyusupi Kongres HMI MPO, maka peringatan Cak Nur kembali menggema dengan relevansi yang mencemaskan.
Uang, “Tuhan” Baru di Arena Kongres Politik uang bukan sekadar transaksi. Ia adalah pembusukan nilai. Bila suara kader bisa dibeli, maka idealisme tidak lebih dari barang lelangan. Bila restu struktural bisa dikompensasi dengan amplop, maka apa bedanya kader HMI dengan makelar suara di pasar gelap demokrasi?
Celakanya, semua ini sering dibungkus dengan retorika perjuangan. Para pelaku transaksi menyaru sebagai “pembela cita-cita,” sementara para penerima uang merasa “berjasa” untuk mendukung yang “paling layak.” Kita menyaksikan sejenis “pelacuran” ideologis yang dipermak dalam bahasa konstitusional.
Tulisan ini bukan seruan anarkis, bukan pula nafas dendam. Ini adalah ajakan untuk menyadari bahwa satu titik hitam di layar putih bisa menjadi fokus perhatian semua orang. Politik uang, sekali terjadi dalam kongres HMI, akan menjadi preseden busuk yang sukar diperbaiki. Lebih baik tidak ada kongres daripada kongres yang diselenggarakan di atas fondasi korup.
Jikalau praktik semacam ini benar terjadi, maka memang pantaslah untuk dikatakan: lebih baik HMI bubar daripada menjadi pabrik kader oportunis yang hanya paham kalkulasi, bukan perjuangan.
Hari ini, HMI MPO berada di titik persimpangan. Jalan pertama adalah konsolidasi moril—yakni menyatukan kembali semangat kejujuran, keberanian, dan kebersihan hati sebagai syarat kaderisasi. Jalan kedua adalah membiarkan semua ini mengalir seperti biasa: menerima politik uang sebagai keniscayaan, membungkusnya dengan jargon “demi kemajuan,” dan perlahan mati pelan-pelan sebagai organisasi yang pernah besar.
Kongres Pekanbaru bukan hanya tentang siapa yang menang. Ia adalah soal siapa yang masih mau menjaga ruh.
Jika para kader HMI MPO benar-benar sadar dan mencintai warisan intelektualnya, maka sekarang adalah saatnya untuk bersuara. Sebab diam, dalam situasi ini, adalah bentuk persetujuan.
Dan bila politik uang terus terjadi di arena kongres HMI, maka sejarah akan mengutip kembali kata-kata Cak Nur, bukan sebagai peringatan, tapi sebagai epilog: “Lebih baik HMI dibubarkan.” Jika politik uang telah terjadi di kongresnya maka sesungguhnya HMI MPO telah bubar.***
Oleh: Syafinuddin Al-Mandari, Ketua Umum PB HMI Periode 2001-2003
Editor : Rindra Yasin