Dunia sedang tidak baik-baik saja. Ketika kita baru saja bernapas lega pascapandemi, geopolitik global justru meledak di titik yang paling sensitif. Ya, meledaknya eskalasi militer antara Amerika Serikat-Israel melawan Iran.
Perang rudal sejak Februari hingga April 2026 ini bukan sekadar bising di berita, tapi ancaman nyata bagi meja makan kita. Di tengah pusaran api ini, Presiden Prabowo Subianto muncul dengan langkah yang membuat banyak alis terangkat, yaitu mencoba memerankan diri sebagai juru damai.
Baca Juga: Refleksi “Embedded System” dalam Diri Manusia
Bukannya pesimis. Namun, apakah Indonesia sedang benar-benar menjadi “Macan Asia” yang disegani, atau sekadar “kucing” yang berani melerai singa dan harimau yang sedang bertengkar?.
Diplomasi “Sok Tahu”?
Mari kita bicara jujur. Sebagian pengamat menilai manuver Prabowo selama 18 bulan menjabat sebagai langkah yang terlalu ambisius, bahkan cenderung overstretched. Indonesia, yang secara tradisional menganut politik luar negeri bebas aktif, kini terlihat seperti ingin berada di mana-mana. Prabowo telah mengunjungi lebih dari 30 negara, mulai dari raksasa seperti Cina dan Rusia hingga negara-negara kunci di Eropa dan Timur Tengah.
Namun, ada nada sinis yang berkembang: Apa gunanya? Menengahi konflik AS-Iran adalah tugas raksasa. Jika untuk mendamaikan Rusia-Ukraina atau Palestina-Israel saja Indonesia belum mampu memberikan hasil konkret, mengapa sekarang mencoba masuk ke pusaran Iran-AS? Para kritikus menganggapnya sebagai upaya “sok-sokan”. Ibarat belajar motor: menguasai gas dan rem saja belum mampu, namun “sok-sokan” ikut kompetisi balapan. Pasti akan terjatuh.
Diplomasi “sok-sokan”, ini mengingatkan kita pada konsep “Middle Power Ambition” yang sering kali terjebak dalam retorika tanpa kapasitas material yang cukup. Sebagaimana yang disinggung Andrew Carr (2021) dalam jurnalnya berjudul “Middle Powers in the Post-Hegemonic Order”, Carr berargumen bahwa negara kekuatan menengah sering kali gagal (mendamaikan perang AS-Israel dan Iran misalnya) memengaruhi global tanpa memiliki daya tekan (leverage) militer atau ekonomi yang sepadan.
Apalagi, langkah Indonesia yang secara mengejutkan memutuskan untuk bergabung dengan Board of Peace (BoP) bentukan Trump di tengah penolakan negara besar Asia seperti Jepang atau kehati-hatian Cina, dianggap sebagai langkah berisiko tinggi. Apakah Indonesia sedang mencoba bermain di dua kaki, atau justru sedang kehilangan arah?
Baca Juga: Terobosan Hukum Kasus Air Keras
Daya Tawar dan “Bluffing” Diplomasi
Pamor Prabowo di Asia sebenarnya sedang diuji pada titik nadir. Secara domestik, kita bangga dengan Sumber Daya Alam (SDA). Namun, di pasar internasional, kita sering kali “dikibulin”. Perjanjian dagang dengan AS sering kali menempatkan Indonesia di posisi marginal (tarif ekspor 19 persen).
Prabowo menjanjikan Indonesia akan menguasai ekonomi dunia, tapi realitanya, harga BBM global melonjak akibat konflik Iran-AS, dan Indonesia (sebagai importir neto minyak) terseok-seok menahan subsidi agar tidak meledak.
Namun, mari kita lihat dari perspektif berbeda. Mengapa pemimpin dunia mau menerima Prabowo? Mari kita lihat dalam data Lowy Institute Asia Power Index 2025 menunjukkan bahwa meskipun pengaruh militer Indonesia masih di bawah Cina dan AS, pengaruh diplomatik Indonesia melonjak ke peringkat 1 ASEAN dan ke-5 di dunia. Ini bukan kebetulan. Prabowo menggunakan gaya diplomasi “Personalistic Leadership”.
Dalam buku Leadership and International Relations (2015), Margaret Hermann menjelaskan bahwa pemimpin dengan latar belakang militer kuat cenderung memiliki gaya “High Control” dan “High Goal-Orientation”. Prabowo tidak datang sebagai pemohon, tapi sebagai pemilik toko yang punya barang dagangan strategis: Nikel dan Komoditas Hijau. Inilah yang membuat suaranya diperhitungkan. Dunia membutuhkan transisi energi, dan kunci itu ada di tanah air kita.
Diplomasi Strategis atau Boneka?
Pertanyaannya, apakah kita hanya menjadi boneka asing? Di satu sisi, AS merayu kita untuk menjauhi pengaruh Cina, sementara Cina menanamkan investasi masif di hilirisasi kita. Jika Prabowo tidak hati-hati, Indonesia memang bisa menjadi pion.
Namun, manuver ke Rusia dan Belarus, serta keberanian bicara di forum keamanan seperti Shangri-La Dialogue di Singapura, menunjukkan bahwa Prabowo sedang mencoba membangun “Strategic Autonomy”.
Mengutip riset terbaru dari JS Lantis dalam Foreign Policy Analysis (2024) berjudul “Strategic Culture and National Identity”, ia menjelaskan bahwa negara-negara pasca-kolonial yang sukses adalah mereka yang mampu mengonversi identitas nasionalnya menjadi modal diplomasi. Prabowo melakukan ini dengan cara yang unik, ia menggabungkan bahasa populer yang nasionalis dengan pemahaman geopolitik yang dingin.
Sementara data ekonomi tahun 2025 menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan global melambat di angka 2.8 persen, Indonesia berhasil bertahan di angka 5.2 persen berkat kebijakan hilirisasi. Produk-produk manufaktur Indonesia mulai merambah pasar Asia Tenggara, menggeser dominasi produk murah China di beberapa sektor spesifik seperti suku cadang kendaraan listrik. Inilah daya tawar nyata Indonesia, bukan sekadar pidato di PBB, tapi penguasaan rantai pasok.
Menakar Pamor Prabowo
Menakar pamor Prabowo bukan dengan melihat apakah perang Iran-AS berhenti besok pagi karena ucapannya. Itu mustahil. Menakar pamornya adalah dengan melihat seberapa besar “ruang bernapas” yang didapat Indonesia di tengah krisis tersebut.
Solusinya bukan dengan menarik diri dari pergaulan internasional karena merasa “kecil”. Indonesia harus memperkuat ketahanan energi internal. Di tengah krisis bahan bakar pesawat dan BBM akibat konflik Iran-AS, Indonesia harus mempercepat substitusi energi ke biodiesel dan energi terbarukan agar tidak terus disandera harga minyak dunia.
Kedua, diplomasi berbasis kepentingan (interest-based diplomacy): Setiap kunjungan ke luar negeri harus pulang membawa komitmen investasi nyata, bukan sekadar foto jabat tangan. Dan tak lupa mempertegas posisi di ASEAN. Indonesia harus kembali menjadi “dirigen” di Asia Tenggara. Jangan biarkan ASEAN pecah karena pengaruh AS atau China.
Pamor Prabowo di Asia saat ini adalah pamor seorang “Disruptor”. Ia mengganggu kenyamanan status quo bahwa negara berkembang harus selalu menurut. Jika Prabowo berhasil menjaga keseimbangan antara kepentingan Barat (melalui OECD) dan Timur (melalui hubungan baik dengan Rusia/China), maka Indonesia tidak akan menjadi boneka, melainkan menjadi jembatan. Jika gagal, maka Indonesia akan selalu menjadi boneka dunia yang tak memiliki pengaruh di mata dunia.
Kita mungkin merasa seperti kucing yang melerai singa. Tapi jangan lupa, dalam sejarah, kucing yang cerdik bisa selamat dari pertarungan singa karena dia tahu kapan harus menghindar dan kapan harus mencakar. Prabowo sedang memainkan kartu itu. Keberhasilannya tidak diukur dari tepuk tangan dunia, tapi dari seberapa banyak rakyat Indonesia yang tetap bisa makan dan bekerja di tengah badai geopolitik 2026 ini.
Dunia mungkin menganggap Indonesia kecil, tapi di bawah kepemimpinan yang berani secara intelektual dan pragmatis secara tindakan, “kucing” ini sedang bertransformasi kembali menjadi macan yang tidak lagi sekadar mengaum, tapi mulai mengatur jalannya perburuan di Asia.***
Oleh: Founder The Indonesian Foresight Research Institute (IFRI), Pemerhati Sosial-Politik, Ali Mursyid Azisi
Editor : Bayu Saputra