PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Komisi I DPRD Kota Pekanbaru mengkritik lemahnya pengawasan pemerintah terhadap pemasangan kabel fiber optik di dalam kota. Pemasangan kabel dibiarkan semrawut dan beberapa kali menyebabkan warga terluka karena terkena kabel yang menjuntai ke jalan.
Ketua Komisi I DPRD Pekanbaru Doni Saputra SH MH menilai Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru kurang jeli mengawasi kabel-kabel fiber optik yang semrawut di berbagai sudut kota. Korban terjerat kabel setidaknya sudah dua kali terjadi yang terungkap ke publik menjadi buktinya.
”Jujur, saya khawatir kabel fiber ini belum memiliki izin di Pekanbaru, tapi kenapa mereka bisa beroperasi di sini. Kami sudah berulang kali meminta Satpol PP untuk lebih jeli memeriksa data perizinan dari dinas terkait. Kalau memang belum ada izin, silakan Pemko, Satpol PP, hingga penegak hukum kota ini untuk mengambil aksi, atau bisa diputuskan kabel itu semua kalau izinnya tidak ada,” tegas Doni, Kamis (1/8).
Doni menduga ada permainan dari pihak-pihak tertentu yang memungkinkan kabel fiber tanpa izin bisa bertengger hampir di setiap tiang di Kota Bertuah. Doni mengaku, pihaknya sedikit banyak memiliki informasi tersebut.
”Saya tadi sudah konfirmasi dengan asosiasi terkait, mereka menyatakan tidak ada data kabel tersebut terdaftar di asosiasi mereka, sehingga mereka pun tidak tahu. Tapi mereka melaporkan pihak yang punya kabel sudah mau bertanggung jawab. Dari itu saya sampaikan, kenapa tidak masuk ke dalam asosiasi kalian, sehingga apapun yang terjadi nanti, seperti ini, akan sulit kita menanganinya,’’ ungkapnya.
Oleh karena itu, Doni mendesak Satpol PP Kota Pekanbaru untuk mengambil tindakan tegas terhadap kabel-kabel fiber optik yang tidak berizin.
”Sudah sering kami ingatkan agar Satpol PP mengambil tindakan tegas. Cabut kabel yang tidak berizin dan informasikan kepada masyarakat mengenai pemasangan kabel dan tiang,’’ tegasnya.
Pada saat yang sama, politisi PAN yang kembali terpilih pada Pemilu 2024 ini meminta pihak vendor ataupun pemilik kabel untuk bertanggung jawab kepada korban yang lehernya terjerat kabel melintang di jalan.
”Kita tidak ingat insiden serupa terulang. Ingat, persoalan ini ada tindak pidananya yaitu kelalaian. Kami nanti coba merancang suatu peraturan daerah agar tidak ada lagi kabel-kabel yang berseliweran. Kita bisa ambil contoh di Batam, di sana kabelnya ditanam di bawah tanah. Alangkah bagusnya jika Pemerintah Kota Pekanbaru berpikir ke arah itu,’’ tutup Doni.(end)
Editor : Rindra Yasin