POTRET pejabat dengan gaya hidup hedonistis dan rasa kehebatan diri sangat tidak mencerminkan esensi dari jabatan yang diemban. Jabatan yang seharusnya menjadi jembatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan meminta kesejahteraan justru dikotori dengan gaya hidup pejabat layaknya artis kelas atas. Secara naluri kemanusiaan, tidak ada larangan menggunakan harta untuk kemewahan dan menampilkan kekayaan yang berlimpah. Namun, dari sisi moral, gaya hidup pejabat yang masih digaji dari uang rakyat ini sungguh membuat hati rakyat teriris. Bagaimana tidak, rumah dengan segala fasilitas tersedia, pengawal superketat disediakan, tunjangan dengan beragam jenisnya dibayarkan, kendaraan mewah lengkap dengan sopir, ditambah lagi penghormatan yang bukan main banyaknya dalam setiap acara.
Hal ini menjadi catatan penting dalam menilai sejauh mana kemampuan pejabat Indonesia melihat kondisi bangsanya yang tengah berjuang menuju perbaikan ekonomi yang lebih baik. Mengenang kembali memori masa lalu para pejabat negeri ini pada masa awal kemerdekaan, kita ingat sosok Bung Hatta yang tidak mampu membelikan mesin jahit untuk istrinya. Ada pula Syafruddin Prawiranegara, Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia saat pemimpin Indonesia ditawan oleh Belanda dalam Agresi Militer II, yang melarang istrinya menerima fasilitas negara. Sang istri justru harus berjualan gorengan untuk kebutuhan sehari-hari. Mohammad Natsir, pimpinan Partai Masyumi yang pernah menjabat Perdana Menteri, mengenakan jas bertambal yang dijahit sendiri padahal beliau mampu membeli yang baru. Demikian pula Jusuf Wibisono, Menteri Keuangan masa Kabinet Sukiman, yang hanya memiliki satu jas dan hidup serba kekurangan. Dari kisah-kisah mereka, para pejabat seharusnya merenung.
Para pejabat tersebut bukan tidak mau hidup mewah. Mudah saja bagi mereka meminta kepada negara agar kebutuhan mereka dipenuhi, tetapi moral mereka menolak hal itu. Di tengah situasi ekonomi yang sulit waktu itu, mereka juga merasakan sulitnya hidup, sama seperti rakyat lain. Pola hidup inilah yang seharusnya menjadi gaya hidup bagi para pejabat dengan gaya hidup selangit hari ini. Pada masa awal republik ini berdiri, mencari penghidupan bisa saja dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengais pundi-pundi rupiah melalui Belanda atau berbisnis yang legal. Namun, hal ini tidak dilakukan oleh mereka, para pejabat Indonesia yang punya integritas dan loyalitas tinggi. Dalam menjalankan republik ini, dibutuhkan pemikiran dan hati yang saling berkesinambungan.
Hari ini, hampir setiap hari terlihat di tayangan nasional pejabat yang memamerkan kekayaan (flexing), pejabat yang tertangkap karena suap, melakukan korupsi, pejabat yang tidak menepati janji, dan lain sebagainya. Semua hal itu terangkum dalam moralitas yang bobrok. Bagaimana mungkin pejabat dengan gaji yang fantastis masih merasa kekurangan harta lalu mencarinya dengan korupsi atau suap? Atau, mereka yang suka pamer di media sosial bahwa hartanya berlimpah. Dalam konteks dirinya yang menjabat sebagai pelayan masyarakat, sekalipun hartanya didapat dengan cara halal, mempertontonkan kemewahan bukanlah hal yang pantas. Di lingkungannya, bisa jadi ada orang yang tidak makan, atau anak yang tidak mampu bersekolah, atau bahkan orang tua renta yang hidup seorang diri tanpa ada yang mengurusnya.
Apakah semua pejabat bobrok moralnya seperti contoh di atas? Jika dikatakan semua, maka itu sangat berlebihan. Namun, yang jelas, masih ada pejabat yang mengayomi, melayani, bahkan memberikan hartanya untuk kesejahteraan masyarakatnya. Lalu, apa yang menjadi akar masalah dari bobroknya moralitas pejabat hari ini? Akarnya ialah matinya rasa malu.
Dalam diri seseorang terdapat rasa yang disebut malu, dan ini adalah modal utama pejabat dalam mengawal kebijakan agar tepat sasaran demi mencapai kesejahteraan. Namun, realitasnya justru rasa malu hilang, kesombongan yang luar biasa selalu ditonjolkan. Mereka merasa paling hebat karena menjabat, merasa punya kekuasaan karena punya koneksi ke berbagai pejabat lain, bahkan mengancam bagi yang tidak mengikuti perintahnya. Gaya-gaya feodal abad ke-18 seharusnya sudah tidak laku, tetapi masih ada yang melakukannya hari ini.
Memilih Pejabat yang Bermoral
Para pejabat yang dipilih melalui pemilihan umum, maka itu adalah tugas rakyat sebagai pemegang kuasa untuk mampu menilai rekam jejak (track record) para kepala daerah atau wakil rakyat yang akan membuat kebijakan dalam lima tahun mendatang. Jika sejak awal sudah termakan bujuk rayu yang sungguh memesona layaknya pujangga yang kasmaran pada kekasihnya, maka alamat lima tahun akan merasakan pahitnya hidup karena ulah kebijakan tak tentu arah. Dalam menilai calon dalam pemilu sangat mudah dan efisien. Dimulai dengan melihat dan mendengar bagaimana sepak terjang calon tersebut selama ini, apakah ada kasus, atau berita buruk, atau masalah dengan hukum. Hal ini bisa dengan mudah dicari informasinya. Namun, apa daya jika telah terkena siraman bujuk rayu, rekam jejaknya bukan lagi persoalan.
Dalam demokrasi yang masih kita jalankan hari ini, pemegang kuasa utama adalah rakyat. Maka, rakyat berhak menentukan siapa yang menjadi pelayannya dalam lima tahun yang akan datang. Namun, politik yang tidak bersih, yang dimulai dengan politik uang, saling sikut sana sini, saling menjelekkan, hingga terjadi pembunuhan pada calon yang berkontestasi, merupakan potret bahwa demokrasi Indonesia masih jauh dari kata sempurna. Jika sejak awal cara menang dalam pemilu sudah menghabiskan modal dan tenaga yang besar, maka saat menjabat harus dicari gantinya untuk mengembalikan modal. Hal ini sudah menjadi rahasia umum seluruh rakyat Indonesia. Maka, puncak pengharapan tertuju pada para pemilih, yakni rakyat: apakah mau menjadi lebih baik atau lebih buruk arah bangsa ini ke depannya? Semuanya dimulai dari memilih pejabat yang berintegritas.
Pengawasan Ketat terhadap Pejabat
Era digital hari ini memudahkan rakyat melihat tindak-tanduk pejabatnya dari A sampai Z, yang berarti keseluruhannya dapat dilihat oleh media. Oleh karena itu, pejabat seharusnya bekerja dengan sungguh-sungguh sebab amanat yang diembannya merupakan tanggung jawab yang harus ditunaikan. Jika mereka menyelewengkan jabatan yang diemban, maka seyogianya mereka harus mundur dan meminta maaf atas perbuatannya, bukan justru tertawa riang pada media yang meliputnya. Sangat miris jika melihat potret pejabat saat ini, tidak lagi malu saat memakai baju oranye tahanan KPK atau Kejaksaan Agung (Kejagung).
Aturan yang ketat akan menyulitkan pejabat berbuat sewenang-wenang. Jika bukan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) atau wewenangnya, maka jangan coba mencampuri karena itu melanggar aturan. Hari ini terjadi miskonsepsi, bahwa pejabat dengan segala hal yang ia punya merasa berhak mengatur semua hal, bahkan yang bukan urusannya juga turut dipersoalkan. Atau, pejabat yang mempertontonkan hal tidak pantas sebagai abdi masyarakat. Hal ini, jika secara aturan berjalan, seharusnya sudah mendapat peringatan hingga sanksi dipecat dari jabatannya. Maka, secara akal sehat, sangat sulit menjadi pejabat: kebijakannya dipantau, gaya hidup tidak berlebihan, serta menjaga hubungan baik dengan masyarakat.
Bukan hal mudah menjadi pelayan masyarakat yang berintegritas. Namun, jika sudah terpilih, harus mampu menjalankannya. Tantangan dan rintangan bukan persoalan jika membawa nama rakyat. Jika merupakan orang baik, ia akan dibela oleh rakyat di daerahnya. Aturan menjadi tolak ukur seberapa jauh negeri ini menginginkan kemajuan. Jika aturan masih ditegakkan, kemajuan merupakan tujuannya. Jika aturan ditabrak dengan dalih yang penuh alasan, menandakan negeri ini tak akan maju, berprinsip, dan bermoral.***
Oleh: Wirda Widayani, Mahasiswi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Padang