Alarm dari Riau: Narkoba Tumbuh di Tengah Ketimpangan

 

RIAUPOS.CO - Kejahatan peredaran gelap narkoba di Provinsi Riau tidak lagi bisa dipahami sebagai sekadar persoalan kriminalitas biasa. Ia telah berkembang menjadi fenomena sosial yang kompleks lahir dari tekanan ekonomi, perubahan sosial, dan dinamika antarwilayah yang saling terhubung.

Ketika peredaran narkoba terus meningkat dan bahkan membentuk pola penyebaran tertentu, maka yang sedang kita hadapi bukan hanya pelaku kejahatan. Taoi, kita sedang berhadapan dengan sistem sosial yang tidak lagi bekerja secara seimbang.

Selama ini, pendekatan kita cenderung reaktif. Fokus utama diarahkan pada penindakan: menangkap pelaku, memutus jaringan, dan menyita barang bukti. Namun, pendekatan ini sering kali mengabaikan satu pertanyaan mendasar: Menga­pa kejahatan itu tumbuh dan bertahan di wilayah tertentu?

Baca Juga: Kredibilitas Anggaran MBG lewat “Institusionalisasi Pengawasan”

Padahal, kejahatan tidak pernah muncul secara tiba-tiba. Ia tumbuh dari kondisi yang memungkinkan. Salah satu faktor yang paling nyata adalah pengangguran. Ketika lapangan kerja terbatas, pilihan hidup juga ikut menyempit. Kehilangan pekerjaan bukan hanya berarti kehilangan pendapatan, tetapi juga hilangnya harapan dan rasa aman. Dalam kondisi seperti ini, batas antara yang legal dan ilegal menjadi kabur.

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui strain theory, yang menyatakan bahwa individu akan mencari alternatif ketika jalur legal untuk mencapai tujuan hidup tertutup. Dalam konteks ini, aktivitas ilegal seperti peredaran narkoba tidak hanya menjadi penyimpangan, tetapi juga dianggap sebagai peluang ekonomi.

Di sisi lain, pendidikan yang selama ini diyaki­ni sebagai solusi ternyata tidak selalu memberikan jawaban. Sebagian pelaku kejahatan narkoba justru berasal dari lulusan pendidikan mene­ngah. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja.

Baca Juga: Tantangan Tata Kelola Ekonomi Karbon Gambut Riau

Ketika pendidikan meningkatkan ekspektasi, tetapi tidak diikuti dengan peluang yang memadai, maka yang muncul adalah frustrasi. Fenomena educated unemployment memperlihatkan bahwa individu yang memiliki pendidikan, tetapi tidak memiliki akses pekerjaan, justru berada dalam posisi yang rentan terhadap penyimpangan. 

Persoalan ini menjadi semakin kompleks ketika dilihat dari aspek wilayah. Kejahatan narkoba tidak tersebar secara acak, melainkan membentuk pola tertentu. Wilayah pesisir seperti Rokan Hilir, Bengkalis dan Dumai kerap menjadi pintu masuk. Sementara kota seperti Pekanbaru berkembang sebagai pusat distribusi.

Pola ini menunjukkan adanya keterkaitan antarwilayah. Dalam perspektif spasial, kondisi ini dikenal sebagai spatial dependence, di mana suatu wilayah dipenga­ruhi oleh wilayah di sekitarnya. Dengan kata lain, kejahatan di satu dae­rah dapat dengan mudah menyebar ke daerah lain. Hal ini sejalan dengan social disorganization theory, yang menjelaskan bahwa kejahatan cenderung berkembang di wilayah dengan kontrol sosial yang lemah dan struktur sosial yang tidak stabil.

Baca Juga: Kegelisahan Epistemik dan Dimensi Religius Kartini

Di tengah kondisi tersebut, terdapat ironi yang tidak bisa diabaikan. Pertumbuhan ekonomi tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan kejahatan. Dalam beberapa kasus, peningkatan aktivitas ekonomi justru diikuti oleh meningkatnya peredaran gelap narkoba.

Penjelasannya sederhana. Pertumbuhan ekonomi meningkatkan daya beli masyarakat. Dalam logika pasar, setiap peningkatan permintaan akan diikuti oleh penawaran. Narkoba, dalam konteks ini, berope­rasi layaknya komoditas ilegal yang mengikuti mekanisme pasar. Artinya, pembangunan ekonomi yang tidak diiringi dengan pemerataan dan pe­nguatan kontrol sosial justru dapat menciptakan ruang baru bagi berkembangnya kejahatan.

Dari sini terlihat bahwa persoalan narkoba tidak bisa diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum. Penindakan memang penting, tetapi tidak cukup. Tanpa menyentuh akar masalahnya, upaya penegakan hukum hanya akan menjadi siklus yang berulang. Yang diperlukan adalah pendekatan yang lebih komprehensif. 

Baca Juga: Sisi Gelap dari Kekuasaan

Peningkatan kualitas pendidikan harus diiringi dengan keterhubungan terhadap dunia kerja. Penciptaan lapangan kerja harus menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan. Di sisi lain, pengelolaan wilayah perlu memperhatikan dinamika sosial dan ekonomi yang berkembang secara cepat. Lebih dari itu, diperlukan kemampuan untuk membaca pola sejak dini. Kejahatan narkoba bukan fenomena statis. 

Ia berkembang, beradaptasi, dan mengikuti perubahan lingkungan di sekitarnya. Tanpa kemampuan membaca pola tersebut, respons yang diberikan akan selalu tertinggal.

Riau hari ini memberikan pelajaran penting. Bahwa kejahatan narkoba bukan sekadar persoalan hukum, melainkan refleksi dari kondisi sosial yang lebih luas. Ia tumbuh dari ketimpangan, dari kegagalan menghubungkan pendidikan dengan pekerjaan, serta dari lemahnya pengelolaan wilayah. 

Baca Juga: Eksistensi BPK dalam Audit Kerugian Negara

Jika kondisi ini terus di­biarkan, maka penindakan hukum tidak akan pernah benar-benar menyelesaikan masalah. Ia hanya akan memindahkan persoalan dari satu tempat ke tempat lain. Pada akhirnya, tantangan terbesar bukanlah pada keberadaan narkoba itu sendiri, tetapi pada cara kita memahami dan me­responsnya. Selama pendekatan yang digunakan masih parsial dan reaktif, maka kejahatan akan selalu menemukan ruang untuk tumbuh.

Bahwa kejahatan narkoba bukan hanya soal siapa yang melanggar hukum, tetapi tentang bagaimana sistem sosial kita bekerja atau gagal bekerja. Dan jika kita tidak segera membaca tanda-tanda ini dengan lebih jernih, maka yang kita hadapi di masa depan bukan lagi sekadar peningkatan kejahatan, tetapi krisis sosial yang jauh lebih besar.***

 

 

Editor : Arif Oktafian