Salah satu penyakit yang menghambat kemajuan sebuah organisasi dan bahkan sebuah negara adalah mentalitas sektoral. Mentalitas ini muncul ketika seseorang atau suatu unit kerja lebih mengutamakan kepentingan, kewenangan, dan wilayahnya sendiri daripada tujuan bersama yang seharusnya menjadi prioritas utama. Dalam ilmu organisasi modern, gejala ini sering disebut sebagai silo mentality, yaitu kecenderungan setiap bagian bekerja dalam “menara” masing-masing sehingga koordinasi dan kolaborasi menjadi lemah.
Dalam kehidupan birokrasi, mentalitas sektoral sering terlihat dalam hal-hal yang tampak sederhana. Sebagai contoh, kendaraan dinas yang dibeli dengan anggaran lembaga dan diperuntukkan bagi kepentingan organisasi secara keseluruhan sering kali diperlakukan sebagai milik eksklusif suatu bagian tertentu.
Ketika pegawai dari unit lain membutuhkan kendaraan tersebut untuk menjalankan tugas kedinasan, proses peminjaman menjadi sulit, berbelit, atau bahkan ditolak. Yang dipertahankan bukanlah efektivitas kerja lembaga secara luas, melainkan kontrol atas aset dan kewenangan.
Baca Juga: MBG dan Ujian Integritas Anggaran Negara
Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi. Sarana dan fasilitas yang seharusnya menjadi alat untuk mencapai tujuan organisasi berubah menjadi simbol kekuasaan kelompok tertentu. Akibatnya, kerja sama melemah, efisiensi menurun, dan kepentingan lembaga secara keseluruhan dikorbankan demi mempertahankan batas-batas sektoral.
Dari perspektif sosiologi Max Weber, kondisi ini dapat dipahami sebagai penyimpangan dari prinsip birokrasi rasional. Weber membayangkan birokrasi modern sebagai sistem yang bekerja berdasarkan aturan, tujuan organisasi, dan pembagian tugas yang jelas. Namun dalam praktiknya, birokrasi sering mengalami apa yang oleh Robert K Merton disebut sebagai goal displacement atau pergeseran tujuan.
Aturan, prosedur, dan kewenangan yang semula hanya alat untuk mencapai tujuan organisasi justru berubah menjadi tujuan itu sendiri. Akibatnya, pegawai lebih sibuk mempertahankan prosedur dan wilayah kewenangannya daripada menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tujuan utama organisasi.
Baca Juga: Pengakhiran Polusi Plastik
Masalah yang sama dapat ditemukan dalam skala yang lebih luas, yaitu dalam politik dan tata kelola pemerintahan. Banyak kebijakan publik berjalan lambat karena setiap institusi, kementerian, pemerintah daerah, atau kelompok politik lebih sibuk menjaga wilayah pengaruhnya masing-masing. Koordinasi sering kali kalah oleh ego kelembagaan. Program yang seharusnya dapat diselesaikan secara kolaboratif menjadi terhambat karena tarik-menarik kewenangan dan kepentingan.
Fenomena tersebut juga dapat dijelaskan melalui teori konflik yang dikembangkan oleh Karl Marx dan diteruskan oleh para sosiolog konflik modern. Menurut perspektif ini, kehidupan sosial tidak hanya ditentukan oleh kerja sama, tetapi juga oleh perebutan sumber daya, status, dan kekuasaan.
Dalam birokrasi, kendaraan dinas, anggaran, jabatan, atau akses terhadap pengambilan keputusan dapat menjadi sumber daya yang diperebutkan. Karena itu, setiap unit berusaha mempertahankan kontrol atas sumber daya tersebut demi memperkuat posisinya dalam organisasi.
Selain itu, Pierre Bourdieu menjelaskan bahwa kekuasaan tidak selalu berbentuk uang atau jabatan formal. Kekuasaan juga dapat hadir dalam bentuk modal sosial dan modal simbolik. Menguasai fasilitas tertentu, memiliki akses eksklusif terhadap informasi, atau menjadi “penjaga gerbang” suatu layanan dapat memberikan prestise dan pengaruh. Dalam konteks ini, kendaraan dinas atau aset lembaga bukan lagi sekadar alat kerja, melainkan simbol status yang memperkuat posisi suatu bagian dibandingkan bagian lainnya.
Mentalitas sektoral pada dasarnya berakar pada cara pandang yang sempit terhadap organisasi. Individu atau kelompok melihat dirinya sebagai pemilik wilayah tertentu, bukan sebagai bagian dari suatu sistem yang lebih besar. Dalam budaya seperti ini, keberhasilan bersama dianggap kurang penting dibandingkan kemampuan mempertahankan kendali atas sumber daya yang dimiliki.
Baca Juga: Membangun Manusia Penjaga Lanskap
Dari sudut pandang teori fungsionalisme Émile Durkheim, kondisi tersebut menunjukkan melemahnya solidaritas organik. Dalam masyarakat dan organisasi modern, setiap bagian memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling bergantung satu sama lain. Ketika setiap unit hanya memikirkan kepentingannya sendiri, hubungan saling ketergantungan itu terganggu. Akibatnya, organisasi kehilangan kemampuan untuk bekerja sebagai satu kesatuan yang utuh.
Padahal organisasi yang sehat dibangun di atas prinsip bahwa seluruh sumber daya, kewenangan, dan kemampuan yang ada harus digunakan untuk mencapai tujuan bersama. Keberhasilan sebuah lembaga tidak ditentukan oleh seberapa kuat setiap bagian mempertahankan wilayahnya, melainkan oleh seberapa baik seluruh bagian mampu bekerja sama dan saling mendukung.
Dalam perspektif teori sistem Talcott Parsons, organisasi hanya dapat bertahan apabila seluruh subsistem mampu berkoordinasi dan menjalankan fungsi masing-masing demi menjaga keseimbangan sistem secara keseluruhan.
Jika mentalitas sektoral terus dipelihara, organisasi akan berjalan lambat, birokrasi menjadi tidak efisien, dan masyarakat pada akhirnya menanggung akibatnya. Fenomena ini bahkan dapat dipahami sebagai bentuk “tragedi kepentingan bersama”.
Setiap unit mungkin merasa bertindak rasional dengan mempertahankan aset dan kewenangannya sendiri, tetapi ketika semua pihak melakukan hal yang sama, organisasi secara keseluruhan justru mengalami kerugian. Apa yang menguntungkan bagian tertentu dalam jangka pendek dapat merugikan lembaga dalam jangka panjang.
Karena itu, perubahan budaya kerja menjadi kebutuhan mendesak. Yang perlu dibangun bukanlah semangat menjaga pagar sektoral, melainkan kesadaran bahwa setiap bagian hanyalah unsur dari tujuan yang lebih besar.
Reformasi birokrasi tidak cukup dilakukan melalui perubahan aturan, tetapi juga melalui perubahan cara pandang terhadap kekuasaan, sumber daya, dan kerja sama. Ketika kepentingan bersama ditempatkan di atas kepentingan kelompok, organisasi dan negara memiliki peluang lebih besar untuk berkembang secara efektif, rasional, dan berkelanjutan. Wallahu A’lam bi Al-Shawab.***
Editor : Arif Oktafian