Di tengah bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, ruang digital dipenuhi seruan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan sementara. Seruan ini datang dari warga terdampak, relawan, hingga aktivis kemanusiaan yang menyaksikan langsung keterbatasan bantuan dan beratnya situasi di lapangan.
Meski lahir dari media sosial, suara tersebut tidak bisa dipandang remeh. Ia mencerminkan kegelisahan publik tentang cara negara menata prioritas ketika berada dalam kondisi darurat.
Seruan ini bukan sekadar luapan emosi. Ia berangkat dari pertanyaan yang sah dan rasional: ketika ribuan warga kehilangan rumah, akses pangan, serta layanan dasar, apakah negara cukup lentur untuk menyesuaikan kebijakan strategisnya? MBG dirancang sebagai program jangka panjang untuk memperbaiki gizi dan kualitas sumber daya manusia.
Pemerintah bahkan memproyeksikan, mulai Januari 2026, MBG akan menyedot anggaran sekitar Rp1,2 triliun per hari untuk menjangkau 82,9 juta anak di seluruh Indonesia. Angka ini menunjukkan betapa besar skala dan ambisi program tersebut.
Namun, dalam situasi krisis, kebijakan jangka panjang tidak boleh berjalan seolah keadaan normal. Di wilayah terdampak bencana, kehidupan warga berjalan dalam keterbatasan ekstrem. Pengungsian penuh sesak, layanan dasar terganggu, dan distribusi bantuan belum sepenuhnya merata.
Di Aceh, misalnya, logistik yang masuk melalui Bandara Sultan Iskandar Muda dalam sepekan terakhir mencapai 434 ton, dengan sekitar 389 ton telah disalurkan. Meski masih tersedia buffer stock sekitar 167 ton, distribusi bantuan harus bergantung pada keterbatasan sorti udara dan darat, dengan total penyaluran sekitar 47,2 ton.
Di Sumatera Utara, situasinya tidak jauh berbeda. BNPB mengoperasikan dua posko logistik utama di Silangit dan Kuala Namu. Selama periode 7–13 Desember, Posko Silangit menerima sekitar 77 ton logistik dan hampir seluruhnya telah didistribusikan, dengan tambahan buffer stock 18,2 ton dari minggu sebelumnya.
Penyaluran tersebut menjangkau kantong-kantong pengungsi di wilayah seperti Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara. Data ini menunjukkan satu hal penting: negara memang hadir, tetapi bekerja dalam kondisi sumber daya yang terbatas dan medan yang tidak mudah.
Dalam konteks seperti inilah, seruan penghentian sementara MBG lebih tepat dibaca sebagai tuntutan empati.
Publik tidak sedang menolak tujuan program, melainkan mempertanyakan sensitivitas waktu dan konteks. Ketika anggaran negara berskala triliunan rupiah digelontorkan setiap hari untuk program nasional, sementara di wilayah bencana distribusi logistik masih berpacu dengan cuaca dan akses, wajar jika muncul pertanyaan tentang prioritas.
Negara tidak seharusnya bersikap defensif menghadapi suara semacam ini. Media sosial memang bukan ruang pengambilan keputusan formal, tetapi sering kali menjadi cermin paling jujur dari rasa keadilan publik.
Ketika warga mempertanyakan keberlanjutan program besar di tengah krisis kemanusiaan, hal itu menandakan adanya jarak antara perencanaan kebijakan dan realitas lapangan. Mengabaikan suara tersebut justru berisiko memperlebar jarak kepercayaan antara negara dan masyarakat.
Namun demikian, kebijakan juga tidak boleh diambil secara reaktif. Penghentian sementara MBG, jika dipertimbangkan, harus dilandasi perhitungan matang. Negara perlu menjelaskan secara terbuka tujuan kebijakan tersebut, mekanisme pengalihan anggaran, serta jaminan bahwa program akan kembali berjalan setelah masa darurat berlalu.
Tanpa kerangka yang jelas, kebijakan darurat justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian baru dan menggerus kepercayaan publik terhadap konsistensi negara.
Polemik ini seharusnya menjadi momentum evaluasi yang lebih mendasar. Program sebesar MBG perlu dirancang dengan tingkat adaptivitas yang lebih tinggi terhadap situasi krisis. Dalam kondisi darurat, ia tidak harus berhenti total.
Infrastruktur dapur, rantai pasok, dan jaringan distribusi MBG justru dapat disinergikan dengan penanganan bencana untuk menjangkau pengungsi dan warga terdampak. Kebijakan yang baik bukan hanya yang konsisten, tetapi yang mampu menyesuaikan diri tanpa kehilangan arah.
Seruan penghentian sementara MBG juga mengandung pesan moral yang lebih luas. Publik menginginkan negara yang hadir secara manusiawi, bukan sekadar administratif. Dalam situasi darurat, keberhasilan kebijakan tidak diukur dari target atau serapan anggaran semata, melainkan dari kemampuan negara membaca situasi dan merespons penderitaan warganya dengan cepat dan tepat.
Di sinilah ujian kepekaan negara sesungguhnya. Pembangunan dan kemanusiaan sering kali ditempatkan dalam dua jalur terpisah, padahal keduanya seharusnya saling menguatkan. Program pembangunan yang matang justru harus memiliki mekanisme jeda, penyesuaian, atau realokasi ketika berhadapan dengan krisis. Fleksibilitas semacam ini bukan tanda kelemahan, melainkan bukti kedewasaan dalam bernegara.
Sumatera hari ini memberi pelajaran penting. Bencana bukan hanya soal kekuatan alam, tetapi juga tentang bagaimana kebijakan publik diuji di hadapan penderitaan nyata. Dalam situasi seperti ini, setiap keputusan Negara-apakah melanjutkan, menyesuaikan, atau menghentikan sementara sebuah program-akan dibaca publik sebagai cermin empati dan keberpihakan.
Yang dipertaruhkan bukan semata keberlangsungan Program Makan Bergizi Gratis, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap cara negara membaca situasi. Di tengah darurat, kehadiran negara diukur bukan dari konsistensi administratif semata, tetapi dari kepekaan dalam menata prioritas.
Sumatera mengingatkan kita bahwa pembangunan dan kemanusiaan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Keduanya harus saling meneguhkan, terutama ketika rakyat berada dalam kondisi paling rapuh.***
Oleh: Guru PPKn di SMA Darma Yudha Pekanbaru, Likon Lubis SPd MM
Editor : Bayu Saputra